alexametrics
26.7 C
Pontianak
Monday, May 16, 2022

Banyak Potensi, Jangan Sampai Terabaikan

Ajak Masyarakat Bangun dan Kembangkan Pariwisata

Potensi pariwisata yang ada digerakkan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Sebuah daerah wisata yang berkembang, diyakini akan berdampak pada ekonomo masyarakat sekitar. Karenanya, potensi wisata yang sudah ada harusnya digali dan dikembangkan demi kemakmuran masyarakat.

Miftahul Khair, NGABANG

KEPALA Dinas (Kadis) Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Landak, Yosef mengatakan pihaknya memerlukan kerja sama masyarakat agar potensi wisata yang ada di Landak dapat dikembangkan. Menurut mantan Camat Ngabang ini, diperlukan pemahaman kepada masyarakat, dalam mengembangkan potensi yang ada untuk menunjang ekonomi. Ia menilai saat ini masyarakat di sejumlah desa perlu diberikan pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan pariwisata daerah.

“Makanya kita terus meningkatkan kegiatan-kegiatan. Misalnya melakukan pelatihan-pelatihan mengenai homestay, atau kegiatan-kegiatan lain mengenai pariwisatanya,” katanya beberapa waktu lalu. Selanjutnya, masyarakat bisa membuka usaha kecil-kecilan seperti warung makan, cendera mata, hingga homestay untuk para pelancong lokal maupun mancanegara yang membutuhkan tempat beristirahat.

“Daerah kita (Landak) punya potensi luar biasa, banyak hal yang bisa kita kemas untuk dapat dinikmati oleh wisatawan. Keindahan alam dan budaya sudah diakui, pengelolaannya harus didukung dengan manajemen yang tepat,” katanya.

Ia melanjutkan, pengembangan pariwisata harus dibarengi dengan perubahan pola pikir atau mindset masyarakat setempat. Dengan penataan potensi wisata ini ditarget bisa mengundang wisatawan baik lokal mau pun luar daerah.

Baca Juga :  Komisi B Gelar Rapat Gabungan

“Untuk jangka panjang penata objek wisata yang ada itu, seperti riam Banangar, Rombo Dait, Pade Kembayung, yang memang sudah biasa dikunjungi masyarakat,” ungkapnya.

Sedangkan untuk program jangka pendek, dirinya akan memprogramkan penataan daerah danau untuk lokasi wisata. Seperti danau di Desa pak Mayam dan Desa Sebirang.

“Danau disana cukup luas, puluhan hektare. Rencana akan ditata untuk objek wisata. Kemimudian meningkatkan riam kecil seperti Setegung dan juga riam di Jelimpo yang belum ada penataaan,” terangnya.

Diakui Yosef, dalam penataan wisata memang akan terkendala dana. Maka dari itu, pihaknya akan mencari terobosan pihak ketiga atau sponsor dalam pengelolaan obyek wisata yang ada. Selain itu juga, akan mendorong Pemerintahan Desa melaui Bumdes untuk mengelola potensi wisata di daerahnya.

“Peran Desa juga sangat kita harapkan,” katanya.

Standarisasi desa wisata dan pembangunan infrastruktur transportasi

Perlunya standarisasi desa wisata agar desa wisata mampu bertahan karena kualitasnya yang terstandarisasi, selain itu juga menghindari kejenuhan wisatawan sehingga berdampak pada kestabilan kunjungan terhadap desa wisata dan meningkatnya kualitas ekonomi masyarakat serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam hal ini, pemerintah melalui dinas pariwisata melakukan pemantauan, sertifikasi dan reward terhadap desa wisata agar mampu mempertahankan kualitas dan secara mandiri mampu mengembangkan kreativitas, sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu juga pembangunan sarana transportasi. Dalam hal ini, pemerintah menganggarakan Rp 1,5 miliar pada APBD 2013.

Baca Juga :  Beredar Postingan Hoax Natal, Bupati Karolin: Itu Tidak Benar

Dalam pembangunan desa wisata ini pemerintah daerah (desa atau kabupaten) bertindak sebagai fasilitator membangun fasilitas umum, seperti jalan, terminal kendaraan, gedung serbaguna di desa, gedung peribadatan, rumah sakit, gedung sekolahan, alat komunikasi, dan promosi. Penyelenggaraan usaha kepariwisataan beserta fasilitasnya diserahkan kepada swasta, koperasi dan perorangan. Dengan demikian pembiayaan pembangunan fasilitas umum diusahakan dari APBD kabupaten setempat atau mencari bantuan pemerintah pusat dan bantuan hibah dari luar negeri.

Dalam mengembangkan potensi desa wisata, perlu adanya pemberdayaan masyarakat sebagai stakeholder yang merasakan langsung dampak positifnya. Pemberdayaan masyarakat mempunyai dua makna pokok, yaitu;

Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan program pembangunan.

Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam mengambil keputusan. Dari penjelasan tersebut, jelas masyarakat diberi kesempatan penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Disitu ditegaskan bahwa tugas birokrasi di daerah hanyalah sebagai fasilitator (pelayanan). Kreativitas masyarakat dipacu dan didorong berkembang. Kemudian Departemen Pariwisata dalam kiprah memberdayakan masyarakat desa telah menyusun program pembangunan desa. (sumber lain)

Ajak Masyarakat Bangun dan Kembangkan Pariwisata

Potensi pariwisata yang ada digerakkan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Sebuah daerah wisata yang berkembang, diyakini akan berdampak pada ekonomo masyarakat sekitar. Karenanya, potensi wisata yang sudah ada harusnya digali dan dikembangkan demi kemakmuran masyarakat.

Miftahul Khair, NGABANG

KEPALA Dinas (Kadis) Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Landak, Yosef mengatakan pihaknya memerlukan kerja sama masyarakat agar potensi wisata yang ada di Landak dapat dikembangkan. Menurut mantan Camat Ngabang ini, diperlukan pemahaman kepada masyarakat, dalam mengembangkan potensi yang ada untuk menunjang ekonomi. Ia menilai saat ini masyarakat di sejumlah desa perlu diberikan pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan pariwisata daerah.

“Makanya kita terus meningkatkan kegiatan-kegiatan. Misalnya melakukan pelatihan-pelatihan mengenai homestay, atau kegiatan-kegiatan lain mengenai pariwisatanya,” katanya beberapa waktu lalu. Selanjutnya, masyarakat bisa membuka usaha kecil-kecilan seperti warung makan, cendera mata, hingga homestay untuk para pelancong lokal maupun mancanegara yang membutuhkan tempat beristirahat.

“Daerah kita (Landak) punya potensi luar biasa, banyak hal yang bisa kita kemas untuk dapat dinikmati oleh wisatawan. Keindahan alam dan budaya sudah diakui, pengelolaannya harus didukung dengan manajemen yang tepat,” katanya.

Ia melanjutkan, pengembangan pariwisata harus dibarengi dengan perubahan pola pikir atau mindset masyarakat setempat. Dengan penataan potensi wisata ini ditarget bisa mengundang wisatawan baik lokal mau pun luar daerah.

Baca Juga :  Komisi B Gelar Rapat Gabungan

“Untuk jangka panjang penata objek wisata yang ada itu, seperti riam Banangar, Rombo Dait, Pade Kembayung, yang memang sudah biasa dikunjungi masyarakat,” ungkapnya.

Sedangkan untuk program jangka pendek, dirinya akan memprogramkan penataan daerah danau untuk lokasi wisata. Seperti danau di Desa pak Mayam dan Desa Sebirang.

“Danau disana cukup luas, puluhan hektare. Rencana akan ditata untuk objek wisata. Kemimudian meningkatkan riam kecil seperti Setegung dan juga riam di Jelimpo yang belum ada penataaan,” terangnya.

Diakui Yosef, dalam penataan wisata memang akan terkendala dana. Maka dari itu, pihaknya akan mencari terobosan pihak ketiga atau sponsor dalam pengelolaan obyek wisata yang ada. Selain itu juga, akan mendorong Pemerintahan Desa melaui Bumdes untuk mengelola potensi wisata di daerahnya.

“Peran Desa juga sangat kita harapkan,” katanya.

Standarisasi desa wisata dan pembangunan infrastruktur transportasi

Perlunya standarisasi desa wisata agar desa wisata mampu bertahan karena kualitasnya yang terstandarisasi, selain itu juga menghindari kejenuhan wisatawan sehingga berdampak pada kestabilan kunjungan terhadap desa wisata dan meningkatnya kualitas ekonomi masyarakat serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam hal ini, pemerintah melalui dinas pariwisata melakukan pemantauan, sertifikasi dan reward terhadap desa wisata agar mampu mempertahankan kualitas dan secara mandiri mampu mengembangkan kreativitas, sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu juga pembangunan sarana transportasi. Dalam hal ini, pemerintah menganggarakan Rp 1,5 miliar pada APBD 2013.

Baca Juga :  Bumi Intan Bukan Lagi Daerah Tertinggal

Dalam pembangunan desa wisata ini pemerintah daerah (desa atau kabupaten) bertindak sebagai fasilitator membangun fasilitas umum, seperti jalan, terminal kendaraan, gedung serbaguna di desa, gedung peribadatan, rumah sakit, gedung sekolahan, alat komunikasi, dan promosi. Penyelenggaraan usaha kepariwisataan beserta fasilitasnya diserahkan kepada swasta, koperasi dan perorangan. Dengan demikian pembiayaan pembangunan fasilitas umum diusahakan dari APBD kabupaten setempat atau mencari bantuan pemerintah pusat dan bantuan hibah dari luar negeri.

Dalam mengembangkan potensi desa wisata, perlu adanya pemberdayaan masyarakat sebagai stakeholder yang merasakan langsung dampak positifnya. Pemberdayaan masyarakat mempunyai dua makna pokok, yaitu;

Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan program pembangunan.

Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam mengambil keputusan. Dari penjelasan tersebut, jelas masyarakat diberi kesempatan penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Disitu ditegaskan bahwa tugas birokrasi di daerah hanyalah sebagai fasilitator (pelayanan). Kreativitas masyarakat dipacu dan didorong berkembang. Kemudian Departemen Pariwisata dalam kiprah memberdayakan masyarakat desa telah menyusun program pembangunan desa. (sumber lain)

Most Read

Artikel Terbaru

/