PONTIANAK POST - Pemangkasan anggaran sekitar Rp388 miliar pada tahun 2026 memaksa Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penyesuaian besar dalam arah pembangunan. Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memprioritaskan kegiatan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat dan meninggalkan pola kerja rutin yang tidak efektif.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Resiliensi Fiskal dan Pendanaan Alternatif.
Menurut Kartiyus, pengurangan anggaran dengan nilai besar akan berpengaruh langsung terhadap berbagai sektor pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang lebih adaptif, cermat, dan strategis dalam mengelola sumber daya yang tersedia.
“Kabupaten Sintang mengalami pemotongan anggaran yang cukup signifikan, yakni kurang lebih Rp388 miliar pada tahun 2026. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada berbagai sektor pembangunan,” ujar Kartiyus, Selasa (28/4) kemarin.
Baca Juga: Ahli Gizi Ungkap Minuman Pagi untuk Kontrol Gula Darah, Awali Hari Lebih Sehat
Ia menilai pendekatan lama dalam pengelolaan anggaran tidak lagi relevan menghadapi tekanan fiskal saat ini. Pemerintah daerah, kata dia, harus memperkuat ketahanan keuangan melalui belanja yang lebih tepat sasaran serta membuka sumber pembiayaan baru di luar APBD.
Selain efisiensi belanja, Sintang juga mulai mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak melalui sejumlah inisiatif, seperti CSR Award dan Mitra Pembangunan Award. Menurut Kartiyus, langkah itu menjadi modal penting yang perlu ditingkatkan agar lebih terarah dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan.
Ia juga mengingatkan OPD agar tidak menjalankan program yang terfragmentasi dan minim manfaat. Setiap kegiatan, lanjutnya, harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan memiliki ukuran hasil yang jelas.
Kartiyus menambahkan, peluang pendanaan alternatif perlu digali dari sektor swasta, filantropi, kemitraan pembangunan, hingga skema inovatif lainnya. Namun, peluang tersebut harus didukung kelembagaan yang siap mengelola secara profesional.
“Tidak ada satu OPD pun yang dapat bekerja sendiri dalam situasi ini. Sinergi menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan,” tukasnya. (nda)
Editor : Hanif