PONTIANAK POST - Sistem ganjil-genap untuk pengisian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sintang masih sebatas wacana ketika warga menghadapi antrean panjang hingga badan jalan. Pemerintah daerah belum memutuskan mekanisme pembatasan tersebut, sementara surutnya Sungai Kapuas menghambat jalur pengiriman BBM ke wilayah perhuluan Kalimantan Barat.
Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny mengatakan, pemerintah masih mendiskusikan teknis pelaksanaan ganjil-genap sebelum memberlakukannya kepada masyarakat. Ketentuan pengisian akan disampaikan melalui pengumuman resmi setelah ada keputusan.
“Itu masih kita diskusikan. Jadi akan ada pengumuman resmi nanti,” ujar Ronny, Rabu (30/9).
Menurut Ronny, masyarakat perlu mendapatkan informasi terlebih dahulu agar dapat menyesuaikan waktu maupun kendaraan yang digunakan untuk mengisi BBM. Pemerintah juga menyiapkan penyampaian informasi melalui baliho.
“Nanti ada baliho-baliho yang akan dipasang setelah keputusan itu diberlakukan,” katanya.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada penjelasan mengenai tanggal mulai penerapan maupun rincian kendaraan yang akan diatur. Karena itu, wacana ganjil-genap belum menjadi ketentuan pengisian BBM yang berlaku di Sintang.
Langkah yang sudah dijalankan adalah mengatur pembukaan seluruh SPBU secara serempak mulai pukul 07.00 WIB. Pemerintah berharap pengaturan tersebut membagi antrean kendaraan agar tidak terkonsentrasi di satu lokasi.
“Hari ini kita keliling-keliling untuk memonitor pengisian BBM, khususnya Pertalite yang ada di Kabupaten Sintang,” kata Ronny.
Berdasarkan pemantauan itu, ia menilai pembukaan SPBU secara bersamaan membantu menyebarkan antrean.
“Dengan dibukanya serempak pukul 07.00 pagi semua SPBU buka, Alhamdulillah antrean BBM itu terbagi, jadi tidak ada yang menumpuk di satu titik,” jelasnya.
Pemerintah masih mengevaluasi kondisi di lapangan dan menyiapkan langkah lanjutan. Namun, persoalan yang dihadapi Sintang tidak berhenti pada pengaturan kendaraan di depan pompa pengisian. Jalur pasokan menuju wilayah perhuluan juga mengalami hambatan.
Pertamina Patra Niaga, dalam keterangannya pada Selasa (29/9), menjelaskan bahwa penyusutan muka air Sungai Kapuas mengganggu akses kapal pengangkut BBM menuju Fuel Terminal Sintang. Perusahaan kemudian mengoptimalkan fasilitas penyangga di Tayan, Kabupaten Sanggau, sebagai titik suplai alternatif.
Gangguan distribusi tersebut sudah menjadi perhatian sejak awal September. Pada Kamis (3/9), Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala memimpin rapat koordinasi setelah menerima keluhan masyarakat dan melihat persoalan penyaluran Pertalite di lapangan.
Dalam rapat itu, Sales Branch Manager Kalbar II Fuel Pertamina Patra Niaga Muhammad Bisma Abdillah menjelaskan bahwa pengambilan Pertalite untuk SPBU Sintang ketika itu dialihkan ke depot di Pontianak karena stok di Depot Sintang kosong. Ia juga menyebut kuota Pertalite Sintang meningkat pada triwulan ketiga. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pasokan saat itu tetap terjadi meskipun alokasi kuota bertambah.
Bupati meminta laporan jumlah BBM yang dikirim setiap hari, pengawasan lapangan, serta penambahan mobil tangki sesuai kebutuhan dan kuota. Ia turut menyoroti kendaraan bertangki modifikasi dan pengisian berulang yang perlu dikendalikan agar penyaluran lebih tepat sasaran.
Upaya memperpendek jalur pengangkutan kemudian dilakukan melalui Terminal Penyangga Tayan–Sanggau, yang mulai dioperasikan pada 8 September. Fasilitas ini mendukung penyaluran Biosolar ke Sanggau, Sintang, Melawi, Sekadau, dan Kapuas Hulu.
