PONTIANAK-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat jadi satu dari beberapa kantor BKKBN se Indonesia yang diajukan sebagai zona integritas wilayah menuju bebas korupsi. Inspektur Utama BKKBN, Agus Sukiswo berharap, pada tahapan proses penilaiannya, BKKBN Kalbar dapat meraih yang terbaik.
“Salah satu dalam peningkatan reformasi dan birokrasi ada zona integritas wilayah menuju bebas korupsi dan wilayah bersih melayani. Sekarang, BKKBN Kalbar jadi salah satu dari BKKBN se Indonesia yang diajukan untuk mendapat predikat ini,” kata Agus Sukiswo.
Dalam upaya menuju ke sana, prosesnya sudah dilalui BKKBN Kalbar. Kedatangan dia ke sini, guna mengingatkan kembali dan melihat sejauh mana progres yang sudah dilakukan BKKBN Kalbar menuju zona bebas korupsi.
Selain dari BKKBN. Penilaian juga dilakukan oleh tim khusus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Salah satu yang akan dinilai oleh Kemenpan RB adalah zona integritasnya. Jika dalam penilaian BKKBN dianggap baik, maka akan berpengaruh pada tunjangan kinerja masing-masing pegawai BKKBN. “Saat ini Tunkin BKKBN masih 70 persen. Jika dibanding kementerian lain sudah 80 persen,” katanya.
Sebenarnya apa yang dikalukan BKKBN sudah sama dengan kementerian lain. Hanya saja persoalan dokumen pertanggung jawaban yang dirasa dia masih lemah. Ini ke depan mesti diperbaiki.
Di tempat sama, Hamzah, Auditor Madia, BKKBN meyakini jika dalam penilaian dari Kemenpan RB, BKKBN bisa mendapat nilai baik.
Syaratnya, semua pegawai mesti menjalankan tugas dan fungsinya sesuai tupoksi. “Dimulai dari tingkatan satpam, clening servis hingga pimpinan harus bekerja sesuai dengan SOP dan tidak menerima macam-macam. Semua bergerak melayani sepenuh hati, saya yakin pasti akan baik instansinya,” katanya.(iza)
