alexametrics
26.7 C
Pontianak
Tuesday, August 16, 2022

Setumpuk Persoalan KKBPK Bagi TKI di Perkebunan Sawit Malaysia

PR Berjamaah Lintas Sektoral

SEMUNJAN-Kasubdit Kualitas Pelayanan KB Jalur Swasta perwakilan BKKBN RI, Nia Reviani mengatakan penanganan pelayanan program Ketahanan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan target buruh migran Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di perkebunan sawit Malaysia harus ditindaklanjuti. Itu dia katakan usai melihat langsung ke salah satu perkebunan sawit di wilayah Semunjan Malaysia, Kamis (31/1). Perumusan formula baik jangka pendek dan panjang harus segera dilakukan karena persoalan ini dianggapnya sebagai PR berjamaah lintas sektoral.

“Ada banyak persoalan yang saya tangkap ketika bertemu saudara TKI yang bekerja di perkebunan sawit ini. Salah satunya pemahaman mereka (pasutri) tentang alat kontrasepsi masih kurang. Makanya, saat dijelaskan ada pelayanan alat kontrasepsi gratis, mereka sangat antusias,” kata Nia Reviani.

Menurutnya persoalan KKBPK bagi buruh migran di negara tetangga tak bisa dianggap sepele. Karena ketika bicara lintas batas negara akan muncul persoalan tanggung jawab sebuah negara.

Baca Juga :  Terapkan Sekolah Pranikah BKKBN Kalbar Jalankan Program Bersama PW Salimah

Ketika dia memberikan penyuluhan, ada banyak informasi didapat. Salah satunya, para buruh ini tak mengetahui adanya program dari BKKBN. Merekapun tak tahu program alat kontrasepsi yang diberikan BKKBN kepada masyarakat diberikan secara cuma-cuma (gratis). “Sehingga ketika dikabarkan program tersebut, mereka antusias,” ungkapnya.

Lebih dalam persoalan alat kontrasepsi di sini, diketahui menggunakan jenis suntik atau pil. Untuk mendapatkannya mereka mesti ke rumah sakit dengan membayar 60 ringgit. Diwilayah jauh dari fasilitas kesehatan menurutnya penggunaan alat kontrasepsi mesti diubah dengan jenis implan. Dengan ketahanan implan yang bisa bertahun, merekapun bisa mengatur jarak kelahiran.

Bukti penggunaan alat kontrasepsi jenis pil dan suntik ini lanjutnya tak begitu menjanjikan. Kejadian tersebut kata dia malah gamblang dipaparkan salah satu TKI. “Umur TKI itu 43 tahun dan masih bisa hamil meski menggunakan pil dan suntik. Al hasil lahirlah anak ke empat dan diakuinya cukup berat untuk pembiayaan hidup,” ungkapnya.

Baca Juga :  BKKBN Kuatkan Sinergi Bersama Mitra

Persoalan lainnya, pelayanan program KKBPK pada TKI ini sebenarnya menjadi bahan BKKBN sebagai PR berjamaah perwakilan pemerintah, Konjen dan perusahaan tempat TKI bekerja.

Dia juga mengakui, layanan KKBPK pada perusahaan di luar negara yang mempekerjakan TKI Indonesia belum tersentuh. Oleh karenanya tindak lanjut akan dilakukan dalam upaya mewujudkan persamaan hak warga negara Indonesia.

Mengingat koordinasi mesti dilakukan antar negara. Persoalan yang muncul pun lebih kompleks. Usai dari sini, diapun akan menyampaikan hasil tinjauan di lapangan kepada Kepala BKKBN RI. “Program jangka pendek dan jangka panjang mesti disusun. Tentunya dengan kerja lintas sektoral,” ucapnya optimis.(iza)

PR Berjamaah Lintas Sektoral

SEMUNJAN-Kasubdit Kualitas Pelayanan KB Jalur Swasta perwakilan BKKBN RI, Nia Reviani mengatakan penanganan pelayanan program Ketahanan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan target buruh migran Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di perkebunan sawit Malaysia harus ditindaklanjuti. Itu dia katakan usai melihat langsung ke salah satu perkebunan sawit di wilayah Semunjan Malaysia, Kamis (31/1). Perumusan formula baik jangka pendek dan panjang harus segera dilakukan karena persoalan ini dianggapnya sebagai PR berjamaah lintas sektoral.

“Ada banyak persoalan yang saya tangkap ketika bertemu saudara TKI yang bekerja di perkebunan sawit ini. Salah satunya pemahaman mereka (pasutri) tentang alat kontrasepsi masih kurang. Makanya, saat dijelaskan ada pelayanan alat kontrasepsi gratis, mereka sangat antusias,” kata Nia Reviani.

Menurutnya persoalan KKBPK bagi buruh migran di negara tetangga tak bisa dianggap sepele. Karena ketika bicara lintas batas negara akan muncul persoalan tanggung jawab sebuah negara.

Baca Juga :  BKKBN Kuatkan Sinergi Bersama Mitra

Ketika dia memberikan penyuluhan, ada banyak informasi didapat. Salah satunya, para buruh ini tak mengetahui adanya program dari BKKBN. Merekapun tak tahu program alat kontrasepsi yang diberikan BKKBN kepada masyarakat diberikan secara cuma-cuma (gratis). “Sehingga ketika dikabarkan program tersebut, mereka antusias,” ungkapnya.

Lebih dalam persoalan alat kontrasepsi di sini, diketahui menggunakan jenis suntik atau pil. Untuk mendapatkannya mereka mesti ke rumah sakit dengan membayar 60 ringgit. Diwilayah jauh dari fasilitas kesehatan menurutnya penggunaan alat kontrasepsi mesti diubah dengan jenis implan. Dengan ketahanan implan yang bisa bertahun, merekapun bisa mengatur jarak kelahiran.

Bukti penggunaan alat kontrasepsi jenis pil dan suntik ini lanjutnya tak begitu menjanjikan. Kejadian tersebut kata dia malah gamblang dipaparkan salah satu TKI. “Umur TKI itu 43 tahun dan masih bisa hamil meski menggunakan pil dan suntik. Al hasil lahirlah anak ke empat dan diakuinya cukup berat untuk pembiayaan hidup,” ungkapnya.

Baca Juga :  Gotong Royong Atasi Stunting

Persoalan lainnya, pelayanan program KKBPK pada TKI ini sebenarnya menjadi bahan BKKBN sebagai PR berjamaah perwakilan pemerintah, Konjen dan perusahaan tempat TKI bekerja.

Dia juga mengakui, layanan KKBPK pada perusahaan di luar negara yang mempekerjakan TKI Indonesia belum tersentuh. Oleh karenanya tindak lanjut akan dilakukan dalam upaya mewujudkan persamaan hak warga negara Indonesia.

Mengingat koordinasi mesti dilakukan antar negara. Persoalan yang muncul pun lebih kompleks. Usai dari sini, diapun akan menyampaikan hasil tinjauan di lapangan kepada Kepala BKKBN RI. “Program jangka pendek dan jangka panjang mesti disusun. Tentunya dengan kerja lintas sektoral,” ucapnya optimis.(iza)

Most Read

Artikel Terbaru

/