alexametrics
23 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Kawal Pembangunan Daerah

SUNGAI RAYA – Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan dan Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Antoni Setiawan belum lama ini melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Perjanjian Kerja Sama.

Kesepatakan bersama ini berisi mengenai Pelaksanaan Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada lingkup Pemerintahan Kubu Raya.

“Penandatangan nota kesepahaman ini salah satunya bertujuan melakukan pencegahan dari sisi hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Mempawah hingga dapat menuju tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu,”kata Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Antoni Setiawan usai menghadiri penandatangan kesepatakan bersama dengan Pemerintah Kubu Raya, di Ruang Rapat Kantor Bupati Kubu Raya.

Kata Antoni, dengan “tiga tepat” tersebut, diharapkan memberikan dampak pada efisiensi anggaran sehingga tidak terjadi pemborosan dan kebocoran. “Penandatangan kesepakatan bersama ini merupakan kelanjutan yang sudah kami lakukan sebelumnya, yakni perpanjangan per dua tahun,” jelasnya.

Kendati sudah ada nota kesepahaman, namun sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku pengawalan, pengamanan pemerintahan, dan pembangunan daerah serta bidang perdata tata usaha negara sejatinya memang menjadi tugas dari pada kejaksaan.

“Pada pelaksanaannya kami juga tidak berpatokan kepada nota kesepahaman ini. Tetapi memang sudah tugas Kejaksaan RI sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Jadi memang sudah tugas pokok dan fungsinya kejaksaan,” ungkapnyaa.

Baca Juga :  Danlanud Siagakan Tim SAR Yonko 465  Paskhas

Dia menambahkan, penandatanganan kesepakatan bersama merupakan, wujud adanya saling percaya antara pemerintah daerah dan kejaksaan. Nota kesepahaman, lanjutnya akan menghilangkan keragu-raguan dari pelaksana terhadap kejaksaan.

“Kami menghindari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kami harus juga melakukan pengawasan dengan cara seperti ini. Dilakukan penandatangan nota kesepahaman supaya Satuan Kerja Perangkat Daerah tahu dengan siapa yang akan melakukan pendampingan-pendampingan terhadap kegiatan tersebut,” paparnya.

TP4D Kubu Raya sambungnya hinggaa saat ini telah memasuki tahun ketiga sejak dimulai pada 2017 lalu. Pihaknya bertekad untuk lebih optimal melakukan lima tupoksi yakni pertimbangan hukum, pendampingan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lainnya.

“Dengan nota kesepahaman yang sekarang karena kelanjutan, kami akan lakukan optimalisasi lagi. Kemudian koordinasi lagi mana-mana saja yang bisa dilakukan upaya-upaya pendampingan dan pengawasan tersebut,” ujarnya. “Tetapi secara umum Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni mendorong supaya pelaksana-pelaksana tersebut dapat melaksanakan tugas dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menambahkan, nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Mempawah dilakukan sebagai upaya pencegahan dari penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum dari berbagai program pembangunan pemerintah daerah. Ia menjelaskan, nota kesepahaman yang dilakukan merupakan perbaharuan dari nota yang sebelumnya pada tahun 2017.

Baca Juga :  KPK Geledah Kantor Bupati

“Banyak latar belakang yang mengharuskan kerja sama ini bisa terus berlanjut, terutama hal ini bisa menjadi ruang bagi SKPD yang ada di Kubu Raya untuk berkonsultasi dengan pihak Kejari Mempawah. Untuk untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penggunaan anggaran yang dapat berujung pada tindakan hukum,” ungkapnya.

Muda menegaskan pemerintah daerah bertekad melakukan percepatan dan optimalisasi pembangunan yang terarah sekaligus meminimalkan terjadinya penyimpangan.

“Pada akhirnya, kami ingin semua arah kebijakan yang kita buat bisa tepat sasaran yang menyangkut semua sektor kehidupan masyarakat. Kemudian bagaimana Pemkab Kubu Raya memanfaatkan semua aset yang ada dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan tentunya ini perlu pendampingan dari Kejaksaan Negeri Mempawah,” ungkapnya.

Muda mengatakan, selama ini kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Mempawah telah berjalan dengan baik. “Kami berharap kerjasama yang abik ini bisa terus ditingkatkan ke depan, sehingga juga bisa memberikaan konrtribusi untuk mempercepat pembangunan yang tepat sasaran dan terarah di Kubu Raya,” pungkasnya. (ash)

SUNGAI RAYA – Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan dan Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Antoni Setiawan belum lama ini melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Perjanjian Kerja Sama.

