alexametrics
32 C
Pontianak
Thursday, August 11, 2022

Paparkan Kinerja 4 Tahun Terakhir Pemerintahan Martin-Suprapto

Raih Peringkat Tiga Korsupgah KPK se-Kalbar

KETAPANG – Progres rencana aksi Korsupgah KPK Kabupaten Ketapang tahun 2019 menjadi poin teratas yanng disampaikan dalam 4 tahun masa kepemimpinan Martin Rantan-Suprapto. Pasalnya, untuk yang satu ini Pemda Ketapang berada pada peringkat ketiga dari 15 pemerintah daerah termasuk Pemprov Kalbar se-Kalbar.

Untuk diketahui, prestasi tersebut hanya menempatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang berada di bawah Pemprov Kalbar dan Pemerinta Kota Singkawang. “Ini suatu prestasi yang luar biasa menurut kami,” ujar Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang Harto, saat memaparkan hasil kinerja Martin-Suparpto pada Kilas Balik Empat Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Martin Rantan-Suprapto, Minggu (16/2) di Hotel Borneo Ketapang.

Sementara di bidang laporan keuangan, diungkapkan Harto bagaimana Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat tahun berturut-turut, mulai 2016 hingga 2019. Perolehan opini WTP tersebut, dikatakan dia, menjadi indikator sebuah kabupaten mampu menunjukkan dan mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik. Di tengah banyak daerah di Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia yang masih berkutat terkait masalah pengelolaan aset daerah, Pemda Ketapang, menurut dia, tampil menjadi daerah yang mendapatkan ‘Cap Jempol’ dalam pengelolaan aset. “Beberapa waktu yang lalu, Kepala BPKAD pernah diundang oleh Universitas Indonesia untuk menjadi narasumber dalam pengelolaan dan pengamanan aset kabupaten,” ucap Harto yang disambut gemuruh tepuk tangan.

Berdasarkan data yang disajikannya, total nilai aset Pemda Ketapang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan legalitas formal kepemilikan berupa sertifikat. Sejak 2016 hingga 2019 peningkatan nilai aset Pemda Ketapang, diungkapkan dia, mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan data yang ditampilkan mereka pada acara tersebut, hingga 2018 total aset Pemda Ketapang hampir mencapai Rp6 triliun.

Baca Juga :  Bersama Perangi Informasi Hoaks

Pemda Ketapang menargetkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nilai B. Nilai SAKIP, dijelaskan sebagai sesuatu yang mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah, dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara atau daerah secara efektif efisien dan ekonomis. “(Tahun) 2019 nilai SAKIP kita CC, target kita 2020 harus B, dan ini perlu dukungan dari seluruh unsur masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga kinerja kita akan lebih baik ke depan,” ujarnya.

Dalam hal pelayanan publik, Pemda Ketapang, diungkapkan dia, juga menunjukan perubahan yang lebih baik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dikatakan dia, menjadi satu di antara OPD yang menunjukan kemajuannya. Hasil penilaian Kemenpan-RB tahun 2018, menurut dia, mendapat nilai C, namun di tahun 2019 meningkat menjadi B. Begitu pula Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang awal hanya mendapat nilai C-, maka pada 2019, sebut dia, meningkat menjadi C. “Tentu ini terus kita pacu agar kedepan hasil penilaian pelayanan publik di Kabupaten Ketapang semakin baik,” tambah Harto.

Sedangkan di bidang infrastruktur, Pemda Ketapang, dipastikan dia, terus berkomitmen dalam peningkatan baik jalan maupun jembatan. Jika dirunut dari tahun 2016, peningkatan jalan dan jembatan, diakui dia, juga mengalami kemajuan yang cukup siginifikan. “Kondisi jalan kabupaten kondisi mantap tahun 2016 sebesar 19,80 persen, tahun 2017 (sebesar) 21,38 persen, tahun 2018, 22,65 persen, dan tahun 2019 meningkat tajam menjadi 37,10 persen, panjang jalan 3.239,090 kilometer jalan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2019 sepanjang 1.201,64 kilometer,” paparnya.

Baca Juga :  Tempati Peringkat 13 Korsupgah

Begitu pula dengan sarana air bersih, meski mengalami penurunan pada tahun 2017, namun di tahun 2018 dan 2019 dipastikan dia, cenderung mengalami peningkatan. Tak hanya sampai di situ, pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat pada tahun 2018, diungkapkan dia, telah dibangun sebanyak 122 unit rumah. Sementara di tahun 2019 mereka membangun sebanyak 120 unit rumah, bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2017 sebanyak 250 bantuan, serta tahun 2018 sebanyak 778 bantuan dan tahun 2019 sebanyak 200 bantuan.

Di bidang kesehatan, Pemda Ketapang juga memberikan perhatian tersendiri agar kesehatan masyarakat yang begitu luas di Kabupaten Ketapang dapat terlindungi, yakni dengan pembangunan dan renovasi Puskesmas dengan standar nasional. Tahun 2017 sebanyak empat puskemas dibangun yakni, di Sukabangun, Sandai, Kendawangan, dan Sungai Melayu Rayak. Tahun 2018 tiga puskemas yakni di Marau, Suka Mulya, dan Sungai Awan. Tahun 2019 sebanyak empat puskesmas yakni Puskesmas Kedondong, Simpang Dua, Air Upas, dan Jelai Hulu.

