alexametrics
30 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Sengketa Pilkades Sengah Temila Berakhir Damai

NGABANG – Dua Cakades di Kecamatan Sengah Temila mengajukan gugatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 18 November 2019 lalu. Mediasi pun digelar untuk menyelesaikan sengketa tersebut pada Rabu (27/11) lalu.

Para Calon Kades Sidas Yang Mengajukan Sengketa yaitu calon kades Nomor Urut 2, Erik Burarak, calon kades No Urut 3 Richard Ade Agustinus Topan, Calon kades No Urut 5 Hieronimus. Sedangkan para Calon Kades Keranji Paidang Yang Mengajukan Sengketa yaitu calon kades No Urut 2 Kornelius Yoni, calon kades No Urut 3 Hendrianus Petrus. calon kades No Urut 4 Hardianus Wilson.

Pertemuan tentang adanya Keberatan calon kades yang disampaikan kepada tim di Kecamatan, Selasa (19/11) lalu, yaitu, para calon Kades Sidas yang mengajukan sengketa yakni, dugaan panitia tidak melakukan tahapan DPS menjadi DPT, dugaan ketidaknetralan aparatur desa dalam tahapan kampanye, dugaan DPT tidak sesuai dengan alamat dan namanya yang tercantum didalamnya, bantuan pemerintah diduga dipolitisir, bagi yang menerima diarahkan memilih Cakades tertentu.

Sedangkan Para Calon Kades Desa Keranji Paidang yang mengajukan sengketa berisikan, dugaan intimidasi terhadap masyarakat pada malam pemilihan melalui barang pemerintah (Sertifikat Tanah), dugaan ketidaknetralan anggota TPS dan anggota PPKD (Keikutsertaan pada saat kampanye). Dugaan tidak ada pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti tidak diberikan kesempatan menggugat DPT, dugaan adanya pemilih dobel, orang yang tidak waras ikut mencoblos, pemilih pindah masih memilih dan tidak dibagikan undangan kepada keluarga yang bersangkutan dan pemilih dibawah umur.

Baca Juga :  Satu Lagi Pasien Covid-19 Asal Landak Meninggal Dunia

Menurut Kapolsek Sengah Temila Ipda Hengki Gunawan, sebelumnya ada laporan dari desa-desa yang melaksanakan Pilkades. Ada calon Kades yang merasa tidak terima dengan hasil Pilkades. Untuk menyelesaikan masalah ini dilakukan pertemuan dari calon Kades dan panitia pemilihan kepala desa (PPKD), baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Selain itu hadir juga dari Forkompincam Sengah Temila, Biro Hukum Pemkab Landak, Kasi PPKD Kabupaten Landak, Kasi Ops Satpol PP Kabupaten Landak, Ketua Pengawas PPKD Kecamatan Sengah Temila sekaligus Ketua Tim Penyelesaian Sengketa PPKD Kecamatan Sengah Temila dan Tim Independen Kabupaten Landak, serta para Calon Kepala Desa. “Pertemuan dilaksanakan pada 27 November 2019 kemarin,” ungkap Kapolsek.

Dikatakannya dari beberapa laporan gugatan setelah dilakukan pertemuan semua sudah sepakat menerima hasil Pilkades yang sudah dilaksanakan. “Saya berpesan setelah dilaksanakan Pilkades dan menerima hasilnya, semua masyarakat agar tetap melaksanakan kegiatan atau beraktivitas seperti biasa. Tidak ada lagi ada perbedaan antara pendukung A atau B,” pesan Hengki.

Baca Juga :  Target TMMD Desa Tolok Bangun 5 Km Jalan

Kapolsek mengucapkan terima kasih terhadap para calon Kades yang mengajukan gugatan melalui mekanisme yang berlaku. menurutnya, tim telah melaksanakan pengkajian terhadap surat pengajuan sengketa dan sudah sesuai prosedur.

“Walaupun pemilihan secara langsung, namun ada perbedaan mekanisme Pilkades dengan Pilpres, Pileg dan Pilkada. Mari kita saling memahami perbedaan aturan tersebut,” ajak Hengki.

Dalam proses penyelesaian terhadap dugaan tersebut, Tim Pengawas Pilkades Kecamatan Sengah Temila dan Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades Kecamatan Sengah Temila beserta calon Kades yang mengajukan Sengketa Pilkades. Gugatan lalu dinyatakan gugur seperti disampaikan dalam berita acara yang dibacakan Camat Sengah Temila Emilianus, yang juga Ketua Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Sengah Temila sekaligus Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Sengah Temila.

Salah satu calon Kades, Erik Burarak meminta PPKD agar dalam Pilkades berikutnya dapat dilaksanakan terbuka dan sesuai tahapan. Demikian halnya  Hieronimus, yang mengharapkan kedepan agar staf desa menjaga netralitas dalam proses Pilkades.

