alexametrics
33 C
Pontianak
Sunday, May 29, 2022

Anggota DPD Soroti Potensi Kerawanan Pilkada

Badan Pengawas Pemilu merilis hasil penelitian berupa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang menyebutkan 24 dari 270 daerah dengan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 rawan terjadi konflik dan persoalan menyangkut penyelenggaraan pemilu.

DARI tujuh kabupaten di Kalbar yang akan menggelar pilkada serentak, Sambas masuk kategori potensi sangat tinggi konflik.

Menanggapi hal tersebut, Maria Goreti, Anggota DPD RI dari Komite I mengatakan masih akan memperdalami informasi tersebut, termasuk indikator-indikatornya. Menurut dia, justru Kabupaten Bengkayang yang berpotensi rawan konflik. Selain bupati dan wakilnya yang tidak aktif, juga saat ini pelaksanatugas (plt) diwakili oleh Sekretaris Daerah.

“Saya terus terang hari ini kaget, karena Sambas dianggap sebagai memiliki kerawanan. Saya baru berencana ke Kabupaten Bengkayang. Mengapa menarik? Karena Bengkayang hampir-hampir bisa dikatakan bupatinya tidak aktif, wakil bupati tidak aktif, Plt dari sekda. Ini kan fenomenal. Maka saya ingin tahu kesiapan mereka,” Katanya Kamis (5/3) saat berdiskusi dengan awak media di Pontianak.

Baca Juga :  Usung Calon Pilkada, PKB Kalbar Tunggu Petunjuk DPP 

Dari presentasi dari Bawaslu belum lama ini, kata dia di Bengkayang masih ada beberapa poin terkait penyelenggaraan pilkada yang belum selesai

“Justru di Sambas itu kita tidak menemukan persentasi dari Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu sebagai kabupaten yang belum siap, katakanlah seperti itu. Atau memiliki satu catatat, catatannya itu kerawanan,” jelasnya.

Menurut Maria, Sambas bukan tergolong kabupaten yang ada masalah, justru termasuk baik dengan segala prestasi yang dimiliki. Pernah dipimpin Bupati perempuan, juga dibukanya Pas Lintas Batas (PLB) lebih dulu dibanding PLB Badau.
“Ini tidak bermaksud membandingkan. Sambas ini bukan kabupaten yang memprihatinkan banget dalam catatan atau memori kita sebagai masyarakat Kalbar,” katanya.

Baca Juga :  Pilkada Sambas, PPP Mantapkan Duet Atbah-Khairiah

Maria juga menyoroti tingkat partisipasi pemilih di perbatasan. Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih tergolong tinggi. Namun, yang menjadi pekerjaan rumah penyelenggara pemilu yakni pelaksanaan pemilihan di Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit.

“Warga LP itu jarang punya hak pilih, karena KTPnya yang berbeda. Itu juga disampaikan KPU dan Bawaslu kemarin. Di rumah sakit juga, banyak pasien, juga paramedis yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, apalagi dokter di tempat kita juga mobile,” jelasnya.

Dalam menyukseskan Pilkada Serentak yang berlangsung 23 September 2020, dia mengatakan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Tidak hanya orang tua, tetapi juga generasi muda. Sehingga, masyarakat memahami pentingnya pemilihan kepala daerah, dan mampu memilih berdasarkan integritas para kandidat. (mrd)

Badan Pengawas Pemilu merilis hasil penelitian berupa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang menyebutkan 24 dari 270 daerah dengan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 rawan terjadi konflik dan persoalan menyangkut penyelenggaraan pemilu.

DARI tujuh kabupaten di Kalbar yang akan menggelar pilkada serentak, Sambas masuk kategori potensi sangat tinggi konflik.

Menanggapi hal tersebut, Maria Goreti, Anggota DPD RI dari Komite I mengatakan masih akan memperdalami informasi tersebut, termasuk indikator-indikatornya. Menurut dia, justru Kabupaten Bengkayang yang berpotensi rawan konflik. Selain bupati dan wakilnya yang tidak aktif, juga saat ini pelaksanatugas (plt) diwakili oleh Sekretaris Daerah.

“Saya terus terang hari ini kaget, karena Sambas dianggap sebagai memiliki kerawanan. Saya baru berencana ke Kabupaten Bengkayang. Mengapa menarik? Karena Bengkayang hampir-hampir bisa dikatakan bupatinya tidak aktif, wakil bupati tidak aktif, Plt dari sekda. Ini kan fenomenal. Maka saya ingin tahu kesiapan mereka,” Katanya Kamis (5/3) saat berdiskusi dengan awak media di Pontianak.

Baca Juga :  Hari H Pencoblosan, KPU Ingatkan Prokes dan Netralitas Penyelenggara

Dari presentasi dari Bawaslu belum lama ini, kata dia di Bengkayang masih ada beberapa poin terkait penyelenggaraan pilkada yang belum selesai

“Justru di Sambas itu kita tidak menemukan persentasi dari Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu sebagai kabupaten yang belum siap, katakanlah seperti itu. Atau memiliki satu catatat, catatannya itu kerawanan,” jelasnya.

Menurut Maria, Sambas bukan tergolong kabupaten yang ada masalah, justru termasuk baik dengan segala prestasi yang dimiliki. Pernah dipimpin Bupati perempuan, juga dibukanya Pas Lintas Batas (PLB) lebih dulu dibanding PLB Badau.
“Ini tidak bermaksud membandingkan. Sambas ini bukan kabupaten yang memprihatinkan banget dalam catatan atau memori kita sebagai masyarakat Kalbar,” katanya.

Baca Juga :  Elly Nur Rahmad Jabat Ketua Dharma Pertiwi Daerah L

Maria juga menyoroti tingkat partisipasi pemilih di perbatasan. Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih tergolong tinggi. Namun, yang menjadi pekerjaan rumah penyelenggara pemilu yakni pelaksanaan pemilihan di Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit.

“Warga LP itu jarang punya hak pilih, karena KTPnya yang berbeda. Itu juga disampaikan KPU dan Bawaslu kemarin. Di rumah sakit juga, banyak pasien, juga paramedis yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, apalagi dokter di tempat kita juga mobile,” jelasnya.

Dalam menyukseskan Pilkada Serentak yang berlangsung 23 September 2020, dia mengatakan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Tidak hanya orang tua, tetapi juga generasi muda. Sehingga, masyarakat memahami pentingnya pemilihan kepala daerah, dan mampu memilih berdasarkan integritas para kandidat. (mrd)

Most Read

Sinkronisasikan Berbagai Komponen

KPU Bengkayang Tes Cepat Badan Ad Hoc

Rakerwil PKS Persiapan Pemilu 2024

Ekspor Tahan Perlambatan Ekonomi Kalbar

Artikel Terbaru

/