alexametrics
25 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

  Tiga Perusahaan Perkebunan di Mempawah Disegel

Lahan Terbakar Capai 460 ha

MEMPAWAH – Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyegel 5.531,887 hektare hutan dan lahan koorporasi milik 29 perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat. Dari jumlah itu, tiga perusahaan berada di Kabupaten Mempawah dengan luas lahan yang terbakar mencapai 460 hektare.

 

Ketiga perusahaan perkebunan tersebut adalah PT MSL dengan lahan terbakar seluas 30 hektare, PT MAS seluas 60 hektare dan PT SP yang lahannya paling luas mengalami kebakaran mencapai 370 hektare.

 

Jika terbukti sengaja melakukan aktivitas pembakaran hingga menyebabkan karhutla, maka perusahaan dapat dijerat dengan pasal 98, 99, 108 dan 116 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

 

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ir Sustyo Iriyono MSi menjelaskan, penyegelan yang dilakukan pihaknya sebagai langkah awal untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dalam dugaan kasus karhutla dilingkungan perusahaan bersangkutan. “Dan apabila ditemukan cukup bukti yang mengarah pada praktek kasus karhutla, maka akan dilanjutkan dengan proses penyidikan,” kata Sustyo dalam rilisnya, kemarin.

Baca Juga :  Kembali Diselimuti Kabut Asap, Mata Perih

 

Sustyo yang juga Koordinator Bidang Pelanggaran Tim Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kementrian LHK itu menyebut, tindakan penyegelan diawali dengan monitoring terhadap hot spot dan fire spot serta analisis spesial di Intellegenci Center Ditjen Gakkum LHK. Setelah seluruh data tersebut lengkap, maka pihaknya melakukan pengecekan lapangan.

 

“Ketika kita cek di lapangan, ternyata memang benar telah terjadi kebakaran terhadap hutan dan lahan dilingkungan perusahaan. Makanya, kita segel lokasi tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

 

Terkait penegakan hukum dalam kasus karhutla, dia menilai tak sekedar untuk menindaktegas pelaku kejahatan karhutla yang mengganggu aspek kehidupan manusia. Lebih dari itu, upaya untuk menyelamatkan kelangsungan hidup satwa liar dan mengurangi dampak lingkungan lingkungan.

 

“Contohnya habitat orang utan di Kalbar yakni kawasan ekosistem esensial koridor orang utan lanskap sungai putri-gunung palung di Kabupaten Ketapang yang saat ini telah terkepung api dan asap karhutla yang mengancam kehidupan orang utan. Maka, hal ini harus ditindaktegas,” pendapatnya.

Baca Juga :  Musda III MABM, Ria Mulyadi Terpilih Aklamasi

 

Terpisah, Anggota DPRD Mempawah, Darwis SH MH mengaku prihatin dengan maraknya kasus karhutla dilingkungan

masyarakat Kalbar umumnya dan Kabupaten Mempawah khususnya. Dia pun mendesak agar pemerintah daerah lebih tegas terhadap para pelaku karhutla baik perorangan maupun perusahaan.

 

“Harus ada ketegasan baik secara aturan maupun penegakan hukum. Secara aturan, Bupati harus lebih selektif dalam mengeluarkan izin untuk perusahaan yang mengolah hutan dan lahan. Bila perlu harus ada syarat-syarat khusus yang menjamin tidak terjadinya karhutla diwilayah perusahaan bersangkutan,” saran Darwis.

 

Misalnya, Legislator Partai Nasdem itu mencontohkan, pemerintah daerah mewajibkan setiap perusahaan memiliki pemetaan dan perencanaan penanggulangan karhutla diwilayahnya. Salah satunya memiliki petugas dan peralatan pemadam kebakaran yang mumpuni serta menyediakan sumber air disekitar lahan.

 

“Jika perusahaan tidak mampu memenuhi syarat-syarat mengantisipasi dan penanggulangan karhutla ini, maka jangan diterbitkan perizinannya. Kami sarankan agar Bupati meninjau kembali perizinan lahan dan perkebunan disetiap perusahaan di Kabupaten Mempawah,” usulnya. (wah)

Lahan Terbakar Capai 460 ha

MEMPAWAH – Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyegel 5.531,887 hektare hutan dan lahan koorporasi milik 29 perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat. Dari jumlah itu, tiga perusahaan berada di Kabupaten Mempawah dengan luas lahan yang terbakar mencapai 460 hektare.

