PONTIANAK POST – Kondisi infrastruktur di Kabupaten Sintang masih menghadapi tekanan berat, terutama pada ruas-ruas jalan yang belum mantap. Keterbatasan fiskal daerah disebut menjadi salah satu faktor utama yang menghambat percepatan perbaikan.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengakui bahwa kemampuan anggaran daerah belum cukup untuk menuntaskan persoalan infrastruktur secara menyeluruh. Ia menilai kondisi ini tidak hanya terjadi di Sintang, tetapi juga di berbagai kabupaten/kota lain di Kalbar.
“infrastruktur di Kabupaten Sintang sungguh berat. Dengan kekuatan fiskal Kabupaten Sintang saat ini. Tapi pemerintah provinsi tidak tinggal diam. Apalagi saya ini orang Sintang," ujar Krisantus saat berada di Sintang.
Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama di tengah perkembangan era digital.
Baca Juga: Bupati Sintang Desak Pemprov Kalbar Tuntaskan Jalan Provinsi dan Pembangunan PLBN Sei Kelik
“Jangan mudah terpancing terhadap berita-berita yang belum jelas sumbernya apalagi daerah modernisasi, daerah globalisasi, daerah digitalisasi saat ini," ungkap Krisantus.
Krisantus menuturkan perbaikan jalan di Sintang akan diteruskan sampai ke Jalan Nanga Layung. Namun, ia juga meminta kepada masyarakat untuk bersabar dalam menunggu proses perbaikan jalan tersebut.
“Tidak mungkin saya lupa dengan di mana temunik saya digantung, tidak mungkin lupa. Dan itu harga diri, harkat, dan martabat. Sungguh berdosa saya kalau sampai habis masa jabatan Jalan Layung masih belum bisa dilewati," tuturnya.
Berdasarkan data kondisi jalan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara jalan mantap dan jalan rusak di Sintang. Persentase jalan yang belum memenuhi standar turut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku secara luas, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya bergantung pada anggaran rutin, tetapi juga mencari terobosan melalui kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Wagub Kalbar Minta Pemda Tak Rumahkan PPPK, Keputusan Tunggu Pemerintah Pusat
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada inovasi dan kerja sama agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa capaian pembangunan di daerah menjadi indikator keberhasilan pemerintah provinsi secara keseluruhan. Kinerja kabupaten/kota dinilai mencerminkan efektivitas koordinasi dan kepemimpinan di tingkat provinsi.
“Jika daerah tidak berhasil, maka itu juga menjadi tanggung jawab provinsi. Karena itu, koordinasi harus diperkuat,” tukasnya. (nda)
Editor : Hanif