PONTIANAK POST- Porsi belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Sintang tahun 2026 mencapai 39 persen atau melampaui batas ideal sebesar 30 persen. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Sintang untuk memperkuat upaya peningkatan pendapatan daerah serta memperbesar peluang memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menegaskan, tingginya belanja pegawai tidak boleh menghambat pelaksanaan pembangunan maupun mengurangi manfaat APBD bagi masyarakat. Menurutnya, anggaran daerah harus tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan publik.
“Saya sebagai orang yang memegang jabatan politik, sebenarnya ingin output dari APBD Kabupaten Sintang adalah yang berpihak dan bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sintang,” ujar Bala, Senin (22/6).
Baca Juga: 33 Jamaah Haji Asal Sintang Kembali, Pemkab Siapkan Evaluasi Pelayanan Haji
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bekerja lebih maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, OPD juga didorong aktif mencari sumber pembiayaan dari pemerintah pusat guna mendukung pembangunan di daerah.
“Maka saya selalu mendorong agar ASN dan OPD yang mengelola Pendapatan Asli Daerah terus bekerja maksimal menghasilkan uang. OPD yang bisa mencari sumber pembiayaan ke pemerintah pusat juga sangat saya dukung dalam rangka membiayai pembangunan di Kabupaten Sintang,” katanya.
Menurut Bala, keberhasilan OPD dalam mendatangkan tambahan pendapatan maupun anggaran eksternal akan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan belanja pegawai dan pembiayaan pembangunan.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak ingin mengabaikan kesejahteraan aparatur sipil negara, namun di sisi lain kebutuhan masyarakat juga harus tetap menjadi prioritas.
“Kami tetap ingin memenuhi kebutuhan ASN dan tidak mau juga mengorbankan keinginan masyarakat. Kita akan susah membangun kalau tidak mampu mendatangkan anggaran dari luar, seperti kementerian,” tegas Bala.
Untuk itu, Bala meminta seluruh OPD menyiapkan data, informasi, dan proposal yang berkualitas sebagai bahan pengajuan program ke pemerintah pusat. Ia juga mendorong perangkat daerah yang mengelola pendapatan agar menghadirkan terobosan baru.
“Saya juga ingin OPD yang mengelola pendapatan melakukan inovasi baru yang jitu untuk meningkatkan PAD, jangan yang datar saja,” pungkasnya. (nda)
Editor : Miftakhair