Kesepatakan bersama ini berisi mengenai Pelaksanaan Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada lingkup Pemerintahan Kubu Raya.

“Penandatangan nota kesepahaman ini salah satunya bertujuan melakukan pencegahan dari sisi hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Mempawah hingga dapat menuju tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu,”kata Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Antoni Setiawan usai menghadiri penandatangan kesepatakan bersama dengan Pemerintah Kubu Raya, di Ruang Rapat Kantor Bupati Kubu Raya.

Kata Antoni, dengan “tiga tepat” tersebut, diharapkan memberikan dampak pada efisiensi anggaran sehingga tidak terjadi pemborosan dan kebocoran. “Penandatangan kesepakatan bersama ini merupakan kelanjutan yang sudah kami lakukan sebelumnya, yakni perpanjangan per dua tahun,” jelasnya.

Kendati sudah ada nota kesepahaman, namun sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku pengawalan, pengamanan pemerintahan, dan pembangunan daerah serta bidang perdata tata usaha negara sejatinya memang menjadi tugas dari pada kejaksaan.

“Pada pelaksanaannya kami juga tidak berpatokan kepada nota kesepahaman ini. Tetapi memang sudah tugas Kejaksaan RI sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Jadi memang sudah tugas pokok dan fungsinya kejaksaan,” ungkapnyaa.

Baca Juga :  Satgas Covid-19: Kasus Meningkat di Pontianak dan Kubu Raya Jelang Imlek

Dia menambahkan, penandatanganan kesepakatan bersama merupakan, wujud adanya saling percaya antara pemerintah daerah dan kejaksaan. Nota kesepahaman, lanjutnya akan menghilangkan keragu-raguan dari pelaksana terhadap kejaksaan.

“Kami menghindari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kami harus juga melakukan pengawasan dengan cara seperti ini. Dilakukan penandatangan nota kesepahaman supaya Satuan Kerja Perangkat Daerah tahu dengan siapa yang akan melakukan pendampingan-pendampingan terhadap kegiatan tersebut,” paparnya.

TP4D Kubu Raya sambungnya hinggaa saat ini telah memasuki tahun ketiga sejak dimulai pada 2017 lalu. Pihaknya bertekad untuk lebih optimal melakukan lima tupoksi yakni pertimbangan hukum, pendampingan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lainnya.

“Dengan nota kesepahaman yang sekarang karena kelanjutan, kami akan lakukan optimalisasi lagi. Kemudian koordinasi lagi mana-mana saja yang bisa dilakukan upaya-upaya pendampingan dan pengawasan tersebut,” ujarnya. “Tetapi secara umum Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni mendorong supaya pelaksana-pelaksana tersebut dapat melaksanakan tugas dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menambahkan, nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Mempawah dilakukan sebagai upaya pencegahan dari penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum dari berbagai program pembangunan pemerintah daerah. Ia menjelaskan, nota kesepahaman yang dilakukan merupakan perbaharuan dari nota yang sebelumnya pada tahun 2017.

Baca Juga :  KPP Kubu Raya-Pemkab Mempawah

“Banyak latar belakang yang mengharuskan kerja sama ini bisa terus berlanjut, terutama hal ini bisa menjadi ruang bagi SKPD yang ada di Kubu Raya untuk berkonsultasi dengan pihak Kejari Mempawah. Untuk untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penggunaan anggaran yang dapat berujung pada tindakan hukum,” ungkapnya.

Muda menegaskan pemerintah daerah bertekad melakukan percepatan dan optimalisasi pembangunan yang terarah sekaligus meminimalkan terjadinya penyimpangan.

“Pada akhirnya, kami ingin semua arah kebijakan yang kita buat bisa tepat sasaran yang menyangkut semua sektor kehidupan masyarakat. Kemudian bagaimana Pemkab Kubu Raya memanfaatkan semua aset yang ada dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan tentunya ini perlu pendampingan dari Kejaksaan Negeri Mempawah,” ungkapnya.

Muda mengatakan, selama ini kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Mempawah telah berjalan dengan baik. “Kami berharap kerjasama yang abik ini bisa terus ditingkatkan ke depan, sehingga juga bisa memberikaan konrtribusi untuk mempercepat pembangunan yang tepat sasaran dan terarah di Kubu Raya,” pungkasnya. (ash)

Most Read

Artikel Terbaru

/