alexametrics
31 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

DPRD Landak Gelar Dengar Pendapat Raperda Kelembagaan Adat, Heri Saman: Upaya Pemberdayaan Adat Dayak

NGABANG – DPRD Kabupaten Landak melakukan audiensi publik (Public Hearing) atau dengar pendapat dari terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Kelembagaan Adat yang merupakan inisiasi dari DPRD Kabupaten Landak, Kamis (26/11).

Ketua DPRD Landak Heri Saman menyampaikan dengar pendapat tersebut bertujuan untuk untuk menerima masukan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengingat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berasal dari DPRD Landak yang akan segera dimasukan dalam persidangan untuk diajukan dalam sidang sehingga dapat dibahas bersama eksekutif tentang Raperda Kelembagaan Adat Dayak Kabupaten Landak.

“Kita ingin mendapat masukan terutama dari lembaga adat maupun dari DAD Kabupaten, DAD Kecamatan dan para Temenggung yang nantinya diatur serta berkaitan dalam Raperda ini,” katanya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Landak Tinjau Posko Penyekatan Mudik di Mandor

Ia melanjutkan, Bapemperda Landak bersama Aliansi Masyarakat Nusantara melakukan kajian akademis dengan maksud dan tujuan dari lembaga ini yaitu untuk mendorong upaya pemberdayaan adat Dayak.

“Supaya mampu membangun karakter masyarakat adat melalui upaya pengembangan, pelestarian dan pelestarian adat istiadat dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat,” ucap Ketua Heri Saman.

Heri Saman juga menambahkan Raperda ini ada untuk mendukung upaya membangun kesejahteraan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kelembagaan adat, serta menunjang kelancaran pemerintah dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan ketahanan nasional dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia.

“Maksud dan tujuannya pembentukan, penetapan dan pengukuhan lembaga adat dayak terutama lembaga temenggung, kedudukan dan fungsinya, selain itu menyangkut hak dan wewenang, proses pemilihan dan pengangkatannya, sehingga nantinya dalam Perda ini sudah ada aturan untuk pemilihannya, masa jabatan serta terkait penghasilan yang akan mereka terima,” tambahnya.

Baca Juga :  Gelar Pekan Raya Buah pada 29 September – 6 Oktober

Meski begitu, Heri Saman juga menyampaikan didalam Raperda ini nantinya akan berpedoman dari APBD Kabupaten Landak. “Adanya raperda ini kita ingin mengembalikan marwah lembaga adat kita ini sebagai lembaga adat yang bisa membantu Pemerintah dalam hal untuk mendukung program-program terutama untuk bidang adat istiadat serta budaya,” pungkasnya. (mif/MC DPRD Landak)

NGABANG – DPRD Kabupaten Landak melakukan audiensi publik (Public Hearing) atau dengar pendapat dari terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Kelembagaan Adat yang merupakan inisiasi dari DPRD Kabupaten Landak, Kamis (26/11).

Ketua DPRD Landak Heri Saman menyampaikan dengar pendapat tersebut bertujuan untuk untuk menerima masukan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengingat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berasal dari DPRD Landak yang akan segera dimasukan dalam persidangan untuk diajukan dalam sidang sehingga dapat dibahas bersama eksekutif tentang Raperda Kelembagaan Adat Dayak Kabupaten Landak.

“Kita ingin mendapat masukan terutama dari lembaga adat maupun dari DAD Kabupaten, DAD Kecamatan dan para Temenggung yang nantinya diatur serta berkaitan dalam Raperda ini,” katanya.

Baca Juga :  DPRD Minta Pemkab Serius Susun Langkah

Ia melanjutkan, Bapemperda Landak bersama Aliansi Masyarakat Nusantara melakukan kajian akademis dengan maksud dan tujuan dari lembaga ini yaitu untuk mendorong upaya pemberdayaan adat Dayak.

“Supaya mampu membangun karakter masyarakat adat melalui upaya pengembangan, pelestarian dan pelestarian adat istiadat dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat,” ucap Ketua Heri Saman.

Heri Saman juga menambahkan Raperda ini ada untuk mendukung upaya membangun kesejahteraan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kelembagaan adat, serta menunjang kelancaran pemerintah dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan ketahanan nasional dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia.

“Maksud dan tujuannya pembentukan, penetapan dan pengukuhan lembaga adat dayak terutama lembaga temenggung, kedudukan dan fungsinya, selain itu menyangkut hak dan wewenang, proses pemilihan dan pengangkatannya, sehingga nantinya dalam Perda ini sudah ada aturan untuk pemilihannya, masa jabatan serta terkait penghasilan yang akan mereka terima,” tambahnya.

Baca Juga :  TNI Siap Bantu Tracing Kontak Erat Pasien

Meski begitu, Heri Saman juga menyampaikan didalam Raperda ini nantinya akan berpedoman dari APBD Kabupaten Landak. “Adanya raperda ini kita ingin mengembalikan marwah lembaga adat kita ini sebagai lembaga adat yang bisa membantu Pemerintah dalam hal untuk mendukung program-program terutama untuk bidang adat istiadat serta budaya,” pungkasnya. (mif/MC DPRD Landak)

Most Read

Artikel Terbaru

/