alexametrics
24 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Perlu Tahu Aspek Hukum Kontrak

SANGGAU – Diklat Aspek Hukum Kontrak digelar oleh BKPSDM Kabupaten Sanggau dengan mengetengahkan tema Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Acara diikuti oleh 40 orang peserta dari berbagai instansi pemerintah.

Acara yang dilaksanakan Senin (2/9) tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot. Menurutnya, para pejabat pengadaan barang dan jasa, perlu meningkatkan pencapaian kinerja, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan.

Dikatakannya, BKPSDM sebagai stakeholder pemerintah daerah dan mendukung tugas kepala daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur memandang perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aspek hukum kontrak bagi para pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Baca Juga :  2020, Seluruh Puskesmas Terakreditasi

“Tentunya tetap harus mengutamakan adanya hubungan atau harmonisasi dengan instansi terkait yang bersifat konsultatif dan koordinatif,” ujarnya.

“Aparatur pemerintah harus mampu mengimbangi kemajuan zaman termasuk perubahan peraturan yang saat ini menuntut semua aparatur berkemampuan individu secara baik, termasuk aparatur yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelasnya.

Derasnya arus globalisasi, kata dia, yang berdampak pada organisasi publik hampir tidak ada prestasi publik yang dapat berkembang tanpa didukung oleh unsur-unsur lain sehingga setiap publik ini memerlukan interaksi dan bantuan dari organisasi di luar institusinya sendiri untuk menjamin interaksi tersebut.

Organisasi publik memerlukan perlindungan hukum agar setiap pihak yang terlibat dalam interaksi saling menghormati dan menghargai, hal tersebut merupakan perjanjian kerjasama yang akan dilakukan.

Baca Juga :  Bupati Landak: Tes CPNS Jangan Percaya Calo

“Itu sebabnya aparatur perlu mengetahui akan aspek hukum kontrak yang menjadi landasan hukum dari perjanjian kerjasama dan interaksi pengadaan barang jasa yang akan dilakukan dengan berbagai pihak di luar lingkungannya,” tegasnya. (sgg)

SANGGAU – Diklat Aspek Hukum Kontrak digelar oleh BKPSDM Kabupaten Sanggau dengan mengetengahkan tema Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Acara diikuti oleh 40 orang peserta dari berbagai instansi pemerintah.

Acara yang dilaksanakan Senin (2/9) tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot. Menurutnya, para pejabat pengadaan barang dan jasa, perlu meningkatkan pencapaian kinerja, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan.

Dikatakannya, BKPSDM sebagai stakeholder pemerintah daerah dan mendukung tugas kepala daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur memandang perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aspek hukum kontrak bagi para pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Baca Juga :  GPIB Maranatha Sanggau di Mundun Diresmikan

“Tentunya tetap harus mengutamakan adanya hubungan atau harmonisasi dengan instansi terkait yang bersifat konsultatif dan koordinatif,” ujarnya.

“Aparatur pemerintah harus mampu mengimbangi kemajuan zaman termasuk perubahan peraturan yang saat ini menuntut semua aparatur berkemampuan individu secara baik, termasuk aparatur yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelasnya.

Derasnya arus globalisasi, kata dia, yang berdampak pada organisasi publik hampir tidak ada prestasi publik yang dapat berkembang tanpa didukung oleh unsur-unsur lain sehingga setiap publik ini memerlukan interaksi dan bantuan dari organisasi di luar institusinya sendiri untuk menjamin interaksi tersebut.

Organisasi publik memerlukan perlindungan hukum agar setiap pihak yang terlibat dalam interaksi saling menghormati dan menghargai, hal tersebut merupakan perjanjian kerjasama yang akan dilakukan.

Baca Juga :  Bupati Landak: Tes CPNS Jangan Percaya Calo

“Itu sebabnya aparatur perlu mengetahui akan aspek hukum kontrak yang menjadi landasan hukum dari perjanjian kerjasama dan interaksi pengadaan barang jasa yang akan dilakukan dengan berbagai pihak di luar lingkungannya,” tegasnya. (sgg)

Most Read

Artikel Terbaru

/