alexametrics
26.7 C
Pontianak
Saturday, May 21, 2022

Dr Masyhudi, Kajati Kalbar Raih Penghargaan dari Menteri Sosial RI

PONTIANAK-Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar menerima penghargaan dari Menteri Sosial Republik Indonesia pada Selasa 24 Agustus 2021 pagi di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial di Jakarta Pusat.

Penghargaan di serahkan langsung Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Dr Masyhudi, karena telah berhasil membantu penyelamatan keuangan negara terkait bantuan sosial.

“Penghargaan dari Ibu  Menteri Sosial RI ini memotivasi jajaran Kejati Kalbar dalam melaksanakan tupoksi selaku aparat penegak hukum,”ungkapnya Dr Masyhudi, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar.

Menurut Masyhudi, penghargaan ini menunjukkan kinerja Kejaksaan disoroti oleh instansi lain. Bila bekerja sesuai tupoksi dengan baik, maka akan dinilai baik oleh orang lain.

“Saya harap apresiasi ini jajaran tidak hanya sekedar puas dan bangga, tapi justru memotivasi untuk bekerja semakin lebih baik lagi,”ulasnya.

Baca Juga :  Generasi Muda Menjadi Game Changer Membangun Ekonomi di Era Digital

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kalbar dan jajaran Kejari Sanggau pada  April 2021 menangani perkara dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana kegiatan program keluarga harapan (PKH), Sanggau tahun anggaran 2017-2020.

Dua pendamping PKH Kecamatan Tayan Hilir, Sanggau berinisal P dan TYS di tetapkan tersangka oleh Kejari Sanggau karena diduga kuat melakukan penyelewengan dana PKH sehingga menimbulkan kerugian negara yang sementara di perkirakan sekitar Rp 134,6 Juta.

” Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan jajarannya terus berkomitmen untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan terhadap perkara Korupsi terutama dalam penyaluran dana Bansos,” paparnya.

Tahun 2021, Sudah 45 perkara Kejaksaan Tinggi Kalbar dan Kejaksaan Negeri Se Kalimantan Barat melakukan Penyidikan termasuk Korupsi atau penyelewengan dalam penyaluran dan Bansos ini. “Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terus memberikan motivasi, mendorong dan mendukung seluruh jajarannya untuk mewujudkan Penegakan Hukum yang berintegritas,” ulasnya.

Baca Juga :  UNU Inisiasi Kerjasama Pengabdian Masyarakat di Sektor Tambang

Menurut Masyhudi, untuk perkara penyimpangan dalam penyaluran dana Bansos ini menjadi penting karena dilakukan ditengah tengah masyarakat dunia atau Indonesia menghadapi wabah Pandemi Covid-19 yang sangat menekan ekonomi dan kehidupan masyarakat. (mrd)

PONTIANAK-Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar menerima penghargaan dari Menteri Sosial Republik Indonesia pada Selasa 24 Agustus 2021 pagi di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial di Jakarta Pusat.

Penghargaan di serahkan langsung Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Dr Masyhudi, karena telah berhasil membantu penyelamatan keuangan negara terkait bantuan sosial.

“Penghargaan dari Ibu  Menteri Sosial RI ini memotivasi jajaran Kejati Kalbar dalam melaksanakan tupoksi selaku aparat penegak hukum,”ungkapnya Dr Masyhudi, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar.

Menurut Masyhudi, penghargaan ini menunjukkan kinerja Kejaksaan disoroti oleh instansi lain. Bila bekerja sesuai tupoksi dengan baik, maka akan dinilai baik oleh orang lain.

“Saya harap apresiasi ini jajaran tidak hanya sekedar puas dan bangga, tapi justru memotivasi untuk bekerja semakin lebih baik lagi,”ulasnya.

Baca Juga :  Rakor Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kalbar dan jajaran Kejari Sanggau pada  April 2021 menangani perkara dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana kegiatan program keluarga harapan (PKH), Sanggau tahun anggaran 2017-2020.

Dua pendamping PKH Kecamatan Tayan Hilir, Sanggau berinisal P dan TYS di tetapkan tersangka oleh Kejari Sanggau karena diduga kuat melakukan penyelewengan dana PKH sehingga menimbulkan kerugian negara yang sementara di perkirakan sekitar Rp 134,6 Juta.

” Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan jajarannya terus berkomitmen untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan terhadap perkara Korupsi terutama dalam penyaluran dana Bansos,” paparnya.

Tahun 2021, Sudah 45 perkara Kejaksaan Tinggi Kalbar dan Kejaksaan Negeri Se Kalimantan Barat melakukan Penyidikan termasuk Korupsi atau penyelewengan dalam penyaluran dan Bansos ini. “Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terus memberikan motivasi, mendorong dan mendukung seluruh jajarannya untuk mewujudkan Penegakan Hukum yang berintegritas,” ulasnya.

Baca Juga :  Care for Society STIK Muhammadiyah Pontianak

Menurut Masyhudi, untuk perkara penyimpangan dalam penyaluran dana Bansos ini menjadi penting karena dilakukan ditengah tengah masyarakat dunia atau Indonesia menghadapi wabah Pandemi Covid-19 yang sangat menekan ekonomi dan kehidupan masyarakat. (mrd)

Most Read

Artikel Terbaru

/