alexametrics
24 C
Pontianak
Monday, June 27, 2022

Dituding Membakar Hutan dan Lahan, Tiga Perusahaan Sawit Malaysia Disegel

KETAPANG – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menyegel dua lahan milik perusahaan sawit yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan, pada Sabtu (14/9). Kedua perusahaan tersebut adalah PT. KAL dan PT. LS yang beroperasi di Kabupaten Ketapang. Bahkan luas lahan milik kedua koorporasi tersebut jika ditotal dari sisi luas lahan yang terbakar bisa mencapai ratusan hektare (ha).

Hal ini menambah jumlah rentetan perusahaan yang disegel KLHK di Kalbar dengan alasan melakukan pembakaran lahan dan hutan. Terhitung, sejak dimulainya penyegelan yang diberlakukan 8 Agustus hingga kemarin (14/9), tim penegak hukum (Gakkum) KLHK total sudah menyegel sebanyak 29 perusahaan yang diduga sebagai dalang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah Kalbar, dengan luas lahan mencapai lebih 5.531,887 ha.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan sekaligus Koordinator Bidang Pelanggaran Tim Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian LHK Sustyo Iriyono mengatakan bahwa pihaknya dengan sigap akan menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dirinya pun mengatakan wewenang tim penyidik Kementerian LHK yang bisa saja menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai dengan yang tercantum Pasal 98, pasal 99, pasal 108 dan pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pemgelolaan lingkungan hidup. Dengan hukuman ancaman hukuman kurungan penjara 10 tahun, serta denda Rp10 miliar.

Baca Juga :  Wagub Kalbar Ikuti Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana

Sustyo menambahkan, sejak dilakukan pemantauan per-Agustus lalu, titik hotspot yang ada di beberapa daerah terus bermunculan dan bahkan mencapai rata-rata 400 lebih titik api baru disetiap harinya. Melihat kondisi ini, Ia mengatakan pihak Gakkum KLHK sudah mengambil tindakan terhadap maraknya karhutla di Kalbar saat ini.

“Sebelum kita ambil tindakan tegas dengan menyegel, kita sudah layangkan surat peringatan terhadap perusahaan dan perseorangan tersebut, namun tak digubris. Setelah kita dalami ternyata ditotal sudah sekitar 26 perusahaan yang kita segel ditambah dengan yang kita segel hari ini ada dua, jadi total keseluruhan ada 28 perusahaan yang sudah kita segel sejauh ini. Dari 28 perusahaan tersebut, tercatat empat diantara perusahaan yang sudah kita segel dimiliki oleh perusahaan milik asing (PMA), yakni tiga perusahaan milik Malaysia dan satu perusahaan milik Singapura. Serta kita juga menyegel satu lahan yang diketahui milik perseorangan,” ujar dia seusai menyegel PT. KAL, Sabtu (14/9).

Terkait penyegelan yang dilakukannya terhadap dua perusahaan sawit baru ini, Sustyo menuturkan, penyegelan tersebut dilakukan oleh pihaknya dengan terstruktur, sistematis, dan tentunya sesuai dengan prosedur. Diawali dari melakukan monitoring di titik panas (hotspot) yang ada, kemudian melakukan analisis spasial di intelligence center ditjen Gakkum LHK. Jika semua hal yang diperlukan sudah sesuai, baru kemudian timnya bisa bergerak dengan melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan hasil tersebut.

Baca Juga :  Polres Gelar Simulasi Terpadu Tanggulangi Karhutla

“Jadi langkah penyegelan ini merupakan langkah awal sebelum kita bisa melakukan pendalaman lebih lanjut. Kemudian, apabila tim menemukan cukup bukti bahwa perusahaan terkait melakukan pembakatan lahan, maka akan kita tindak lanjuti dengan proses penyidikan,” jelasnya.

Disisi lain, Sustyo membeberkan hal lain yang sejauh ini sudah dilakukan KLHK, selain melakukan penyegelan, pihaknya juga masih melakukan serangkaian penyidikan dan verifikasi di empat perusahaan yang saat ini areal konsesinya telah terjadi kebakaran. “Saat ini tim sedang melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait kegiatan keempat perusahaan tersebut,”

Sementara untuk hukuman yang diberikan oleh KLHK terhadap para pelaku pembakaran lahan, kata dia, akan ditindak sesuai dengan fakta lapangan, bisa berbentuk hukuman kepada korporasi dan bisa juga hukuman untuk perseorangan.

