alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Beberkan Bahaya Politik Uang

PUTUSSIBAU – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kapuas Hulu, Musta’an mengingatkan bahwa politik uang berdampak sangat buruk, di mana melatih masyarakat untuk bertindak curang. Hal tersebut disampaikan dia saat menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional di Kapuas Hulu, beberapa waktu lalu.

Dia mengibaratkan, ketika pelaku politik uang mengincar jabatan politik, maka saat terpilih, sangat mungkin melakukan penyalahgunaan jabatan dan rentan terlibat kasus korupsi. Sementara bagi mereka yang gagal menjabat, dikhawatirkan dia, akan dapat terganggu secara psikologis atau depresi. “Di sisi lain, kerugian berjalannya politik uang bagi pemerintah adalah terciptanya produk perundangan atau kebijakan yang kolutif dan tidak tepat sasaran,” kata mantan jurnalis Pontianak Post tersebut.

Sosok yang karib disapa A’an ini menjelaskan, mereka yang melakukan praktik politik uang, apabila menjabat, maka tidak akan sesuai dengan kapasitas atau bukan ahli di bidangnya. Tak hanya berimbas buruk bagi masyarakat, pelaku, dan pemerintah, praktik ini, menurut dia, juga berakibat pada pencitraan yang buruk serta terpuruknya partai politik. “Melalui pendidikan dan sosialiasi politik, lama-kelamaan masyarakat akan sadar mana parpol yang bersih dan santun,” jelasnya.

Baca Juga :  Bawaslu-KPU Bahas Penyederhanaan Surat Suara Pemilu-Pilkada 2024

Lebih lanjut A’an mengatakan, sosialisasi politik adalah suatu proses agar setiap individu atau kelompok dapat mengenali sistem politik dan menentukan sikap serta persepsi-persepsinya mengenai politik, serta reaksi-reaksinya terhadap fenomena-fenomena politik. “Pengertian money politics itu ada beberapa alternatif, di antaranya, suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (vooters),” paparnya.

Sedangkan pengertiannya secara umum, lanjut Musta’an, ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang, karena memiliki maksud politik yang tersembunyi di balik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, dipastikan dia, pemberian tidak akan dilakukan juga.

“Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekwensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap,” terang Musta’an.

Kemudian untuk pengertian politisasi SARA, dijelaskan dia, adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas, yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. “Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tidakan SARA,” ujarnya.
Tindakan itu, menurut dia, mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia.

Baca Juga :  Pemkab Kapuas Hulu Ingin Bangun Hotel, Namun Terkendala Aturan

SARA, dijelaskan dia, dapat digolongkan dalam tiga kategori. Di mana kategori pertama, sebut dia, yaitu individual, merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. “Kategori ini adalah termasuk di dalam tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan,” ungkapnya.

Kemudian, kategori kedua, sebut dia, yaitu institusional, merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya. “Kategori ke tiga yaitu kultural, merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat,” pungkasnya. (arf)

PUTUSSIBAU – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kapuas Hulu, Musta’an mengingatkan bahwa politik uang berdampak sangat buruk, di mana melatih masyarakat untuk bertindak curang. Hal tersebut disampaikan dia saat menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional di Kapuas Hulu, beberapa waktu lalu.

Dia mengibaratkan, ketika pelaku politik uang mengincar jabatan politik, maka saat terpilih, sangat mungkin melakukan penyalahgunaan jabatan dan rentan terlibat kasus korupsi. Sementara bagi mereka yang gagal menjabat, dikhawatirkan dia, akan dapat terganggu secara psikologis atau depresi. “Di sisi lain, kerugian berjalannya politik uang bagi pemerintah adalah terciptanya produk perundangan atau kebijakan yang kolutif dan tidak tepat sasaran,” kata mantan jurnalis Pontianak Post tersebut.

Sosok yang karib disapa A’an ini menjelaskan, mereka yang melakukan praktik politik uang, apabila menjabat, maka tidak akan sesuai dengan kapasitas atau bukan ahli di bidangnya. Tak hanya berimbas buruk bagi masyarakat, pelaku, dan pemerintah, praktik ini, menurut dia, juga berakibat pada pencitraan yang buruk serta terpuruknya partai politik. “Melalui pendidikan dan sosialiasi politik, lama-kelamaan masyarakat akan sadar mana parpol yang bersih dan santun,” jelasnya.

Baca Juga :  Hukum Adat Cegah Politik Uang

Lebih lanjut A’an mengatakan, sosialisasi politik adalah suatu proses agar setiap individu atau kelompok dapat mengenali sistem politik dan menentukan sikap serta persepsi-persepsinya mengenai politik, serta reaksi-reaksinya terhadap fenomena-fenomena politik. “Pengertian money politics itu ada beberapa alternatif, di antaranya, suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (vooters),” paparnya.

Sedangkan pengertiannya secara umum, lanjut Musta’an, ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang, karena memiliki maksud politik yang tersembunyi di balik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, dipastikan dia, pemberian tidak akan dilakukan juga.

“Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekwensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap,” terang Musta’an.

Kemudian untuk pengertian politisasi SARA, dijelaskan dia, adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas, yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. “Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tidakan SARA,” ujarnya.
Tindakan itu, menurut dia, mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia.

Baca Juga :  Jaga Kualitas, Kenali Buahnya dan Ikutkan Lomba

SARA, dijelaskan dia, dapat digolongkan dalam tiga kategori. Di mana kategori pertama, sebut dia, yaitu individual, merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. “Kategori ini adalah termasuk di dalam tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan,” ungkapnya.

Kemudian, kategori kedua, sebut dia, yaitu institusional, merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya. “Kategori ke tiga yaitu kultural, merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat,” pungkasnya. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/