alexametrics
30.6 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Keabsahan Administrasi Perkawinan Buruh Migran di Sarawak Dipertanyakan?

PONTIANAK-Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching Malaysia, Yonny Triprayitno mengatakan selama ini Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Sarawak Malaysia sulit mendapatkan keabsahan administrasi perkawinan. Hal tersebut diungkap ketika bertemu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat, Selasa (21/1) malam.

“Pekerja Migran Indonesia yang kerja di Sarawak tidak hanya dilindungi dari aspek teknis. Keabsahan administrasi perkawinan PMI juga harus terlayani,” kata Yonny.

Dari datanya, jumlah PMI yang bekerja di Sarawak Malaysia mencapai 130 ribu pekerja bekerja di 52 perusahaan. Namun data tersebut masih belum bisa dipastikan. Maka KJRI akan melakukan pendataan ulang pada tahun ini.

Yonny memastikan perusahaan tempat PMI bekerja sangat terbuka dengan KJRI. Perhatian yang diberikan KJRI kepada pengusaha harus berdampak pada sebaliknya.

Ia memastikan dalam waktu dekat KJRI Kuching dan BKKBN Provinsi Kalbar akan segera merealisasikan kerjasama. Minimal pada awal Februari semua tim akan bergerak untuk melakukan inventarisasi masalah. Salah satunya soal keabsahan perkawinan PMI.

Baca Juga :  Singkawang Rekrut 181 Tim Pendamping Keluarga

Ia melihat, kondisi PMI yang bekerja di tengah perkebunan atau ladang sulit untuk mendapatkan akses termasuk perkawinan. Hal tersebut yang akan diusahakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching untuk membantu PMI melaksanakan perkawinan yang sah.

“Ke depannya kita usulkan kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan cara agar PMI bisa melakukan perkawinan yang sah,” katanya.

Bertemunya ia dengan Kepala BKKBN Kalbar guna membahas pelayanan program KKBPK di daerah Malaysia. Agar program pembinaan keluarga berencana bisa ditembus. Maka keabsahan pernikahan menjadi pintu masuk program BKKBN ke sana.

Bila itu dilakukan, menurutnya program pembinaan Keluarga berencana akan lebih mudah dijalankan. Korelasinya berdampak pada anak PMI yang bisa memiliki paspor dan bersekolah. “Maka kita harus bantu agar perkawinan PMI menjadi jelas,” ungkapnya.

Baca Juga :  Lawatan Kepala DP2KBP3A Pontianak ke BKKBN Kalbar Bahas Pendataan Keluarga

Dikatakannya saat ini banyak hal yang tidak bisa dilakukan karena tidak adanya kelengkapan administrasi PMI terutama dalam pernikahan. Permasalahan-permasalahan tersebut harus menjadi perhatian bagi semua pihak.

Dengan begitu, PMI yang bekerja di luar negeri tidak hanya sekadar menjadi objek tapi juga bisa menjadi subjek pahlawan devisa. Merekapun harus dilindungi dan diberikan hak-hak sebagai warga negara.

Dalam waktu dekat KJRI bersama BKKBN akan bertemu pihak perusahaan dan PMI untuk menginventarisasi masalah yang ada.

Menurutnya, penyelesaian persoalan PMI tidak bisa dilakukan jika tidak berkolaborasi. Kerja ini harus lintas sektoral. Karena jika mengandalkan KJRI diakui sangat sulit.(iza)

PONTIANAK-Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching Malaysia, Yonny Triprayitno mengatakan selama ini Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Sarawak Malaysia sulit mendapatkan keabsahan administrasi perkawinan. Hal tersebut diungkap ketika bertemu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat, Selasa (21/1) malam.

“Pekerja Migran Indonesia yang kerja di Sarawak tidak hanya dilindungi dari aspek teknis. Keabsahan administrasi perkawinan PMI juga harus terlayani,” kata Yonny.

Dari datanya, jumlah PMI yang bekerja di Sarawak Malaysia mencapai 130 ribu pekerja bekerja di 52 perusahaan. Namun data tersebut masih belum bisa dipastikan. Maka KJRI akan melakukan pendataan ulang pada tahun ini.

Yonny memastikan perusahaan tempat PMI bekerja sangat terbuka dengan KJRI. Perhatian yang diberikan KJRI kepada pengusaha harus berdampak pada sebaliknya.

Ia memastikan dalam waktu dekat KJRI Kuching dan BKKBN Provinsi Kalbar akan segera merealisasikan kerjasama. Minimal pada awal Februari semua tim akan bergerak untuk melakukan inventarisasi masalah. Salah satunya soal keabsahan perkawinan PMI.

Baca Juga :  Senang Pelayanan Kesehatan di Kapal Bandong

Ia melihat, kondisi PMI yang bekerja di tengah perkebunan atau ladang sulit untuk mendapatkan akses termasuk perkawinan. Hal tersebut yang akan diusahakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching untuk membantu PMI melaksanakan perkawinan yang sah.

“Ke depannya kita usulkan kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan cara agar PMI bisa melakukan perkawinan yang sah,” katanya.

Bertemunya ia dengan Kepala BKKBN Kalbar guna membahas pelayanan program KKBPK di daerah Malaysia. Agar program pembinaan keluarga berencana bisa ditembus. Maka keabsahan pernikahan menjadi pintu masuk program BKKBN ke sana.

Bila itu dilakukan, menurutnya program pembinaan Keluarga berencana akan lebih mudah dijalankan. Korelasinya berdampak pada anak PMI yang bisa memiliki paspor dan bersekolah. “Maka kita harus bantu agar perkawinan PMI menjadi jelas,” ungkapnya.

Baca Juga :  Singkawang Rekrut 181 Tim Pendamping Keluarga

Dikatakannya saat ini banyak hal yang tidak bisa dilakukan karena tidak adanya kelengkapan administrasi PMI terutama dalam pernikahan. Permasalahan-permasalahan tersebut harus menjadi perhatian bagi semua pihak.

Dengan begitu, PMI yang bekerja di luar negeri tidak hanya sekadar menjadi objek tapi juga bisa menjadi subjek pahlawan devisa. Merekapun harus dilindungi dan diberikan hak-hak sebagai warga negara.

Dalam waktu dekat KJRI bersama BKKBN akan bertemu pihak perusahaan dan PMI untuk menginventarisasi masalah yang ada.

Menurutnya, penyelesaian persoalan PMI tidak bisa dilakukan jika tidak berkolaborasi. Kerja ini harus lintas sektoral. Karena jika mengandalkan KJRI diakui sangat sulit.(iza)

Most Read

Artikel Terbaru

/