Sementara Cakades lainnya, Agus Topan menyampaikan agar Peraturan Bupati direvisi. “Apalagi mengenai Pasal yang menyebutkan, bahwa yang berhak mengajukan gugatan minimal selisih suara sebanyak 10 Suara,” katanya. (mif)

NGABANG – Dua Cakades di Kecamatan Sengah Temila mengajukan gugatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 18 November 2019 lalu. Mediasi pun digelar untuk menyelesaikan sengketa tersebut pada Rabu (27/11) lalu.

Para Calon Kades Sidas Yang Mengajukan Sengketa yaitu calon kades Nomor Urut 2, Erik Burarak, calon kades No Urut 3 Richard Ade Agustinus Topan, Calon kades No Urut 5 Hieronimus. Sedangkan para Calon Kades Keranji Paidang Yang Mengajukan Sengketa yaitu calon kades No Urut 2 Kornelius Yoni, calon kades No Urut 3 Hendrianus Petrus. calon kades No Urut 4 Hardianus Wilson.

Pertemuan tentang adanya Keberatan calon kades yang disampaikan kepada tim di Kecamatan, Selasa (19/11) lalu, yaitu, para calon Kades Sidas yang mengajukan sengketa yakni, dugaan panitia tidak melakukan tahapan DPS menjadi DPT, dugaan ketidaknetralan aparatur desa dalam tahapan kampanye, dugaan DPT tidak sesuai dengan alamat dan namanya yang tercantum didalamnya, bantuan pemerintah diduga dipolitisir, bagi yang menerima diarahkan memilih Cakades tertentu.

Sedangkan Para Calon Kades Desa Keranji Paidang yang mengajukan sengketa berisikan, dugaan intimidasi terhadap masyarakat pada malam pemilihan melalui barang pemerintah (Sertifikat Tanah), dugaan ketidaknetralan anggota TPS dan anggota PPKD (Keikutsertaan pada saat kampanye). Dugaan tidak ada pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti tidak diberikan kesempatan menggugat DPT, dugaan adanya pemilih dobel, orang yang tidak waras ikut mencoblos, pemilih pindah masih memilih dan tidak dibagikan undangan kepada keluarga yang bersangkutan dan pemilih dibawah umur.

Baca Juga :  Satu Lagi Pasien Covid-19 Asal Landak Meninggal Dunia

Menurut Kapolsek Sengah Temila Ipda Hengki Gunawan, sebelumnya ada laporan dari desa-desa yang melaksanakan Pilkades. Ada calon Kades yang merasa tidak terima dengan hasil Pilkades. Untuk menyelesaikan masalah ini dilakukan pertemuan dari calon Kades dan panitia pemilihan kepala desa (PPKD), baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Selain itu hadir juga dari Forkompincam Sengah Temila, Biro Hukum Pemkab Landak, Kasi PPKD Kabupaten Landak, Kasi Ops Satpol PP Kabupaten Landak, Ketua Pengawas PPKD Kecamatan Sengah Temila sekaligus Ketua Tim Penyelesaian Sengketa PPKD Kecamatan Sengah Temila dan Tim Independen Kabupaten Landak, serta para Calon Kepala Desa. “Pertemuan dilaksanakan pada 27 November 2019 kemarin,” ungkap Kapolsek.

Dikatakannya dari beberapa laporan gugatan setelah dilakukan pertemuan semua sudah sepakat menerima hasil Pilkades yang sudah dilaksanakan. “Saya berpesan setelah dilaksanakan Pilkades dan menerima hasilnya, semua masyarakat agar tetap melaksanakan kegiatan atau beraktivitas seperti biasa. Tidak ada lagi ada perbedaan antara pendukung A atau B,” pesan Hengki.

Baca Juga :  Landak Canangkan Wajib Masker

Kapolsek mengucapkan terima kasih terhadap para calon Kades yang mengajukan gugatan melalui mekanisme yang berlaku. menurutnya, tim telah melaksanakan pengkajian terhadap surat pengajuan sengketa dan sudah sesuai prosedur.

“Walaupun pemilihan secara langsung, namun ada perbedaan mekanisme Pilkades dengan Pilpres, Pileg dan Pilkada. Mari kita saling memahami perbedaan aturan tersebut,” ajak Hengki.

Dalam proses penyelesaian terhadap dugaan tersebut, Tim Pengawas Pilkades Kecamatan Sengah Temila dan Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades Kecamatan Sengah Temila beserta calon Kades yang mengajukan Sengketa Pilkades. Gugatan lalu dinyatakan gugur seperti disampaikan dalam berita acara yang dibacakan Camat Sengah Temila Emilianus, yang juga Ketua Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Sengah Temila sekaligus Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Sengah Temila.

Salah satu calon Kades, Erik Burarak meminta PPKD agar dalam Pilkades berikutnya dapat dilaksanakan terbuka dan sesuai tahapan. Demikian halnya  Hieronimus, yang mengharapkan kedepan agar staf desa menjaga netralitas dalam proses Pilkades.

Sementara Cakades lainnya, Agus Topan menyampaikan agar Peraturan Bupati direvisi. “Apalagi mengenai Pasal yang menyebutkan, bahwa yang berhak mengajukan gugatan minimal selisih suara sebanyak 10 Suara,” katanya. (mif)

Most Read

Artikel Terbaru

/