Bupati Hadiri Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah
MEMPAWAH – Bupati Mempawah Hj Erlina SH MH menghadiri kegiatan Rapat Kordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Grand Hotel Mahkota Pontianak, Kamis (5/3) pagi. Kegiatan yang dibuka Gubernur Kalbar, H Sutarmidji itu dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) se-Kalimantan Barat.
Selain Bupati, sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Mempawah seperti Sekda, Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda turut hadir dalam kegiatan yang mengangkat tema ‘Implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019, dan Bagan Akun Standar Permendagri No 90 Tahun 2019 terhadap penyusunan RAPBD Tahun 2021’.
Bupati Mempawah, Erlina menjelaskan, rapat koordinasi tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh TAPD se-Kalbar tentang prosedur dan mekanisme perencanaan dalam penyusunan APBD 2021.
“Khusus di Kabupaten Mempawah, saya menekankan agar penyusunan APBD berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan masyarakat. Karena, fungsi anggaran itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik. Hal ini sudah saya sampaikan secara langsung pada Forum Perangkat Daerah (FPD) 2021 lalu,” tegasnya.
Maka, imbuh Erlina, sektor kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih menjadi skala prioritas. Sebab, kebutuhan dasar harus diberikan secara maksimal sehingga memberikan kepuasan bagi masyarakat di Kabupaten Mempawah.
“Gubernur menilai realisasi pembangunan rumah sakit dan penyediaan air bersih yang sedang digalakan Pemerintah Kabupaten Mempawah merupakan langkah yang tepat. Sebab, menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tuturnya.
“Disamping itu, kita juga memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan APBD 2021. Agar outputnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Mempawah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sutarmidji dalam sambutannya mengingatkan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan benar dan taat hukum. Karena itu, menurut Gubernur pentingnya penyusunan dan perencanaan APBD secara matang sehingga pada saat realisasi pelaksanaan anggaran berjalan tidak ditemukan kesalahan dan permasalahan.
“Perencanaan yang matang harus menyeluruh selama 1 tahun penuh. Jika dalam proses anggaran masih ditemukan kekeliruan, artinya perencanaannya kurang baik,” pendapat Sutarmidji.
Kemudian, lanjut Sutarmidji, pelaksanaan belanja APBD harus berdasarkan pada kenyataan dan sesuai aturan hukum. Artinya, pos belanja APBD harus disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan perencanaan APBD yang telah dimatangkan.
“Jangan sampai anggaran yang tersedia di buat sedemikian rupa untuk disalahgunakan. Apabila itu terjadi saya suruh periksa dan audit,” ancam Bang Midji.
Lebih jauh, Mantan Walikota Pontianak dua periode itu berpesan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar menciptakan transparansi dan tertib dalam penggunaan anggaran daerah. Hal ini disebutnya sangat penting dalam upaya membangun dan menciptakan kepercayaan publik.
“Untuk SKPD Provinsi Kalbar, saya instruksikan agar menampilkan data APBD dan penggunaannya di dalam data analytics room. Biar masyarakat tahu uangnya digunakan untuk pembangunan apa saja di wilayah Kalbar,” tukasnya. (wah)