Fuel Terminal Manager Sintang Risky Firmansyah menjelaskan, surutnya sungai menghambat akses kapal suplai menuju terminal di Sintang maupun terminal alternatif di Sanggau. Sebelumnya, penyaluran Biosolar dioptimalkan melalui jalur darat dari Integrated Terminal Pontianak.
Di Tayan, pengiriman menggunakan sistem direct loading: BBM dipindahkan langsung dari kapal ke mobil tangki, kemudian dibawa ke SPBU. Skema perpindahan dari angkutan sungai ke angkutan darat ini dimaksudkan untuk mendekatkan titik suplai dan memperpendek perjalanan menuju daerah tujuan.
Distribusi melalui jalan darat juga menghadapi tantangan. Dalam penjelasan Pertamina yang diberitakan pada pertengahan September, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan disebut dapat mengurangi jarak pandang, sehingga waktu serta rute perjalanan mobil tangki perlu menyesuaikan kondisi lapangan.
Dampak gangguan pasokan turut dirasakan masyarakat di Melawi. Sekretaris Daerah Melawi Paulus, melalui keterangan resmi pemerintah daerah pada 11 September, menyebut kemarau dan jauhnya pengangkutan BBM dari Pontianak menjadi kendala distribusi ke wilayahnya.
Menurut Paulus, harga BBM eceran di Kota Nanga Pinoh sempat mencapai Rp18 ribu hingga Rp25 ribu per liter. Ia menyatakan kondisi pasokan tersebut dimanfaatkan pihak tertentu untuk menjual BBM dengan harga tidak wajar, sehingga menambah beban masyarakat.
Pemerintah Melawi bersama TNI dan Polri kemudian membentuk satuan tugas pengendalian BBM berdasarkan rapat lintas sektor pada 7 September. Pengawasan diarahkan pada ketersediaan, penyaluran, dan harga di tingkat pengecer. Pada 11 September, Paulus menyebut pengawasan mulai membantu warga mendapatkan BBM, meskipun masih ditemukan pengecer yang kembali menaikkan harga ketika petugas tidak berada di lapangan.
Di Kapuas Hulu, persoalan antrean bahkan diwarnai perselisihan antarkonsumen di SPBU Apung 66.787.002, Jongkong Pasar, pada Kamis (24/9). Pertamina kemudian menyampaikan penguatan pelayanan dan pengawasan di SPBU tersebut, sekaligus mengupayakan kelancaran pasokan ke Kapuas Hulu.
Pada 29 September, VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora kembali menegaskan penggunaan fasilitas penyangga Tayan untuk menjaga pengiriman ke Sintang dan sekitarnya. Perusahaan menyatakan terus memantau kondisi sungai, kebutuhan BBM, dan perkembangan distribusi serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Masyarakat juga diimbau membeli sesuai kebutuhan.
Di Sintang, kepolisian memantau penyaluran BBM sekaligus dampak antrean terhadap keselamatan pengguna jalan. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno mengatakan, personel turun langsung untuk memastikan situasi tetap terkendali.
“Kami turun langsung untuk memastikan situasi di lapangan, khususnya terkait proses penyaluran BBM kepada masyarakat,” ujar Budi, Rabu (30/9).
Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dalam distribusi. Kepolisian mengantisipasi gangguan lalu lintas ketika kendaraan yang menunggu pengisian mulai memenuhi badan jalan.
“Kami juga mengantisipasi adanya potensi penyalahgunaan maupun hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran distribusi BBM,” katanya.
Budi menegaskan, personel akan mengatur lalu lintas apabila antrean meluas dan mengganggu kendaraan lain. Pengaturan diperlukan agar masyarakat tetap dapat menggunakan akses jalan di sekitar SPBU.
Sementara itu, Ronny mengatakan pemerintah daerah masih menyiapkan upaya tambahan untuk mengurangi antrean.
“Ke depan akan ada beberapa inovasi lagi. Mudah-mudahan ini juga dapat mengurangi antrean BBM di Kabupaten Sintang,” ujarnya. (nda)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro