alexametrics
23 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Sujud, Menangis, dan Pingsan

Eksekusi Bangunan Terdampak Pelabuhan Kijing

MEMPAWAH – Petugas Pengadilan Negeri (PN) Mempawah melaksanakan eksekusi hasil konsinyasi pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Kijing di Desa Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kamis (27/2) pagi. Eksekusi mendapatkan perlawanan dan berlangsung dramatis, karena pemilik rumah menolak putusan pengadilan.

Ratusan personel gabungan TNI/Polri dan Sat Pol PP Pemkab Mempawah diturunkan untuk mengamankan proses eksekusi ini. Total ada 15 objek yang dieksekusi yaitu delapan rumah dan tujuh lahan kosong di Desa Sungai Kunyit Laut.

Usai menggelar apel persiapan di Halaman Kantor Bupati Mempawah, aparat gabungan ini bergerak menuju ke lokasi eksekusi. Objek pertama yang dieksekusi adalah rumah milik Erwandi. Rumah merah muda yang berada di depan SMPN 1 Sungai Kunyit ini awalnya tampak lengang menyambut kedatangan ratusan aparat.

Setibanya di lokasi, panitera PN Mempawah membacakan putusan pengadilan tentang pelaksanaan eksekusi. Petugas lantas meminta pemilik rumah untuk mengosongkan bangunan. Namun, permintaan itu ditentang oleh pemiliknya. Mereka bersikeras mempertahankan tempat tinggalnya dari pembongkaran. Tak pelak, pemilik rumah pun harus berhadapan dengan ratusan aparat.

Sempat terjadi dorong-mendorong antara warga yang mempertahankan rumah dengan aparat. Untuk mengurangi dampak kekisruhan, aparat mengamankan oknum warga yang dinilai menghalang-halangi petugas melaksanakan eksekusi. Setelah itu, barulah proses eksekusi dilanjutkan. Petugas kembali meminta para penghuni meninggalkan dan mengosongkan isi rumah.

Satu per satu pemilik rumah dibawa keluar aparat, termasuk wanita penghuni rumah. Ia digiring oleh polwan. Pemandangan menyedihkan saat pemilik rumah seorang wanita lansia bernama Nek Uning hendak dibawa keluar petugas. Nek Uning histeris. Ia tampak terpukul mendapati kenyataan bahwa rumah kesayangannya harus direlakan demi kepentingan pembangunan Pelabuhan Kijing.

Saat keluar dari rumah merah muda itu, Nek Uning kembali menangis dan meraung histeris. Ia sempat bersujud di halaman rumahnya. Nek Uning berharap ganti rugi untuk keluarganya diberikan dengan adil. Pemandangan menyedihkan itu pun menarik simpati warga lain. Mereka berusaha menenangkan Nek Uning.

Baca Juga :  Pemkab Landak Siap Laksanakan TES CPNS

Setelah seluruh penghuni rumah dan barang-barang diamankan oleh tim voulunteer, petugas mulai melakukan eksekusi pembongkaran bangunan. Rumah dihancurkan dengan menggunakan alat berat  yang telah disiapkan.

“Kami tidak pernah menolak pembangunan Pelabuhan Kijing. Kami sangat mendukung, karena pembangunan ini membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal,” aku Hermansyah, kerabat pemilik rumah.

Hanya saja, kata Hermansyah, harga ganti rugi pembebasan lahan yang diberikan PT Pelindo tidak memadai. Nilainya tidak sesuai, baik dari sisi harga tanah maupun ukuran lahan yang dimiliki.
“BPN melakukan pengukuran secara sepihak. Lahan yang kami miliki totalnya kurang lebih lima ribu meter persegi. Namun, hasil pengukuran BPN hanya tiga ribu lebih. Jadi, tanah saya yang hilang kurang lebih seribu meter persegi,” sesalnya.

Tak hanya itu, lanjut Hermansyah, penetapan harga dari tim penilai juga dianggap tidak konsisten. Dia mencontohkan, tanah yang berada di satu lokasi harganya berbeda-beda. Bahkan, tanah miliknya yang berlokasi di pinggir jalan justru lebih murah dibandingkan dengan tanah yang berada di bagian dalam.
“Tanah saya hanya dihargai Rp 200 ribu per meter, sedangkan tanah warga lain ada yang Rp 300 ribu, Rp 500 ribu bahkan Rp 1 juta per meter. Makanya, saya menolak menerima pembebasan ini. Saya merasa dibohongi dan dicurangi,” katanya geram.

Usai melaksanakan eksekusi kediaman Erwandi, petugas bergerak menuju objek ke-2 yang berada di sebelah lokasi sebelumnya. Rumah itu milik Badrun Rais. Tidak ada perlawanan berarti dari pemilik rumah.

Memulai eksekusi, petugas Panitera PN Mempawah kembali membacakan putusan pengadilan hasil konsinyasi pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit. Setelah pembacaan putusan selesai, petugas mulai memasuki rumah tersebut dan mengeluarkan perabotan yang masih tersisa.

Saat proses pembacaan eksekusi berlangsung, rona kesedihan tampak jelas di wajah pemilik rumah. Ia tak kuat menahan haru dan pilu. Si pemilik rumah itu bahkan pingsan seiring dengan robohnya bangunan yang selama ini menjadi tempatnya berteduh.

Baca Juga :  Korban Banjir Mulai Terserang Penyakit

Petugas yang menyaksikan kejadian lantas bergegas memberikan bantuan. Tubuhnya digotong dari lokasi eksekusi untuk kemudian dilarikan ke mobil ambulans guna mendapatkan perawatan medis.
Sementara itu, Kapolres Mempawah, AKBP Tulus Sinaga, S.Ik menjelaskan, eksekusi lahan dan bangunan milik warga ini telah melalui proses panjang hingga akhirnya memiliki kekuatan hukum tetap.

“Dalam hal ini, PN Mempawah meminta bantuan dari TNI/Polri untuk mengamankan kegiatan eksekusi. Keberadaan kami untuk menjamin agar pelaksanaan eksekusi ini berjalan dengan tertib, aman dan lancar,” kata Kapolres.

Saat ditanya jumlah personel, Kapolres enggan menyebutkan. Namun, dia memastikan pihaknya mengoptimalkan personel sesuai keperluan di lapangan. “Masalah ada penolakan, itu merupakan hal yang biasa dalam proses eksekusi. Mungkin pemilik lahan dan bangunan masih belum sepakat dengan putusan pengadilan hingga masih bertahan di dalam rumah yang akan dieksekusi,” tuturnya.

Terkait objek eksekusi, Kapolres mengungkapkan totalnya 15 lokasi terdiri dari delapan rumah dan tujuh lahan kosong di Desa Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit. Menurutnya, PN dan panitera negara telah mempersiapkan tempat hunian sementara bagi masyarakat yang rumahnya dieksekusi.

“Jadi, negara tetap mengayomi dan melindungi masyarakat. Tidak serta- merta setelah dieksekusi rumahnya, lantas dibiarkan begitu saja,” jelasnya.

Senada dengan itu, Dandim 1201/MPh, Let Kol Inf Mahmudin memastikan pihaknya mengedepankan sikap humanis dalam proses eksekusi lahan dan bangunan di Desa Sungai Kunyit Laut. Dirinya berharap masyarakat dengan penuh kesadaran menaati keputusan hukum yang telah ditetapkan PN Mempawah.

“Keterlibatan TNI AD dan marinir dalam kegiatan ini hanya mem-back-up Polri maupun pemohon PT Pelindo dan PN Mempawah yang akan melaksanakan kegiatan eksekusi terhadap lahan dan bangunan yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap,” sebutnya. Hingga berita ini ditulis, petugas masih melakukan proses eksekusi terhadap objek-objek yang telah diputuskan PN Mempawah. (wah)

Eksekusi Bangunan Terdampak Pelabuhan Kijing

MEMPAWAH – Petugas Pengadilan Negeri (PN) Mempawah melaksanakan eksekusi hasil konsinyasi pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Kijing di Desa Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kamis (27/2) pagi. Eksekusi mendapatkan perlawanan dan berlangsung dramatis, karena pemilik rumah menolak putusan pengadilan.