“Karena gakkum juga punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dan hukuman untuk kasus ini (karhutla). Bisa hanya sekadar sanksi administrasi, pidana, mungkin bisa denda dan kalau fatal bisa berujung pada pencabutan izin,” pungkasnya. (sig)

KETAPANG – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menyegel dua lahan milik perusahaan sawit yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan, pada Sabtu (14/9). Kedua perusahaan tersebut adalah PT. KAL dan PT. LS yang beroperasi di Kabupaten Ketapang. Bahkan luas lahan milik kedua koorporasi tersebut jika ditotal dari sisi luas lahan yang terbakar bisa mencapai ratusan hektare (ha).

Hal ini menambah jumlah rentetan perusahaan yang disegel KLHK di Kalbar dengan alasan melakukan pembakaran lahan dan hutan. Terhitung, sejak dimulainya penyegelan yang diberlakukan 8 Agustus hingga kemarin (14/9), tim penegak hukum (Gakkum) KLHK total sudah menyegel sebanyak 29 perusahaan yang diduga sebagai dalang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah Kalbar, dengan luas lahan mencapai lebih 5.531,887 ha.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan sekaligus Koordinator Bidang Pelanggaran Tim Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian LHK Sustyo Iriyono mengatakan bahwa pihaknya dengan sigap akan menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dirinya pun mengatakan wewenang tim penyidik Kementerian LHK yang bisa saja menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai dengan yang tercantum Pasal 98, pasal 99, pasal 108 dan pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pemgelolaan lingkungan hidup. Dengan hukuman ancaman hukuman kurungan penjara 10 tahun, serta denda Rp10 miliar.

Baca Juga :  Kayong Utara Berpotensi Hujan dan Karhutla

Sustyo menambahkan, sejak dilakukan pemantauan per-Agustus lalu, titik hotspot yang ada di beberapa daerah terus bermunculan dan bahkan mencapai rata-rata 400 lebih titik api baru disetiap harinya. Melihat kondisi ini, Ia mengatakan pihak Gakkum KLHK sudah mengambil tindakan terhadap maraknya karhutla di Kalbar saat ini.

“Sebelum kita ambil tindakan tegas dengan menyegel, kita sudah layangkan surat peringatan terhadap perusahaan dan perseorangan tersebut, namun tak digubris. Setelah kita dalami ternyata ditotal sudah sekitar 26 perusahaan yang kita segel ditambah dengan yang kita segel hari ini ada dua, jadi total keseluruhan ada 28 perusahaan yang sudah kita segel sejauh ini. Dari 28 perusahaan tersebut, tercatat empat diantara perusahaan yang sudah kita segel dimiliki oleh perusahaan milik asing (PMA), yakni tiga perusahaan milik Malaysia dan satu perusahaan milik Singapura. Serta kita juga menyegel satu lahan yang diketahui milik perseorangan,” ujar dia seusai menyegel PT. KAL, Sabtu (14/9).

Terkait penyegelan yang dilakukannya terhadap dua perusahaan sawit baru ini, Sustyo menuturkan, penyegelan tersebut dilakukan oleh pihaknya dengan terstruktur, sistematis, dan tentunya sesuai dengan prosedur. Diawali dari melakukan monitoring di titik panas (hotspot) yang ada, kemudian melakukan analisis spasial di intelligence center ditjen Gakkum LHK. Jika semua hal yang diperlukan sudah sesuai, baru kemudian timnya bisa bergerak dengan melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan hasil tersebut.

Baca Juga :  KLHK Sidik Tiga Perusahaan

“Jadi langkah penyegelan ini merupakan langkah awal sebelum kita bisa melakukan pendalaman lebih lanjut. Kemudian, apabila tim menemukan cukup bukti bahwa perusahaan terkait melakukan pembakatan lahan, maka akan kita tindak lanjuti dengan proses penyidikan,” jelasnya.

Disisi lain, Sustyo membeberkan hal lain yang sejauh ini sudah dilakukan KLHK, selain melakukan penyegelan, pihaknya juga masih melakukan serangkaian penyidikan dan verifikasi di empat perusahaan yang saat ini areal konsesinya telah terjadi kebakaran. “Saat ini tim sedang melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait kegiatan keempat perusahaan tersebut,”

Sementara untuk hukuman yang diberikan oleh KLHK terhadap para pelaku pembakaran lahan, kata dia, akan ditindak sesuai dengan fakta lapangan, bisa berbentuk hukuman kepada korporasi dan bisa juga hukuman untuk perseorangan.

“Karena gakkum juga punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dan hukuman untuk kasus ini (karhutla). Bisa hanya sekadar sanksi administrasi, pidana, mungkin bisa denda dan kalau fatal bisa berujung pada pencabutan izin,” pungkasnya. (sig)

Most Read

Artikel Terbaru

/