alexametrics
25.3 C
Pontianak
Friday, August 12, 2022

Berharap Izin Hutan Desa Cepat Keluar

SINTANG-Tidak semua pengelolaan hutan desa dalam skema perhutanan sosial hanya pada pemanfaatan Hak Hutan Bukan Kayu (HHBK). Di Desa Nanga Ngeri, Kecamatan Silat Hulu, masyarakat memanfaatkan sebagian kawasan hutan untuk menanam padi dan sudah tidak lagi membuka lahan dengan membakar.

Dengan luas 1,945 meter persegi, masyarakat Desa Nanga Ngeri mengajukan usulan hutan desa didalam status kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Hutan desa yang sedang dalam proses pengajuan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini akan dikelola oleh masyarakat melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

Pontianak Post kemudian berkesempatan untuk menemui Dedek Suardi, Ketua LPHD Desa Nanga Ngeri. Kepada Pontianak Post ia bercerita bahwa awalnya masyarakat desa memang bersama-sama punya keinginan untuk mengelola kawasan hutan secara legal.

“Masyarakat awalnya tidak tahu ada skema perhutanan sosial dari KLHK ini, nah ketika infomasi kita dapat, semua proses kita segera urus, termasuk membentuk LPHD,” ungkap Dedek.

Dengan perizinan hutan desa yang masih diharapkan oleh masyarakat, Dedek memaparkan bahwa di dalam kawasan usulan hutan desa tersebut banyak potensi yang bisa dimanfaatkan.

“Ada karet, durian, tengkawang dan rambutan. Namun yang menarik ada juga sawah yang dikelola masyarakat. Sawah ini sudah ada sebelum kita melakukan usulan hutan desa, dan dinas terkait juga sudah mengunjungi desa kita,” ucap Dedek.

Mengenai sawah, Dedek menambahkan bahwa masyarakat desa dalam tiga tahun terakhir sudah mulai memanfaatkan lahan yang sudah digarap dan tidak membuka lagi di lahan yang baru. Menurutnya, memanfaatkan sawah yang sudah ada dapat mengurangi masyarakat untuk tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.

Baca Juga :  Cara Cerdas Kelola Hutan Desa dengan Aplikasi SMART

“Masyarakat desa sudah mulai memanfaatkan lahan yang tergarap untuk dijadikan sawah, hasil padinya sama saja, dan kita sudah tak lagi membuka lahan dengan membakar, karena kalau membuka lahan lagi, berarti kita kerja dua kali, capek,” keluhnya.

Dengan semangat mengelola hutan desa, masyarakat yang mengerjakan sawah di kawasan usulan hutan desa memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Termasuk juga buah-buahan yang ada, panen karet dan juga mengambil rotan.

“Sama-sama menikmati, rencana untuk mengelolanya kita akan atur nanti karena ini baru kita ajukan. Prinsipnya siapa yang bekerja ia yang memanen. Tapi kita sudah sepakati bahwa hutan desa milik desa, jadi masyarakat bertanggung jawab untuk bersama-sama menjaganya melalui LPHD,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Nanga Ngeri, Ahmad Dait berpendapat sama. Menurutnya langkah kedepan dalam mengelola rencana untuk hutan desa, pihaknya akan segera mengumpulkan masyarakat, tokoh masyarakat, LPHD dan pengurus adat untuk menentukan strategi.

“Dengan adanya kebijakan hutan desa ini tentunya yang akan menikmati adalah anak-cucu nanti, itu sebab dalam hal perencanaan kita libatkan semua pihak yang ada,” ujar Ahmad.

Mengenai pengelolaan sawah yang ada di sebagian kawasan usulan hutan desa, Ahmad berujar bahwa dengan pemanfaatan kawasan tersebut, masyarakat lebih mudah dalam mengakses dan mengontrol pengelolaannya bersama-sama atau gotong royong. Karena beda dengan kelola sawah yang bersifat personal.