Ratusan personel gabungan TNI/Polri dan Sat Pol PP Pemkab Mempawah diturunkan untuk mengamankan proses eksekusi ini. Total ada 15 objek yang dieksekusi yaitu delapan rumah dan tujuh lahan kosong di Desa Sungai Kunyit Laut.

Usai menggelar apel persiapan di Halaman Kantor Bupati Mempawah, aparat gabungan ini bergerak menuju ke lokasi eksekusi. Objek pertama yang dieksekusi adalah rumah milik Erwandi. Rumah merah muda yang berada di depan SMPN 1 Sungai Kunyit ini awalnya tampak lengang menyambut kedatangan ratusan aparat.

Setibanya di lokasi, panitera PN Mempawah membacakan putusan pengadilan tentang pelaksanaan eksekusi. Petugas lantas meminta pemilik rumah untuk mengosongkan bangunan. Namun, permintaan itu ditentang oleh pemiliknya. Mereka bersikeras mempertahankan tempat tinggalnya dari pembongkaran. Tak pelak, pemilik rumah pun harus berhadapan dengan ratusan aparat.

Sempat terjadi dorong-mendorong antara warga yang mempertahankan rumah dengan aparat. Untuk mengurangi dampak kekisruhan, aparat mengamankan oknum warga yang dinilai menghalang-halangi petugas melaksanakan eksekusi. Setelah itu, barulah proses eksekusi dilanjutkan. Petugas kembali meminta para penghuni meninggalkan dan mengosongkan isi rumah.

Satu per satu pemilik rumah dibawa keluar aparat, termasuk wanita penghuni rumah. Ia digiring oleh polwan. Pemandangan menyedihkan saat pemilik rumah seorang wanita lansia bernama Nek Uning hendak dibawa keluar petugas. Nek Uning histeris. Ia tampak terpukul mendapati kenyataan bahwa rumah kesayangannya harus direlakan demi kepentingan pembangunan Pelabuhan Kijing.

Saat keluar dari rumah merah muda itu, Nek Uning kembali menangis dan meraung histeris. Ia sempat bersujud di halaman rumahnya. Nek Uning berharap ganti rugi untuk keluarganya diberikan dengan adil. Pemandangan menyedihkan itu pun menarik simpati warga lain. Mereka berusaha menenangkan Nek Uning.

Baca Juga :  Pelabuhan Kijing Beroperasi Pajak Ekspor Sawit Capai Rp1,2 Triliun

Setelah seluruh penghuni rumah dan barang-barang diamankan oleh tim voulunteer, petugas mulai melakukan eksekusi pembongkaran bangunan. Rumah dihancurkan dengan menggunakan alat berat  yang telah disiapkan.

“Kami tidak pernah menolak pembangunan Pelabuhan Kijing. Kami sangat mendukung, karena pembangunan ini membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal,” aku Hermansyah, kerabat pemilik rumah.

Hanya saja, kata Hermansyah, harga ganti rugi pembebasan lahan yang diberikan PT Pelindo tidak memadai. Nilainya tidak sesuai, baik dari sisi harga tanah maupun ukuran lahan yang dimiliki.
“BPN melakukan pengukuran secara sepihak. Lahan yang kami miliki totalnya kurang lebih lima ribu meter persegi. Namun, hasil pengukuran BPN hanya tiga ribu lebih. Jadi, tanah saya yang hilang kurang lebih seribu meter persegi,” sesalnya.

