alexametrics
22.8 C
Pontianak
Saturday, August 13, 2022

Kedepankan Kearifan Lokal

Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Partisipatif

SINGKAWANG—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Singkawang melaksanakan pengawasan partisipatif melalui sarana kebudayaan dengan mengedepankan kearifan lokal di Dangau, Kamis (26/9) kemarin. Tampilan kegiatan kali ini berbeda dari sebelumnya. Kegiatan dikemas dengan parade identitas budaya, dimana masing masing peserta menggunakan pakaian adat istiadat mereka.

Kesan Bhinneka Tunggal Ika tercermin disini. Mulai dari acara penyambutan tamu, tarian etnis, permainan alat musik Sappe, serta adegan silat pun ditampilkan. Sehingga acara terkesan menampilkan keberagaman bangsa di kota Singkawang namun tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

Menurut anggota Bawaslu Kalbar, Faisal Riza, mengapa Bawaslu repot-repot menampilkan atraksi kebudayaan tersebut, karena latar belakangnya bahwa masyarakat memiliki kebudayaan mereka sendiri.

Dimana setiap kebudayaan tersebut tentu memiliki nilai-nilai demokrasi yang sejak lama ada dan berkembang. “Jauh sebelum ada kata demokrasi itu, sesungguhnya kebudayaan kita sudah ada nilai nilai demokratis yang terbangun. Dan nilai nilai itu sudah dipraktek dalam perilaku keseharian,” jelasnya.

Baca Juga :  Anak Bunuh Ayah di Sekip Lama

Dalam entitas kebudayaan itu nilai nilai demokrasi itu terjaga dengan kearifian lokal yang ada. Makanya dalam konteks berdemokrasi dalam kebudayaan bangsa ini sudah tercermin, termasuklah urusan politik. Dengan kearifan lokal urusan politik dan berdemokrasi ini berkembang di sebuah entitas kebudayaan. “Salah satunya itu kearifan lokal yang ada di entitas budaya itu yang tercermin dalam kehidupan sehari hari perbedaan itu hal yang biasa seperti dalam beda pilihan dalam politik. Perbedaan ini tidak menjadikan solidaritas dan kebersamaan buyar,” jelasnya.

Oleh sebab itu, kata dia, kegiatan yang diinisiasi Bawaslu ini ingin merajut kembali potensi potensi keterbelahan sosial lebih menyatu melalui kearifan lokal sebuah budaya. Atas hal tersebut, Bawaslu ingin nilai nilai demokrasi yang sudah tertanam dalam kebudayaan ini menjadi salah satu pijakan meningkatkan pengawasan partisipatif. “Karena bicara pengawasan partisipatif ini harus bekelanjutan, prosesnya tidak singkat, sehingga ada Pemilu, atau ada Pilkada atau tidak ada Pilkada harus terus berlangsung,” katanya. Bahkan, pihaknya berencana untuk menguatkan pengawasan partisipatif ini akan membuat sekolah kader pengawasan, termasuk misalkan di desa perlu ada pendidikan demokrasi.

Baca Juga :  DPO Pembobol Toko Diringkus

Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu Kota Singkawang, Zulita, bahwa sesuai amanat undang-undang, maka kinerja pengawasan pemilu harus dilakukan berkelanjutan. Salah satu caranya adalah pengawasan partisipatif ini harus bergandengan tangan dengan kebudayaan denga mengedepankan kearifan lokal. “Karena salah satu prinsipnya demokrasi masuknya juga soal toleransi, sehingga Bawaslu memandang peran serta masyarakat, advokasi akan apa tugas masyarakat tentang pengawasan partisipatif tentu harus terus dilakukan, karena pengawasan partisipatif ini berproses bukan instan,” katanya. (har)

Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Partisipatif

SINGKAWANG—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Singkawang melaksanakan pengawasan partisipatif melalui sarana kebudayaan dengan mengedepankan kearifan lokal di Dangau, Kamis (26/9) kemarin. Tampilan kegiatan kali ini berbeda dari sebelumnya. Kegiatan dikemas dengan parade identitas budaya, dimana masing masing peserta menggunakan pakaian adat istiadat mereka.

Kesan Bhinneka Tunggal Ika tercermin disini. Mulai dari acara penyambutan tamu, tarian etnis, permainan alat musik Sappe, serta adegan silat pun ditampilkan. Sehingga acara terkesan menampilkan keberagaman bangsa di kota Singkawang namun tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

Menurut anggota Bawaslu Kalbar, Faisal Riza, mengapa Bawaslu repot-repot menampilkan atraksi kebudayaan tersebut, karena latar belakangnya bahwa masyarakat memiliki kebudayaan mereka sendiri.

Dimana setiap kebudayaan tersebut tentu memiliki nilai-nilai demokrasi yang sejak lama ada dan berkembang. “Jauh sebelum ada kata demokrasi itu, sesungguhnya kebudayaan kita sudah ada nilai nilai demokratis yang terbangun. Dan nilai nilai itu sudah dipraktek dalam perilaku keseharian,” jelasnya.

Baca Juga :  Investor Luar Tinjau Bandara Singkawang

Dalam entitas kebudayaan itu nilai nilai demokrasi itu terjaga dengan kearifian lokal yang ada. Makanya dalam konteks berdemokrasi dalam kebudayaan bangsa ini sudah tercermin, termasuklah urusan politik. Dengan kearifan lokal urusan politik dan berdemokrasi ini berkembang di sebuah entitas kebudayaan. “Salah satunya itu kearifan lokal yang ada di entitas budaya itu yang tercermin dalam kehidupan sehari hari perbedaan itu hal yang biasa seperti dalam beda pilihan dalam politik. Perbedaan ini tidak menjadikan solidaritas dan kebersamaan buyar,” jelasnya.

Oleh sebab itu, kata dia, kegiatan yang diinisiasi Bawaslu ini ingin merajut kembali potensi potensi keterbelahan sosial lebih menyatu melalui kearifan lokal sebuah budaya. Atas hal tersebut, Bawaslu ingin nilai nilai demokrasi yang sudah tertanam dalam kebudayaan ini menjadi salah satu pijakan meningkatkan pengawasan partisipatif. “Karena bicara pengawasan partisipatif ini harus bekelanjutan, prosesnya tidak singkat, sehingga ada Pemilu, atau ada Pilkada atau tidak ada Pilkada harus terus berlangsung,” katanya. Bahkan, pihaknya berencana untuk menguatkan pengawasan partisipatif ini akan membuat sekolah kader pengawasan, termasuk misalkan di desa perlu ada pendidikan demokrasi.

Baca Juga :  Hanya Satu Murid Baru di SDN 12 Mempawah Timur

Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu Kota Singkawang, Zulita, bahwa sesuai amanat undang-undang, maka kinerja pengawasan pemilu harus dilakukan berkelanjutan. Salah satu caranya adalah pengawasan partisipatif ini harus bergandengan tangan dengan kebudayaan denga mengedepankan kearifan lokal. “Karena salah satu prinsipnya demokrasi masuknya juga soal toleransi, sehingga Bawaslu memandang peran serta masyarakat, advokasi akan apa tugas masyarakat tentang pengawasan partisipatif tentu harus terus dilakukan, karena pengawasan partisipatif ini berproses bukan instan,” katanya. (har)

Most Read

Artikel Terbaru

/