alexametrics
31 C
Pontianak
Friday, July 1, 2022

Kalbar Tidak Alami Defisit, Sutarmidji Serahkan LKPJ 2020 ke Dewan

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyerahkan Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Provinsi Kalbar M Kebing L di ruang Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (23/3).

Dalam LKPJ Tahun Anggaran 2020 itu, Gubernur Kalbar mengatakan, penyerapan pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 97,68 persen dari target yang ditentukan.

“Bahwa pendapatan daerah sebesar Rp5,799 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp5,665 triliun lebih atau 97,68 persen. Terdiri dari PAD Rp2,154 triliun lebih, dana perimbangan Rp3,506 triliun lebih, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp4,137 miliar lebih,” ungkap Gubernur Kalbar.

Sedangkan untuk belanja daerah pada tahun anggaran 2020 sebesar 6,326  triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp5,879 triliun atau 92,93 persen yang meliputi belanja langsung maupun belanja  tidak langsung.

Baca Juga :  Grandrist Kalbar Generasi #Cari_aman

Dijelaskannya, belanja tidak langsung yang direncanakan sebesar Rp 3,721 triliun lebih yang terealisasi sebesar Rp3,459 triliun lebih atau 92,98 persen. Sedangkan untuk belanja langsung yang direncanakan sebesar Rp2,605 triliun lebih, yang terealisasi sebesar Rp2,419 triliun lebih atau 92,85 persen.

Sementara utuk penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2020  ditetapkan sebesar Rp577,26 miliar lebih yang dialokasikan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah sebesar Rp50 miliar, sehingga pembiayaan netto menjadi Rp527,26 miliar. “Maka dari data tersebut secara total tidak terjadi defisit anggaran di tahun 2020,” tegasnya.

Adapun capaian pembangunan pada tahun 2020 yang lalu, Pemerintah Provinsi Kalbar pada misi yang telah ditetapkan yaitu mewujudkan percepatan pembangunan infrastrukur yang dapat dilihat dari Indek Infrastruktur Kalbar mencapai 67,28 persen selaras dengan kebijakan nasional yang menitik beratkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas yang utama.

Baca Juga :  Martinus: Penertiban PETI Belum Sentuh Cukong dan Pemilik Modal

“Rasio elektrifikasi yang mencapai 92 persen, persentase kemantapan jalan provinsi sebesar 60,05 persen, persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik sebesar 53,68 persen, persentase rumah tangga berakses air minum sebesar 66,30 persen dan persentase rumah tangga berakses sanitasi sebesar 64,35 persen. Untuk tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi B (68,15) dan SAKIP B (65,85),” bebernya. (r/*)

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyerahkan Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Provinsi Kalbar M Kebing L di ruang Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (23/3).

Dalam LKPJ Tahun Anggaran 2020 itu, Gubernur Kalbar mengatakan, penyerapan pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 97,68 persen dari target yang ditentukan.

“Bahwa pendapatan daerah sebesar Rp5,799 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp5,665 triliun lebih atau 97,68 persen. Terdiri dari PAD Rp2,154 triliun lebih, dana perimbangan Rp3,506 triliun lebih, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp4,137 miliar lebih,” ungkap Gubernur Kalbar.

Sedangkan untuk belanja daerah pada tahun anggaran 2020 sebesar 6,326  triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp5,879 triliun atau 92,93 persen yang meliputi belanja langsung maupun belanja  tidak langsung.

Baca Juga :  Kebersamaan Inkindo dalam Musprov X Inkindo Kalbar  

Dijelaskannya, belanja tidak langsung yang direncanakan sebesar Rp 3,721 triliun lebih yang terealisasi sebesar Rp3,459 triliun lebih atau 92,98 persen. Sedangkan untuk belanja langsung yang direncanakan sebesar Rp2,605 triliun lebih, yang terealisasi sebesar Rp2,419 triliun lebih atau 92,85 persen.

Sementara utuk penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2020  ditetapkan sebesar Rp577,26 miliar lebih yang dialokasikan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah sebesar Rp50 miliar, sehingga pembiayaan netto menjadi Rp527,26 miliar. “Maka dari data tersebut secara total tidak terjadi defisit anggaran di tahun 2020,” tegasnya.

Adapun capaian pembangunan pada tahun 2020 yang lalu, Pemerintah Provinsi Kalbar pada misi yang telah ditetapkan yaitu mewujudkan percepatan pembangunan infrastrukur yang dapat dilihat dari Indek Infrastruktur Kalbar mencapai 67,28 persen selaras dengan kebijakan nasional yang menitik beratkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas yang utama.

Baca Juga :  Tes GeNose Sudah Digunakan 2.580 Calon Penumpang Kereta

“Rasio elektrifikasi yang mencapai 92 persen, persentase kemantapan jalan provinsi sebesar 60,05 persen, persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik sebesar 53,68 persen, persentase rumah tangga berakses air minum sebesar 66,30 persen dan persentase rumah tangga berakses sanitasi sebesar 64,35 persen. Untuk tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi B (68,15) dan SAKIP B (65,85),” bebernya. (r/*)

Most Read

Artikel Terbaru

/