alexametrics
25 C
Pontianak
Saturday, July 2, 2022

Komisi A dan B DPRD Landak Mediasi Kasus PHK di PT PAS

NGABANG – Komisi A dan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak memanggil manajemen PT Palma Asri Sejahtera (PAS), Senin (9/11).

Pemanggilan tersebut untuk menindaklanjuti aspirasi dari perwakilan karyawan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak. Bahkan, dilaporkan pesangon tidak dibayarkan kepada karyawan yang diberhentikan.

Kegiatan pertemuan dipimpin Ketua Komisi A DPRD Landak Cahyatanus, dan Ketua Komisi B Evi Juvenalis didampingi para anggota. Dihadiri Dinas Perkebunan Kabupaten Landak, pihak perusahaan dan perwakilan karyawan yang di-PHK.

Ketua Komisi A DPRD Landak Cahyatanus meminta agar pihak perusahaan dapat membayarkan pesangon kepada para karyawan yang di-PHK oleh paling lambat akhir november 2020.

“Kita sepakati bahwa pesangon karyawan yang di-PHK itu harus dibayar paling lambat akhir bulan (November, Red) ini. Kemudian dari diskusi yang berkembang kedepannya kita minta kepada pihak perusahaan agar bertindak hati-hati dan bijaksana dalam rangka menjaga investasi yang ada di Kabupaten Landak,” ungkap Cahyatanus.

Baca Juga :  Siap Temui Presiden Bahas Kapuas Raya

Selain itu, juga meminta managemen perusahaan untuk tidak melakukan pemecatan karyawan dengan sesuka hati. Hendaknya dapat mengambil kebijakan sesuai aturan yang ada.

“Kalau seandainya kita mau memberhentikan karyawan harus dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kalau memang ada laporan, apa benar kalau karyawan ini melakukan kesalahan. Jadi tidak boleh langsung pecat tetapi harus ada surat peringatan, SP 1 SP 2 bahkan sampai SP 3,” ujar Cahyatanus.

“Setelah itu barulah dilakukan pemecatan dan apabila mereka dipecat maka lakukan sesuai perundangan-undangan nomor 13 tahun 2003 tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan wajib membayar hak-hak mereka sebagai karyawan selama berapa lama mereka berkerja,” tambahnya.

Hal sedana disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Landak Evi Juvenalis. Ia juga berharap agar pihak perusahaan dapat segera menyelesaikan hak-hak karyawan yang belum dibayarkan paling lambat satu minggu di akhir November.

Baca Juga :  Polisi Gerebek Rumah Bandar Narkoba

“Jangan sampai ancaman yang disampaikan oleh masyarakat tentang panen masal terjadi kalau lambat menanggapi tuntutan itu. Dan diingatkan lagi kepada perusahaan segera menangani hak-hak karyawan yang di PHK,” ungkap Evi.

Sementara itu, perwakilan karyawan PT PAS Lisen Iyus berharap agar perusahaan segera membayakan pesangon kepada para karyawan. Ia mengatakan bahwa pihaknya tetap akan mengikuti proses dari pihak-pihak terkait.

“Jika perusahaan keberatan untuk membayar pesangon kami mohon untuk perusahaan menyerahkan kembali tanah yang kami serahkan karena kami hanya bisa hidup disitu, dan kami maunya perusahaan mengikuti anjuran yang disampaikan oleh DPRD Landak maupun pemerintah bahwa keputusan paling lambat akhir bulan november ini,” tegasnya. (mif/MC DPRD Landak)

NGABANG – Komisi A dan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak memanggil manajemen PT Palma Asri Sejahtera (PAS), Senin (9/11).

Pemanggilan tersebut untuk menindaklanjuti aspirasi dari perwakilan karyawan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak. Bahkan, dilaporkan pesangon tidak dibayarkan kepada karyawan yang diberhentikan.

Kegiatan pertemuan dipimpin Ketua Komisi A DPRD Landak Cahyatanus, dan Ketua Komisi B Evi Juvenalis didampingi para anggota. Dihadiri Dinas Perkebunan Kabupaten Landak, pihak perusahaan dan perwakilan karyawan yang di-PHK.

Ketua Komisi A DPRD Landak Cahyatanus meminta agar pihak perusahaan dapat membayarkan pesangon kepada para karyawan yang di-PHK oleh paling lambat akhir november 2020.

“Kita sepakati bahwa pesangon karyawan yang di-PHK itu harus dibayar paling lambat akhir bulan (November, Red) ini. Kemudian dari diskusi yang berkembang kedepannya kita minta kepada pihak perusahaan agar bertindak hati-hati dan bijaksana dalam rangka menjaga investasi yang ada di Kabupaten Landak,” ungkap Cahyatanus.

Baca Juga :  Gedung SDN 1 Tebas Memperihatinkan

Selain itu, juga meminta managemen perusahaan untuk tidak melakukan pemecatan karyawan dengan sesuka hati. Hendaknya dapat mengambil kebijakan sesuai aturan yang ada.

“Kalau seandainya kita mau memberhentikan karyawan harus dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kalau memang ada laporan, apa benar kalau karyawan ini melakukan kesalahan. Jadi tidak boleh langsung pecat tetapi harus ada surat peringatan, SP 1 SP 2 bahkan sampai SP 3,” ujar Cahyatanus.

“Setelah itu barulah dilakukan pemecatan dan apabila mereka dipecat maka lakukan sesuai perundangan-undangan nomor 13 tahun 2003 tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan wajib membayar hak-hak mereka sebagai karyawan selama berapa lama mereka berkerja,” tambahnya.

Hal sedana disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Landak Evi Juvenalis. Ia juga berharap agar pihak perusahaan dapat segera menyelesaikan hak-hak karyawan yang belum dibayarkan paling lambat satu minggu di akhir November.

Baca Juga :  DPRD Kota Singkawang Berkunjung ke Landak, Bahas Pencegahan Kerusakan Hutan

“Jangan sampai ancaman yang disampaikan oleh masyarakat tentang panen masal terjadi kalau lambat menanggapi tuntutan itu. Dan diingatkan lagi kepada perusahaan segera menangani hak-hak karyawan yang di PHK,” ungkap Evi.

Sementara itu, perwakilan karyawan PT PAS Lisen Iyus berharap agar perusahaan segera membayakan pesangon kepada para karyawan. Ia mengatakan bahwa pihaknya tetap akan mengikuti proses dari pihak-pihak terkait.

“Jika perusahaan keberatan untuk membayar pesangon kami mohon untuk perusahaan menyerahkan kembali tanah yang kami serahkan karena kami hanya bisa hidup disitu, dan kami maunya perusahaan mengikuti anjuran yang disampaikan oleh DPRD Landak maupun pemerintah bahwa keputusan paling lambat akhir bulan november ini,” tegasnya. (mif/MC DPRD Landak)

Most Read

Artikel Terbaru

/