PONTIANAK POST - Terhambatnya pengangkutan CPO akibat rendahnya muka air sungai membuat Pemerintah Kabupaten Sintang mencari alternatif pada jalur distribusi. Salah satu solusi yang disiapkan yakni meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengubah satu terminal khusus di Tayan menjadi terminal umum untuk bongkar muat CPO.
Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kurniawan mengatakan, kondisi kekeringan yang berdampak langsung terhadap distribusi CPO perlu segera disampaikan secara resmi kepada Pemprov Kalbar. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah provinsi dapat mengambil kebijakan yang mendukung kelancaran angkutan komoditas sawit dari Sintang.
“Pemkab Sintang perlu segera mengirim surat kepada Pemprov Kalbar mengenai kondisi dan dampak kekeringan di Kabupaten Sintang terhadap distribusi CPO,” ujar Kurniawan di Sintang kemarin.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Tekankan Verval KDKMP, Pastikan Pembangunan Sesuai Ketentuan dan Kebutuhan
Ia menuturkan, pemanfaatan terminal khusus sebagai terminal umum dapat memperluas kapasitas bongkar muat CPO di Tayan. Kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu alternatif di tengah keterbatasan angkutan sungai yang selama ini menjadi jalur distribusi dari Sintang.
Kurniawan mengatakan, tambahan fasilitas bongkar muat di Tayan diharapkan mampu mengurai hambatan distribusi yang terjadi akibat kondisi sungai. Dengan distribusi yang kembali lancar, penyerapan tandan buah segar (TBS) masyarakat oleh perusahaan kelapa sawit juga dapat berangsur normal.
“Harapannya, Pemprov Kalbar dapat mengambil kebijakan, termasuk mengubah satu terminal khusus di Tayan menjadi terminal umum bongkar muat CPO,” katanya.
Usulan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pengiriman CPO. Pemkab Sintang juga melihat persoalan ini sebagai bagian dari mata rantai tata niaga kelapa sawit yang berdampak langsung terhadap petani dan aktivitas industri pengolahan.
Gangguan distribusi berpotensi membuat CPO menumpuk di pabrik karena hasil produksi sulit dikirim melalui jalur sungai.
"Kondisi tersebut kemudian dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menyerap TBS dari petani," jelasnya.
Karena itu, Pemkab Sintang mendorong penyelesaian pada titik bongkar muat di Tayan. Perubahan status terminal menjadi terminal umum diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mengurangi penumpukan CPO sekaligus menjaga aktivitas industri kelapa sawit tetap berjalan di tengah kondisi kekeringan. (nda)
Editor : Hanif