PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Sintang menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan RI-Malaysia kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). Usulan tersebut mencakup percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik hingga peningkatan konektivitas jalan yang menjadi akses utama masyarakat di wilayah perbatasan.
Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny bersama tim Pemerintah Kabupaten Sintang menyampaikan aspirasi tersebut dalam audiensi dengan BNPP RI di Jakarta. Pertemuan itu menjadi ruang bagi Pemkab Sintang untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
“Kami datang untuk menyampaikan secara langsung harapan dan aspirasi Pemerintah Kabupaten Sintang bersama masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Kami berharap pembangunan di kawasan perbatasan dapat dipercepat dan mendapat dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat,” ujar Ronny di Sintang kemarin.
Baca Juga: Asap Karhutla Masih Menyelimuti Sintang, Pengibaran Merah Putih Tetap Berlangsung Khidmat
Ronny menyampaikan pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut akses layanan dasar, konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi masyarakat, hingga penguatan peran kawasan perbatasan sebagai bagian dari wilayah terdepan Indonesia.
“Percepatan pembangunan wilayah perbatasan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019. Karena itu, kami berharap perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang dapat semakin diperkuat,” tuturnya.
Sejumlah usulan strategis disampaikan dalam audiensi tersebut. Di antaranya percepatan pembangunan PLBN Sungai Kelik, peningkatan ruas jalan paralel perbatasan, perubahan status sejumlah ruas jalan perbatasan menjadi jalan nasional, serta peningkatan akses Simpang Nanga Merakai-Pintas Keladan.
Selain infrastruktur jalan, Pemkab Sintang juga mengusulkan peningkatan jaringan telekomunikasi dan listrik, pembangunan fasilitas pemerintahan seperti kantor desa, rumah dinas camat, serta sarana pelayanan publik lainnya.
Baca Juga: Mirza Rafi dari Sintang Jadi Pembentang Bendera di Istana Merdeka
Menurut Ronny, pembangunan perbatasan harus memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kawasan tersebut.
“Kami memohon agar dukungan dan alokasi anggaran dari BNPP RI untuk kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan. Masyarakat perbatasan membutuhkan kehadiran negara melalui pembangunan yang nyata, baik infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemkab Sintang bersama DPRD Sintang akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan mendapat perhatian.
“Perbatasan adalah wajah terdepan negara. Kami ingin masyarakat di perbatasan merasakan kehadiran negara dan memperoleh akses pembangunan yang layak seperti masyarakat di wilayah lainnya,” pungkasnya. (nda)
Editor : Miftakhair