 

Ketiga perusahaan perkebunan tersebut adalah PT MSL dengan lahan terbakar seluas 30 hektare, PT MAS seluas 60 hektare dan PT SP yang lahannya paling luas mengalami kebakaran mencapai 370 hektare.

 

Jika terbukti sengaja melakukan aktivitas pembakaran hingga menyebabkan karhutla, maka perusahaan dapat dijerat dengan pasal 98, 99, 108 dan 116 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

 

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ir Sustyo Iriyono MSi menjelaskan, penyegelan yang dilakukan pihaknya sebagai langkah awal untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dalam dugaan kasus karhutla dilingkungan perusahaan bersangkutan. “Dan apabila ditemukan cukup bukti yang mengarah pada praktek kasus karhutla, maka akan dilanjutkan dengan proses penyidikan,” kata Sustyo dalam rilisnya, kemarin.

Baca Juga :  Hari Ini Puncak Ritual Robo-Robo

 

Sustyo yang juga Koordinator Bidang Pelanggaran Tim Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kementrian LHK itu menyebut, tindakan penyegelan diawali dengan monitoring terhadap hot spot dan fire spot serta analisis spesial di Intellegenci Center Ditjen Gakkum LHK. Setelah seluruh data tersebut lengkap, maka pihaknya melakukan pengecekan lapangan.

 

“Ketika kita cek di lapangan, ternyata memang benar telah terjadi kebakaran terhadap hutan dan lahan dilingkungan perusahaan. Makanya, kita segel lokasi tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

 

Terkait penegakan hukum dalam kasus karhutla, dia menilai tak sekedar untuk menindaktegas pelaku kejahatan karhutla yang mengganggu aspek kehidupan manusia. Lebih dari itu, upaya untuk menyelamatkan kelangsungan hidup satwa liar dan mengurangi dampak lingkungan lingkungan.

 

“Contohnya habitat orang utan di Kalbar yakni kawasan ekosistem esensial koridor orang utan lanskap sungai putri-gunung palung di Kabupaten Ketapang yang saat ini telah terkepung api dan asap karhutla yang mengancam kehidupan orang utan. Maka, hal ini harus ditindaktegas,” pendapatnya.

Baca Juga :  Dukung Pencegahan Covid-19, FPI Mempawah Semprot Disinfektan

 

Terpisah, Anggota DPRD Mempawah, Darwis SH MH mengaku prihatin dengan maraknya kasus karhutla dilingkungan

masyarakat Kalbar umumnya dan Kabupaten Mempawah khususnya. Dia pun mendesak agar pemerintah daerah lebih tegas terhadap para pelaku karhutla baik perorangan maupun perusahaan.

 

“Harus ada ketegasan baik secara aturan maupun penegakan hukum. Secara aturan, Bupati harus lebih selektif dalam mengeluarkan izin untuk perusahaan yang mengolah hutan dan lahan. Bila perlu harus ada syarat-syarat khusus yang menjamin tidak terjadinya karhutla diwilayah perusahaan bersangkutan,” saran Darwis.

 

Misalnya, Legislator Partai Nasdem itu mencontohkan, pemerintah daerah mewajibkan setiap perusahaan memiliki pemetaan dan perencanaan penanggulangan karhutla diwilayahnya. Salah satunya memiliki petugas dan peralatan pemadam kebakaran yang mumpuni serta menyediakan sumber air disekitar lahan.

 

“Jika perusahaan tidak mampu memenuhi syarat-syarat mengantisipasi dan penanggulangan karhutla ini, maka jangan diterbitkan perizinannya. Kami sarankan agar Bupati meninjau kembali perizinan lahan dan perkebunan disetiap perusahaan di Kabupaten Mempawah,” usulnya. (wah)

Most Read

PA Melayani hingga Kecamatan

Komitmen BNI Bantu Kembangkan UMKM

TMMD Resmi Ditutup

Artikel Terbaru

/