Tak hanya itu, lanjut Hermansyah, penetapan harga dari tim penilai juga dianggap tidak konsisten. Dia mencontohkan, tanah yang berada di satu lokasi harganya berbeda-beda. Bahkan, tanah miliknya yang berlokasi di pinggir jalan justru lebih murah dibandingkan dengan tanah yang berada di bagian dalam.
“Tanah saya hanya dihargai Rp 200 ribu per meter, sedangkan tanah warga lain ada yang Rp 300 ribu, Rp 500 ribu bahkan Rp 1 juta per meter. Makanya, saya menolak menerima pembebasan ini. Saya merasa dibohongi dan dicurangi,” katanya geram.

Usai melaksanakan eksekusi kediaman Erwandi, petugas bergerak menuju objek ke-2 yang berada di sebelah lokasi sebelumnya. Rumah itu milik Badrun Rais. Tidak ada perlawanan berarti dari pemilik rumah.

Memulai eksekusi, petugas Panitera PN Mempawah kembali membacakan putusan pengadilan hasil konsinyasi pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit. Setelah pembacaan putusan selesai, petugas mulai memasuki rumah tersebut dan mengeluarkan perabotan yang masih tersisa.

Saat proses pembacaan eksekusi berlangsung, rona kesedihan tampak jelas di wajah pemilik rumah. Ia tak kuat menahan haru dan pilu. Si pemilik rumah itu bahkan pingsan seiring dengan robohnya bangunan yang selama ini menjadi tempatnya berteduh.

Baca Juga :  Beberkan Bahaya Politik Uang

Petugas yang menyaksikan kejadian lantas bergegas memberikan bantuan. Tubuhnya digotong dari lokasi eksekusi untuk kemudian dilarikan ke mobil ambulans guna mendapatkan perawatan medis.
Sementara itu, Kapolres Mempawah, AKBP Tulus Sinaga, S.Ik menjelaskan, eksekusi lahan dan bangunan milik warga ini telah melalui proses panjang hingga akhirnya memiliki kekuatan hukum tetap.

“Dalam hal ini, PN Mempawah meminta bantuan dari TNI/Polri untuk mengamankan kegiatan eksekusi. Keberadaan kami untuk menjamin agar pelaksanaan eksekusi ini berjalan dengan tertib, aman dan lancar,” kata Kapolres.

Saat ditanya jumlah personel, Kapolres enggan menyebutkan. Namun, dia memastikan pihaknya mengoptimalkan personel sesuai keperluan di lapangan. “Masalah ada penolakan, itu merupakan hal yang biasa dalam proses eksekusi. Mungkin pemilik lahan dan bangunan masih belum sepakat dengan putusan pengadilan hingga masih bertahan di dalam rumah yang akan dieksekusi,” tuturnya.

Terkait objek eksekusi, Kapolres mengungkapkan totalnya 15 lokasi terdiri dari delapan rumah dan tujuh lahan kosong di Desa Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit. Menurutnya, PN dan panitera negara telah mempersiapkan tempat hunian sementara bagi masyarakat yang rumahnya dieksekusi.

“Jadi, negara tetap mengayomi dan melindungi masyarakat. Tidak serta- merta setelah dieksekusi rumahnya, lantas dibiarkan begitu saja,” jelasnya.

Senada dengan itu, Dandim 1201/MPh, Let Kol Inf Mahmudin memastikan pihaknya mengedepankan sikap humanis dalam proses eksekusi lahan dan bangunan di Desa Sungai Kunyit Laut. Dirinya berharap masyarakat dengan penuh kesadaran menaati keputusan hukum yang telah ditetapkan PN Mempawah.

“Keterlibatan TNI AD dan marinir dalam kegiatan ini hanya mem-back-up Polri maupun pemohon PT Pelindo dan PN Mempawah yang akan melaksanakan kegiatan eksekusi terhadap lahan dan bangunan yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap,” sebutnya. Hingga berita ini ditulis, petugas masih melakukan proses eksekusi terhadap objek-objek yang telah diputuskan PN Mempawah. (wah)

Most Read

Artikel Terbaru

/