alexametrics
22.8 C
Pontianak
Saturday, August 13, 2022

Lelang Untuk Perekonomian Kalimantan Barat, Bersama Kita Bisa!

PONTIANAK – Kanwil DJKN Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk se-Kalimantan Barat secara virtual sebagai tindak lanjut atas rapat dengan perbankan yang diadakan oleh Kantor Pusat DJKN (15/02). Acara tersebut dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Edward UP Nainggolan.
Dalam sambutannya, Edward menyampaikan bahwa salah satu tugas dan fungsi DJKN adalah melaksanakan lelang. “Pelaksanaan lelang berkontribusi terhadap bertambahnya PNBP, akan tetapi bagi kami lelang bukan hanya sekedar untuk mendapatkan PNBP, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana lelang dapat berkontribusi terhadap perekonomian Kalimantan Barat,” ujar Edward.
Kanwil DJKN Kalimantan Barat berharap bahwa PT BRI (Persero), Tbk dapat bekerjasama untuk membantu meningkatkan perekenomian di Kalimantan Barat melalui likuiditas dari perbankan sehingga perbankan dapat menyalurkan kreditnya dan mencapai NPL yang baik.
Wakil Pimpinan Bidang Risk Management Kantor Wilayah PT. BRI (Persero), Tbk Jakarta III, Wisnu, menyampaikan bahwa tahun 2021 diharapkan menjadi tahun recovery terutama untuk pelaksanaan lelang eksekusi pasal 6 UUHT. Pada kesempatan tersebut, Wisnu juga menyampaikan prognosa rencana lelang untuk semester I tahun 2021 yaitu pengajuan lelang sebanyak 167 lot barang dengan total nilai limit sebesar 94,83 miliar rupiah. Rencana lelang tersebut akan segera ditindaklanjuti ke KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang. Secara teknis, breakdown prognosa tersebut akan dijelaskan lebih detil oleh masing-masing kantor cabang.
Acara dilanjutkan dengan Paparan Realisasi Lelang Tahun 2019 dan 2020 serta Target Lelang Tahun 2021 oleh Iwan Darma Setiawan selaku Plt. Kepala Bidang Lelang pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Pokok Lelang Pasal 6 UUHT dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan, tahun 2019 pokok lelang mencapai Rp34.202.255.700,00 dan untuk tahun 2020 mencapai Rp71.566.195.220. Kenaikan pokok lelang di tahun 2019 dan 2020 tidak lepas dari kontribusi PT BRI (Persero), Tbk se-Kalimantan Barat dengan total pokok lelang dalam dua tahun terakhir sebesar Rp23.144.950.000,00. Target pokok lelang tahun 2021 untuk KPKNL telah ditetapkan sebesar Rp116.000.000.000,00 dan diharapkan lelang pasal 6 UUHT dapat menyumbang pokok lelang sekitar 60% dari target tersebut.
Kepala Seksi Bimbingan Lelang II, Muslih Ahyani, menyampaikan bahwa dalam rangka simplifikasi peraturan dan penyederhanaan proses bisnis lelang untuk mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum, serta merespon berkembangnya model transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang untuk menggantikan Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016.
Peraturan tersebut mulai berlaku 3 bulan sejak diundangkan yaitu tanggal 23 Desember 2020 dengan beberapa relaksasi atau perubahan yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan lelang diantaranya: 1) adanya pengenalan lelang terjadwal khusus sebagai variasi penyelenggaraan lelang noneksekusi sukarela atas barang bergerak dengan proses bisnis yang sederhana dan mengakomodir fleksibilitas penawaran instant auction; 2) pemanfaatan media elektronik sebagai sarana kehadiran Penjual dan/atau Peserta Lelang dalam pelaksanaan lelang (dari data praktik lelang dalam kondisi new normal); 3) fleksibilitas mekanisme penyetoran uang jaminan lelang dan automasi dalam verifikasi dan pengembaliannya; dan 4) Pengaturan kembali pengumuman lelang dengan transformasi bertahap dari media cetak ke media elektronik memanfaatkan teknologi internet.
Rapat Koordinasi sejenis akan digelar selama dua pekan ke depan dengan pihak perbankan lainnya seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank BCA, Bank Kalbar, serta Pegadaian di wilayah Kalimantan Barat. Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini diharapkan mampu meningkatkan realisasi pelaksanaan lelang dan memberikan kontribusi nyata untuk untuk meningkatkan Perekonomian Kalimantan Barat. (*/r)

