PONTIANAK POST - Program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang baru mampu menjangkau sekitar 4.500 pekerja atau sekitar 10 persen dari total masyarakat pra sejahtera yang dinilai layak mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny mengatakan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp900 juta yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) sawit untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sawit pada tahun 2026.
“Kalau hari ini dari DBH sawit kita melindungi 4.500 orang pekerja, maka hanya 10 persen saja yang bisa kita lindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Masih ada 90 persen yang layak tetapi belum tercover,” ujar Ronny di Sintang kemarin.
Menurutnya, program tersebut memiliki manfaat besar bagi pekerja yang rentan menghadapi risiko kecelakaan kerja. Ia mencontohkan telah ada pekerja yang mengalami musibah saat bekerja dan seluruh biaya penanganannya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Gedung Pelayanan Satu Atap Kapuas Hulu Diresmikan, Permudah Birokrasi dan Layanan
“Sudah pernah terjadi ada pekerja yang mengalami musibah kecelakaan kerja dan semuanya ditanggung oleh BPJS,” ungkapnya.
Ronny menjelaskan jumlah masyarakat Kabupaten Sintang yang berhak memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan diperkirakan mencapai 40 ribu hingga 50 ribu jiwa atau sekitar 8 hingga 9 persen dari total penduduk. Data tersebut sejalan dengan jumlah masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Untuk memperluas cakupan perlindungan, Pemkab Sintang mengharapkan keterlibatan perusahaan perkebunan kelapa sawit melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dari 44 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sintang, pemerintah berharap dapat membantu perlindungan bagi sedikitnya 10 ribu pekerja.
“Saya minta setiap perusahaan menanggung 300 orang pekerjanya yang setara dengan sekitar Rp40 juta per tahun,” tutur Ronny.
Ia juga menyampaikan dukungan pribadi dari kepala daerah untuk membantu perluasan kepesertaan. Bupati Sintang disebut akan membantu pembiayaan bagi 100 orang setiap tahun, sementara dirinya siap menanggung iuran untuk 75 orang per tahun.
Baca Juga: Haru di Hari Kelulusan: 8 Siswa Jadi Angkatan Terakhir, SD Bunda Sungai Pinyuh Resmi Ditutup
Selain memperluas cakupan peserta, Ronny menilai kemudahan sistem pembayaran iuran juga menjadi faktor penting agar semakin banyak masyarakat dapat bergabung. Menurutnya, kerja sama dengan lembaga keuangan seperti koperasi kredit dapat menjadi solusi untuk mempermudah proses pembayaran.
“Saya berharap ada strategi agar 45.000 orang bisa dicover semuanya setiap tahun. Karena per orang itu hanya Rp18 ribu per bulan saja,” tukasnya. (nda)
Editor : Hanif