alexametrics
24 C
Pontianak
Thursday, May 26, 2022

Belasan Lapak PKL Ditertibkan

SUNGAI RAYA — Sebanyak 18 lapak milik Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar jalan Sungai Raya Dalam tepatnya di sekitar Simpang Polda dan Jalan Arteri Supadio, Kamis (21/11) ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kubu Raya.

Puluhan personel Satpol PP Kubu Raya dibantu sejumah aparat kepolisian tampak bahu membahu menertibkan lapak milik PKL yang dibangun di atas fasilitas umum.

“Belasan lapak yang kami tertibkan itu memang berdiri di atas fasilitas umum dan mengganggu kenyamanan lalu lintas kendaraan dan pengguna jalan,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kubu Raya, Adriansyah kepada Pontianak Post.

Adriansyah menegaskan penertiban lapak PKL yang dilakukan pihaknya sejauh ini sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mengacu pada Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 4 tahun 2010 mengenai ketertiban umum.

Sebelum ditertibkan, Satpol PP Kubu Raya lanjutnya sudah memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga bagi para pemilik lapak PKL. Bahkan usai memberikan surat peringatan, pihaknya juga memberikan kesempatan 7 x 24 jam bagi para PKL untuk menertibkan sendiri lapak masing-masing.

Baca Juga :  Muda Mahendrawan: Hampir Setengah Abad, Pontianak Post Ikut Bangun Daerah

“Beberapa diantaranya ada yang secara sadar menertibkan sendiri lapaknya. namun bagi sebagian yang membandel, karena memang menyalahi aturan terpaksa kami tertibkan,” ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Usman mengapresiasi upaya penertiban lapak PKL yang dilakukan Satpol PP Kubu Raya. Hanya saja kata dia, upaya penertiban lapak  PKL harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terutama para PKL agar lebih tertib dan disiplin.

“Berbicara soal tertib, tentu kita sepakat semua harus tertib, namun untuk penertiban PKL idealnya memang harus ada solusi cerdas dari pemerintah daerah, setidaknya usai ditertibkan para PKL ini bisa lebih tertib dan disiplin dalam mentaati peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

Meski mendukung upaya penertiban yang dilakukan Satpol PP, namun Politisi Partai Demokrat ini berharap ada keberpihakan pemerintah daerah untuk membantu  atau memfasilitasi PKL agar bisa berdagang di tempat yang representatif tanpa menganggu keamanan dan kenyamanan kendaraan dan pengguna jalan umum.

Baca Juga :  Data Kemensos Tak Akurat

Dia menilai, para PKL merupakan pedagang kecil. Menurutnya, jika para PKL tidak bisa berdagang tentu tidak  memiliki penghasilan. “Makanya saya juga berharap, selain melakukan penertiban, pihak Pemda harus memikirkan dampak dan upaya apa saja yang bisa dilakukan agar para PKL ini bisa lebih disiplin dan tertib dan tetap memiliki matapencaharian,” ungkapnya.,

“Jika dikelola dengan baik dan benar, saya yakin para PKL ini juga bisa menjadi sumber PAD. Mengakomodir kebutuhan PKL misalnya untuk mendapatkan tempat berjualan yang lebih baik, juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Intinya Pemerintah daerah mesti bijak dan  cerdas dalam menyikapi masalah PKL,” pungkasnya. (ash)

SUNGAI RAYA — Sebanyak 18 lapak milik Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar jalan Sungai Raya Dalam tepatnya di sekitar Simpang Polda dan Jalan Arteri Supadio, Kamis (21/11) ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kubu Raya.

Puluhan personel Satpol PP Kubu Raya dibantu sejumah aparat kepolisian tampak bahu membahu menertibkan lapak milik PKL yang dibangun di atas fasilitas umum.

“Belasan lapak yang kami tertibkan itu memang berdiri di atas fasilitas umum dan mengganggu kenyamanan lalu lintas kendaraan dan pengguna jalan,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kubu Raya, Adriansyah kepada Pontianak Post.

Adriansyah menegaskan penertiban lapak PKL yang dilakukan pihaknya sejauh ini sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mengacu pada Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 4 tahun 2010 mengenai ketertiban umum.

Sebelum ditertibkan, Satpol PP Kubu Raya lanjutnya sudah memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga bagi para pemilik lapak PKL. Bahkan usai memberikan surat peringatan, pihaknya juga memberikan kesempatan 7 x 24 jam bagi para PKL untuk menertibkan sendiri lapak masing-masing.

Baca Juga :  Pantau Pendistribusian Beras bagi Warga Kurang Mampu

“Beberapa diantaranya ada yang secara sadar menertibkan sendiri lapaknya. namun bagi sebagian yang membandel, karena memang menyalahi aturan terpaksa kami tertibkan,” ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Usman mengapresiasi upaya penertiban lapak PKL yang dilakukan Satpol PP Kubu Raya. Hanya saja kata dia, upaya penertiban lapak  PKL harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terutama para PKL agar lebih tertib dan disiplin.

“Berbicara soal tertib, tentu kita sepakat semua harus tertib, namun untuk penertiban PKL idealnya memang harus ada solusi cerdas dari pemerintah daerah, setidaknya usai ditertibkan para PKL ini bisa lebih tertib dan disiplin dalam mentaati peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

Meski mendukung upaya penertiban yang dilakukan Satpol PP, namun Politisi Partai Demokrat ini berharap ada keberpihakan pemerintah daerah untuk membantu  atau memfasilitasi PKL agar bisa berdagang di tempat yang representatif tanpa menganggu keamanan dan kenyamanan kendaraan dan pengguna jalan umum.

Baca Juga :  Pastikan Personel Tak Terpapar Corona

Dia menilai, para PKL merupakan pedagang kecil. Menurutnya, jika para PKL tidak bisa berdagang tentu tidak  memiliki penghasilan. “Makanya saya juga berharap, selain melakukan penertiban, pihak Pemda harus memikirkan dampak dan upaya apa saja yang bisa dilakukan agar para PKL ini bisa lebih disiplin dan tertib dan tetap memiliki matapencaharian,” ungkapnya.,

“Jika dikelola dengan baik dan benar, saya yakin para PKL ini juga bisa menjadi sumber PAD. Mengakomodir kebutuhan PKL misalnya untuk mendapatkan tempat berjualan yang lebih baik, juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Intinya Pemerintah daerah mesti bijak dan  cerdas dalam menyikapi masalah PKL,” pungkasnya. (ash)

Most Read

Artikel Terbaru

/