Baca Juga :  Sita 250 Ton Rotan Sulawesi

PONTIANAK – Kanwil DJKN Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk se-Kalimantan Barat secara virtual sebagai tindak lanjut atas rapat dengan perbankan yang diadakan oleh Kantor Pusat DJKN (15/02). Acara tersebut dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Edward UP Nainggolan.
Dalam sambutannya, Edward menyampaikan bahwa salah satu tugas dan fungsi DJKN adalah melaksanakan lelang. “Pelaksanaan lelang berkontribusi terhadap bertambahnya PNBP, akan tetapi bagi kami lelang bukan hanya sekedar untuk mendapatkan PNBP, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana lelang dapat berkontribusi terhadap perekonomian Kalimantan Barat,” ujar Edward.
Kanwil DJKN Kalimantan Barat berharap bahwa PT BRI (Persero), Tbk dapat bekerjasama untuk membantu meningkatkan perekenomian di Kalimantan Barat melalui likuiditas dari perbankan sehingga perbankan dapat menyalurkan kreditnya dan mencapai NPL yang baik.
Wakil Pimpinan Bidang Risk Management Kantor Wilayah PT. BRI (Persero), Tbk Jakarta III, Wisnu, menyampaikan bahwa tahun 2021 diharapkan menjadi tahun recovery terutama untuk pelaksanaan lelang eksekusi pasal 6 UUHT. Pada kesempatan tersebut, Wisnu juga menyampaikan prognosa rencana lelang untuk semester I tahun 2021 yaitu pengajuan lelang sebanyak 167 lot barang dengan total nilai limit sebesar 94,83 miliar rupiah. Rencana lelang tersebut akan segera ditindaklanjuti ke KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang. Secara teknis, breakdown prognosa tersebut akan dijelaskan lebih detil oleh masing-masing kantor cabang.
Acara dilanjutkan dengan Paparan Realisasi Lelang Tahun 2019 dan 2020 serta Target Lelang Tahun 2021 oleh Iwan Darma Setiawan selaku Plt. Kepala Bidang Lelang pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Pokok Lelang Pasal 6 UUHT dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan, tahun 2019 pokok lelang mencapai Rp34.202.255.700,00 dan untuk tahun 2020 mencapai Rp71.566.195.220. Kenaikan pokok lelang di tahun 2019 dan 2020 tidak lepas dari kontribusi PT BRI (Persero), Tbk se-Kalimantan Barat dengan total pokok lelang dalam dua tahun terakhir sebesar Rp23.144.950.000,00. Target pokok lelang tahun 2021 untuk KPKNL telah ditetapkan sebesar Rp116.000.000.000,00 dan diharapkan lelang pasal 6 UUHT dapat menyumbang pokok lelang sekitar 60% dari target tersebut.
Kepala Seksi Bimbingan Lelang II, Muslih Ahyani, menyampaikan bahwa dalam rangka simplifikasi peraturan dan penyederhanaan proses bisnis lelang untuk mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum, serta merespon berkembangnya model transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang untuk menggantikan Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016.
Peraturan tersebut mulai berlaku 3 bulan sejak diundangkan yaitu tanggal 23 Desember 2020 dengan beberapa relaksasi atau perubahan yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan lelang diantaranya: 1) adanya pengenalan lelang terjadwal khusus sebagai variasi penyelenggaraan lelang noneksekusi sukarela atas barang bergerak dengan proses bisnis yang sederhana dan mengakomodir fleksibilitas penawaran instant auction; 2) pemanfaatan media elektronik sebagai sarana kehadiran Penjual dan/atau Peserta Lelang dalam pelaksanaan lelang (dari data praktik lelang dalam kondisi new normal); 3) fleksibilitas mekanisme penyetoran uang jaminan lelang dan automasi dalam verifikasi dan pengembaliannya; dan 4) Pengaturan kembali pengumuman lelang dengan transformasi bertahap dari media cetak ke media elektronik memanfaatkan teknologi internet.
Rapat Koordinasi sejenis akan digelar selama dua pekan ke depan dengan pihak perbankan lainnya seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank BCA, Bank Kalbar, serta Pegadaian di wilayah Kalimantan Barat. Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini diharapkan mampu meningkatkan realisasi pelaksanaan lelang dan memberikan kontribusi nyata untuk untuk meningkatkan Perekonomian Kalimantan Barat. (*/r)

Baca Juga :  Sita 250 Ton Rotan Sulawesi

Most Read

Artikel Terbaru

/