Sejumlah prestasi dan pembangunan diukir dan dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Martin Rantan-Suparpto, selama empat tahun masa kepemimpinannya, dibeberkan pada malam itu. Rentetan hasil kerja kedua pasangan yang dilantik pada 17 Februari 2016 tersebut sebagai pemimpin. (ser)

Raih Peringkat Tiga Korsupgah KPK se-Kalbar

KETAPANG – Progres rencana aksi Korsupgah KPK Kabupaten Ketapang tahun 2019 menjadi poin teratas yanng disampaikan dalam 4 tahun masa kepemimpinan Martin Rantan-Suprapto. Pasalnya, untuk yang satu ini Pemda Ketapang berada pada peringkat ketiga dari 15 pemerintah daerah termasuk Pemprov Kalbar se-Kalbar.

Untuk diketahui, prestasi tersebut hanya menempatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang berada di bawah Pemprov Kalbar dan Pemerinta Kota Singkawang. “Ini suatu prestasi yang luar biasa menurut kami,” ujar Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang Harto, saat memaparkan hasil kinerja Martin-Suparpto pada Kilas Balik Empat Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Martin Rantan-Suprapto, Minggu (16/2) di Hotel Borneo Ketapang.

Sementara di bidang laporan keuangan, diungkapkan Harto bagaimana Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat tahun berturut-turut, mulai 2016 hingga 2019. Perolehan opini WTP tersebut, dikatakan dia, menjadi indikator sebuah kabupaten mampu menunjukkan dan mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik. Di tengah banyak daerah di Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia yang masih berkutat terkait masalah pengelolaan aset daerah, Pemda Ketapang, menurut dia, tampil menjadi daerah yang mendapatkan ‘Cap Jempol’ dalam pengelolaan aset. “Beberapa waktu yang lalu, Kepala BPKAD pernah diundang oleh Universitas Indonesia untuk menjadi narasumber dalam pengelolaan dan pengamanan aset kabupaten,” ucap Harto yang disambut gemuruh tepuk tangan.

Berdasarkan data yang disajikannya, total nilai aset Pemda Ketapang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan legalitas formal kepemilikan berupa sertifikat. Sejak 2016 hingga 2019 peningkatan nilai aset Pemda Ketapang, diungkapkan dia, mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan data yang ditampilkan mereka pada acara tersebut, hingga 2018 total aset Pemda Ketapang hampir mencapai Rp6 triliun.

Baca Juga :  Tempat Wisata Mulai Dipadati Pengunjung

Pemda Ketapang menargetkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nilai B. Nilai SAKIP, dijelaskan sebagai sesuatu yang mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah, dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara atau daerah secara efektif efisien dan ekonomis. “(Tahun) 2019 nilai SAKIP kita CC, target kita 2020 harus B, dan ini perlu dukungan dari seluruh unsur masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga kinerja kita akan lebih baik ke depan,” ujarnya.

Dalam hal pelayanan publik, Pemda Ketapang, diungkapkan dia, juga menunjukan perubahan yang lebih baik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dikatakan dia, menjadi satu di antara OPD yang menunjukan kemajuannya. Hasil penilaian Kemenpan-RB tahun 2018, menurut dia, mendapat nilai C, namun di tahun 2019 meningkat menjadi B. Begitu pula Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang awal hanya mendapat nilai C-, maka pada 2019, sebut dia, meningkat menjadi C. “Tentu ini terus kita pacu agar kedepan hasil penilaian pelayanan publik di Kabupaten Ketapang semakin baik,” tambah Harto.

Sedangkan di bidang infrastruktur, Pemda Ketapang, dipastikan dia, terus berkomitmen dalam peningkatan baik jalan maupun jembatan. Jika dirunut dari tahun 2016, peningkatan jalan dan jembatan, diakui dia, juga mengalami kemajuan yang cukup siginifikan. “Kondisi jalan kabupaten kondisi mantap tahun 2016 sebesar 19,80 persen, tahun 2017 (sebesar) 21,38 persen, tahun 2018, 22,65 persen, dan tahun 2019 meningkat tajam menjadi 37,10 persen, panjang jalan 3.239,090 kilometer jalan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2019 sepanjang 1.201,64 kilometer,” paparnya.

Baca Juga :  Keluarga Paguyuban Jawa Gelar Wayang Semalam Suntuk

Begitu pula dengan sarana air bersih, meski mengalami penurunan pada tahun 2017, namun di tahun 2018 dan 2019 dipastikan dia, cenderung mengalami peningkatan. Tak hanya sampai di situ, pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat pada tahun 2018, diungkapkan dia, telah dibangun sebanyak 122 unit rumah. Sementara di tahun 2019 mereka membangun sebanyak 120 unit rumah, bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2017 sebanyak 250 bantuan, serta tahun 2018 sebanyak 778 bantuan dan tahun 2019 sebanyak 200 bantuan.

Di bidang kesehatan, Pemda Ketapang juga memberikan perhatian tersendiri agar kesehatan masyarakat yang begitu luas di Kabupaten Ketapang dapat terlindungi, yakni dengan pembangunan dan renovasi Puskesmas dengan standar nasional. Tahun 2017 sebanyak empat puskemas dibangun yakni, di Sukabangun, Sandai, Kendawangan, dan Sungai Melayu Rayak. Tahun 2018 tiga puskemas yakni di Marau, Suka Mulya, dan Sungai Awan. Tahun 2019 sebanyak empat puskesmas yakni Puskesmas Kedondong, Simpang Dua, Air Upas, dan Jelai Hulu.

Sejumlah prestasi dan pembangunan diukir dan dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Martin Rantan-Suparpto, selama empat tahun masa kepemimpinannya, dibeberkan pada malam itu. Rentetan hasil kerja kedua pasangan yang dilantik pada 17 Februari 2016 tersebut sebagai pemimpin. (ser)

Previous article
Next articlePengisian Data Dilakukan Dua Tahap

Most Read

Artikel Terbaru

/