“Hampir 75% masyarakat kita adalah petani padi, dengan terfokusnya pengelolaan sawah maka semakin mudah mengaturnya. Apalagi masyarakat kita sudah tiga tahun terakhir tidak membuka lahan untuk sawah dan lebih memanfaatkan produktifitas dari sawah yang sudah tergarap,” tambahnya.

Baca Juga :  Titik Api Muncul Lagi

Selain itu, menurut Ahmad dengan adanya peran lembaga pendamping dari Gemawan yang berkantorkan di Pontianak, membuat arah penglolaan hutan desa menjadi jelas. Karena sebelumnya masyarakat tidak tahu mengenai regulasi dan cara kerja pengelolaan hutan desa.

“Dengan adanya peran lembaga pendamping seperti Gemawan yang membuat kita lebih memahami kerja-kerja dan aturan untuk mengelola hutan desa. Harapan kita memang pemerintah bisa mempercepat perizinan kelola hutan desanya,” harapnya.

Di tempat yang sama, Sri Haryanti selaku Program Manager Lembaga Gemawan yang sudah mendampingi Desa Nanga Ngeri dari 2014 lalu berpendapat bahwa masyarakat secara tidak langsung mendapat manfaat dan keuntungan secara materi dan non materi dalam menjaga kawasan hutan.

“Hutan desa yang sedang didorong ini, ada fungsi lindung yang sedang berjalan. Dengan memanfaatkan kawasan hutan secara legal tanpa menebang, secara tidak langsung sedang membangun ekonomi untuk masyarakat dalam mengelola HHBK di dalamnya,” ucap Sri.

Saat ini, lanjut Sri, pihaknya sedang fokus pada peningkatan kapasitas LPHD. Karena ini menjadi penting dalam mengelola kawasan hutan. Sebab LPHD adalah aktor yang paling dominan dalam mengelola hutan desa.

“Ketika nanti sudah mendapat SK hutan desa dari KLHK, kedepannya dengan peningkatan kapasitas yang terus kami lakukan ke LPHD. Masyarakat kedepannya bisa mengelola hutan secara mandiri dengan mengekedapankan fungsi lindung dan pemanfaatan yang bersifat lestari,” tutupnya.(fds)

SINTANG-Tidak semua pengelolaan hutan desa dalam skema perhutanan sosial hanya pada pemanfaatan Hak Hutan Bukan Kayu (HHBK). Di Desa Nanga Ngeri, Kecamatan Silat Hulu, masyarakat memanfaatkan sebagian kawasan hutan untuk menanam padi dan sudah tidak lagi membuka lahan dengan membakar.

Dengan luas 1,945 meter persegi, masyarakat Desa Nanga Ngeri mengajukan usulan hutan desa didalam status kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Hutan desa yang sedang dalam proses pengajuan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini akan dikelola oleh masyarakat melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

Pontianak Post kemudian berkesempatan untuk menemui Dedek Suardi, Ketua LPHD Desa Nanga Ngeri. Kepada Pontianak Post ia bercerita bahwa awalnya masyarakat desa memang bersama-sama punya keinginan untuk mengelola kawasan hutan secara legal.

“Masyarakat awalnya tidak tahu ada skema perhutanan sosial dari KLHK ini, nah ketika infomasi kita dapat, semua proses kita segera urus, termasuk membentuk LPHD,” ungkap Dedek.

Dengan perizinan hutan desa yang masih diharapkan oleh masyarakat, Dedek memaparkan bahwa di dalam kawasan usulan hutan desa tersebut banyak potensi yang bisa dimanfaatkan.

“Ada karet, durian, tengkawang dan rambutan. Namun yang menarik ada juga sawah yang dikelola masyarakat. Sawah ini sudah ada sebelum kita melakukan usulan hutan desa, dan dinas terkait juga sudah mengunjungi desa kita,” ucap Dedek.

Mengenai sawah, Dedek menambahkan bahwa masyarakat desa dalam tiga tahun terakhir sudah mulai memanfaatkan lahan yang sudah digarap dan tidak membuka lagi di lahan yang baru. Menurutnya, memanfaatkan sawah yang sudah ada dapat mengurangi masyarakat untuk tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.

