PONTIANAK POST - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat yang masih berada di bawah rata-rata regional Kalimantan. Dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang, ia menyebut peningkatan IPM memerlukan kerja bersama lintas tingkatan pemerintahan.
Norsan menyatakan perlunya kolaborasi yang kuat antara jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mencapai target pembangunan secara bersama-sama.
Menurut Norsan, dalam satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur, sejumlah target pembangunan telah tercapai, namun sektor kualitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah.
“IPM Provinsi Kalbar saat ini baru 72,09 dan berada di urutan kelima dari enam provinsi di Kalimantan. Ini yang harus kita kejar bersama,” ujar Norsan, Selasa (24/2).
Ia menjelaskan, salah satu faktor utama yang memengaruhi capaian tersebut adalah sektor pendidikan. Data menunjukkan lulusan SMA di Kalbar masih sekitar 25 persen, sementara sebagian besar sudah masuk dunia kerja. Kondisi ini dinilai berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah masyarakat.
“Ke depan, kami akan memperbanyak program Paket C di pedesaan. Guru-gurunya juga akan kita dorong mendatangi perusahaan-perusahaan agar karyawan yang belum lulus SMA bisa menyelesaikan pendidikannya,” kata Norsan.
Ia menegaskan, upaya meningkatkan IPM bukan semata tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan juga pemerintah kabupaten dan kota. Bahkan menurutnya, peran desa dan kecamatan sangat menentukan karena menjadi ujung tombak pelayanan dasar pendidikan dan administrasi kependudukan.
“Kunci peningkatan IPM ada di desa, kecamatan, dan kabupaten. Karena itu, kami membutuhkan kolaborasi semua pihak agar kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tuturnya.
Selain pendidikan, Norsan juga menekankan pentingnya pembaruan data kependudukan. Ia meminta masyarakat aktif memperbarui status pendidikan dan data pribadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar data yang digunakan Badan Pusat Statistik akurat.
“Kalau ada yang sudah lulus sarjana, segera ubah datanya. Karena BPS mengambil data dari Dukcapil. Data yang akurat akan berpengaruh pada perhitungan IPM,” tukasnya. (nda)
Editor : Hanif