PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Sintang membuka seleksi terbuka untuk mengisi 15 jabatan pimpinan tinggi pratama dengan penegasan bahwa seluruh proses akan ditentukan murni berdasarkan hasil penilaian panitia seleksi. Mekanisme ini menjadi sorotan di tengah banyaknya minat aparatur sipil negara yang ingin menduduki posisi strategis tersebut.
Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, memastikan tidak ada ruang intervensi dalam proses seleksi. Ia mengungkapkan, sejumlah pihak sempat mencoba meminta bantuan secara personal agar bisa lolos dalam tahapan seleksi. Namun, hal itu ditegaskan tidak akan memengaruhi hasil akhir.
“Saya sudah sampaikan kepada siapa pun yang datang, silakan ikut prosesnya secara terbuka, bekerja dengan sungguh-sungguh, tunjukkan kapasitas masing-masing, dan biarkan hasilnya ditentukan secara objektif,” ujar Bala, Senin (13/4).
Ia juga menekankan bahwa proses seleksi tidak berkaitan dengan praktik transaksional. Menurutnya, jabatan publik harus diisi oleh individu yang mampu memberi kontribusi nyata bagi masyarakat, bukan karena faktor lain di luar kompetensi.
Baca Juga: Tersambar Petir Saat Hujan, Warga Kapuas Hulu Ditemukan Meninggal di Kebun Bersama Sapi
“Di sini tidak ada urusan biaya atau hal semacam itu. Yang menjadi pertimbangan utama adalah sejauh mana seseorang bisa memberikan dampak positif ketika dipercaya memegang jabatan,” tegas Bala.
Bala juga mengingatkan agar para peserta tidak terjebak pada anggapan bahwa posisi bisa diraih melalui cara-cara instan. Ia memastikan bahwa seluruh peserta memiliki peluang yang sama selama memenuhi kriteria dan menunjukkan kinerja terbaik.
“Tidak perlu berpikir jabatan bisa diraih karena faktor tertentu. Yang menentukan adalah keseriusan, rekam jejak, dan kemampuan. Pada akhirnya, tanggung jawab itu akan kembali kepada masyarakat,” tuturnya.
Berdasarkan data panitia seleksi, hingga penutupan pendaftaran pada 13 April 2026 malam, sebanyak 41 aparatur sipil negara telah mendaftar. Peserta berasal dari berbagai instansi, termasuk Pemkab Sintang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta kabupaten lain seperti Sekadau dan Kapuas Hulu.
Tahapan seleksi akan dimulai dengan administrasi dan penelusuran rekam jejak, dilanjutkan dengan penulisan makalah, asesmen kompetensi, hingga wawancara. Hasil akhir dijadwalkan diumumkan pada awal Mei 2026.
Baca Juga: Benarkah Perempuan Tidur Lebih Lama dari Laki-laki? Ini Fakta Ilmiahnya Menurut Penelitian
"Kami berharap proses ini bisa menghasilkan pejabat yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan," tutupnya. (nda)
Editor : Hanif