Baca Juga :  Usul Berdayakan Guru Honorer

“Masyarakat desa sudah mulai memanfaatkan lahan yang tergarap untuk dijadikan sawah, hasil padinya sama saja, dan kita sudah tak lagi membuka lahan dengan membakar, karena kalau membuka lahan lagi, berarti kita kerja dua kali, capek,” keluhnya.

Dengan semangat mengelola hutan desa, masyarakat yang mengerjakan sawah di kawasan usulan hutan desa memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Termasuk juga buah-buahan yang ada, panen karet dan juga mengambil rotan.

“Sama-sama menikmati, rencana untuk mengelolanya kita akan atur nanti karena ini baru kita ajukan. Prinsipnya siapa yang bekerja ia yang memanen. Tapi kita sudah sepakati bahwa hutan desa milik desa, jadi masyarakat bertanggung jawab untuk bersama-sama menjaganya melalui LPHD,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Nanga Ngeri, Ahmad Dait berpendapat sama. Menurutnya langkah kedepan dalam mengelola rencana untuk hutan desa, pihaknya akan segera mengumpulkan masyarakat, tokoh masyarakat, LPHD dan pengurus adat untuk menentukan strategi.

“Dengan adanya kebijakan hutan desa ini tentunya yang akan menikmati adalah anak-cucu nanti, itu sebab dalam hal perencanaan kita libatkan semua pihak yang ada,” ujar Ahmad.

Mengenai pengelolaan sawah yang ada di sebagian kawasan usulan hutan desa, Ahmad berujar bahwa dengan pemanfaatan kawasan tersebut, masyarakat lebih mudah dalam mengakses dan mengontrol pengelolaannya bersama-sama atau gotong royong. Karena beda dengan kelola sawah yang bersifat personal.

“Hampir 75% masyarakat kita adalah petani padi, dengan terfokusnya pengelolaan sawah maka semakin mudah mengaturnya. Apalagi masyarakat kita sudah tiga tahun terakhir tidak membuka lahan untuk sawah dan lebih memanfaatkan produktifitas dari sawah yang sudah tergarap,” tambahnya.

Baca Juga :  USAID Dukung Tata Kelola SDA Berkualitas di Sintang

Selain itu, menurut Ahmad dengan adanya peran lembaga pendamping dari Gemawan yang berkantorkan di Pontianak, membuat arah penglolaan hutan desa menjadi jelas. Karena sebelumnya masyarakat tidak tahu mengenai regulasi dan cara kerja pengelolaan hutan desa.

“Dengan adanya peran lembaga pendamping seperti Gemawan yang membuat kita lebih memahami kerja-kerja dan aturan untuk mengelola hutan desa. Harapan kita memang pemerintah bisa mempercepat perizinan kelola hutan desanya,” harapnya.

Di tempat yang sama, Sri Haryanti selaku Program Manager Lembaga Gemawan yang sudah mendampingi Desa Nanga Ngeri dari 2014 lalu berpendapat bahwa masyarakat secara tidak langsung mendapat manfaat dan keuntungan secara materi dan non materi dalam menjaga kawasan hutan.

“Hutan desa yang sedang didorong ini, ada fungsi lindung yang sedang berjalan. Dengan memanfaatkan kawasan hutan secara legal tanpa menebang, secara tidak langsung sedang membangun ekonomi untuk masyarakat dalam mengelola HHBK di dalamnya,” ucap Sri.

Saat ini, lanjut Sri, pihaknya sedang fokus pada peningkatan kapasitas LPHD. Karena ini menjadi penting dalam mengelola kawasan hutan. Sebab LPHD adalah aktor yang paling dominan dalam mengelola hutan desa.

“Ketika nanti sudah mendapat SK hutan desa dari KLHK, kedepannya dengan peningkatan kapasitas yang terus kami lakukan ke LPHD. Masyarakat kedepannya bisa mengelola hutan secara mandiri dengan mengekedapankan fungsi lindung dan pemanfaatan yang bersifat lestari,” tutupnya.(fds)

Most Read

Artikel Terbaru

/