alexametrics
24.4 C
Pontianak
Tuesday, August 9, 2022

PHK Sepihak oleh Perusahaan, Pegawai PT PI Blokir Jalan Kebun

Pegawai Tuntut Keadilan

NGABANG – Sebanyak 21 karyawan sekaligus penyerah lahan PT Putra Indotropical (PI) yang beroperasi di Desa Rasan dan Desa Sungai Kelik mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan pada Rabu (26/2) lalu.

PHK sepihak tersebut menyulut aksi demonstrasi dari para karyawan. Tak hanya mereka yang di-PHK, tapi dari mereka yang masih bekerja kompak menggedor kantor PT PI di Sungai Kelik, Kamis (27/2) pagi.

Kedatangan mereka ialah untuk menuntut keadilan. Mereka meminta perusahaan memmbatalkan keputusan PHK yang menurut mereka tak bisa diterima tersebut.

Akan tetapi kedatangan mereka tak mendapatkan jawaban. Tak ada kejelasan mengenai status mereka sebagai pegawai.

Singkat cerita, pada Rabu (26/2), satu per satu pegawai sipanggil oleh staf lapangan perusahaan. Saat itu juga, staf tersebut memberitahu kabar PHK.

“Saya dipanggil, lalu dikatakan akan diberikan uang pesangon, karena saya di-PHK. Mereka bilang ini perintah dari atasan. Ia hanya menyampaikan saja,” kata salah seorang pegawai, Adi Binsoni kepada Pontianak Post, Sabtu (29/2).

Baca Juga :  TNI-Polri Sosialiasikan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

“Kalau bapak tidak ambil uang ini, dan bapak kerja lagi, bapak tidak bisa dibayar. Dan kalau tidak diambil, uangnya hangus,” kata Adi lagi saat mencontohkan pihak perusahaan.

Sontak ia dan rekan-rekannya yang mengalami nasib serupa menghubungi Kades Rasan dan DAD Kecamatan Ngabang hari itu juga. Mereka mengadu. Mereka meminta agar PHK tersebut dibatalkan.

Setelah ada kata sepakat, pada Kamis (27/2) pagi, setelah menggedor kantor perusahaan, pihaknya lalu menggelar aksi blokir jalan blok perusahaan secara adat untuk menghalangi aktivitas perusahaan.

Menurut Adi, ia dan rekan-rekan tidak merasa mendapat sosialisasi menyoal PHK. Ia bahkan tak mendapatkan surat apapun dari perusahaan. Termasuk surat pemberhentian PHK.

Ia adalah seorang mandor panen. Ia Berstatus pegawai Karyawan Tetap Bulanan (KTB) yanh telah aktif bekerja sejak 2011.

Ia juga termasuk penyerah lahan pada 2006 lalu dengan total 21 Ha lebih. Ia mendapat jatah kebun Plasma seluas 3,74 Ha.

Baca Juga :  Kapolres Ajak Masyarakat Rayakan Tahun Baru 2021 Secara Sederhana

PHK ini menurutnya secara sepihak. Karena tidak ada sosialisasi PHK dari pihak perusahaan. Selama tiga hari setelah di-PHK, ia pun mengaku masih bekerja, karena masih bermasalah. Dan uang pesangon ia tolak.

“Perusahaan janganlah sampai melakukan hal ini. Sifatnya tidak etis. Karyawan masih mau bekerja. Selanjutnya kasus ini semoga ada titik temu, jangan sampai ada pemecatan,” ujarnya.

Ditanya soal mediasi, ia mengatakan hal itu akan dikonfirmasi oleh pihak DAD Ngabang. Surat resmi perihal itu sudah dikirim ke perusahaan.

“Kami juga sudah menyampaikan secara lisan ke secara personal ke aktivis buruh di Landak. Karena kami dan kawan-kawan belum bergabung di serikat buruh. Semoga ada bantuan atau sekedar rekomendasi mereka,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pontianak Post masih belum mendapatkan jawaban resmi dari pihak PT PI. Sejumlah petinggi perusahaan yang kami hubungi masih menolak memberikan keterangan. (mif)

Pegawai Tuntut Keadilan

NGABANG – Sebanyak 21 karyawan sekaligus penyerah lahan PT Putra Indotropical (PI) yang beroperasi di Desa Rasan dan Desa Sungai Kelik mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan pada Rabu (26/2) lalu.

PHK sepihak tersebut menyulut aksi demonstrasi dari para karyawan. Tak hanya mereka yang di-PHK, tapi dari mereka yang masih bekerja kompak menggedor kantor PT PI di Sungai Kelik, Kamis (27/2) pagi.

Kedatangan mereka ialah untuk menuntut keadilan. Mereka meminta perusahaan memmbatalkan keputusan PHK yang menurut mereka tak bisa diterima tersebut.

Akan tetapi kedatangan mereka tak mendapatkan jawaban. Tak ada kejelasan mengenai status mereka sebagai pegawai.

Singkat cerita, pada Rabu (26/2), satu per satu pegawai sipanggil oleh staf lapangan perusahaan. Saat itu juga, staf tersebut memberitahu kabar PHK.

“Saya dipanggil, lalu dikatakan akan diberikan uang pesangon, karena saya di-PHK. Mereka bilang ini perintah dari atasan. Ia hanya menyampaikan saja,” kata salah seorang pegawai, Adi Binsoni kepada Pontianak Post, Sabtu (29/2).

Baca Juga :  Dewan Landak Harap Masyarakat Kawal Pembangunan Lewat Aplikasi SIPD

“Kalau bapak tidak ambil uang ini, dan bapak kerja lagi, bapak tidak bisa dibayar. Dan kalau tidak diambil, uangnya hangus,” kata Adi lagi saat mencontohkan pihak perusahaan.

Sontak ia dan rekan-rekannya yang mengalami nasib serupa menghubungi Kades Rasan dan DAD Kecamatan Ngabang hari itu juga. Mereka mengadu. Mereka meminta agar PHK tersebut dibatalkan.

Setelah ada kata sepakat, pada Kamis (27/2) pagi, setelah menggedor kantor perusahaan, pihaknya lalu menggelar aksi blokir jalan blok perusahaan secara adat untuk menghalangi aktivitas perusahaan.

Menurut Adi, ia dan rekan-rekan tidak merasa mendapat sosialisasi menyoal PHK. Ia bahkan tak mendapatkan surat apapun dari perusahaan. Termasuk surat pemberhentian PHK.

Ia adalah seorang mandor panen. Ia Berstatus pegawai Karyawan Tetap Bulanan (KTB) yanh telah aktif bekerja sejak 2011.

Ia juga termasuk penyerah lahan pada 2006 lalu dengan total 21 Ha lebih. Ia mendapat jatah kebun Plasma seluas 3,74 Ha.

Baca Juga :  Anak-anak Dikenalkan Profesi Polri

PHK ini menurutnya secara sepihak. Karena tidak ada sosialisasi PHK dari pihak perusahaan. Selama tiga hari setelah di-PHK, ia pun mengaku masih bekerja, karena masih bermasalah. Dan uang pesangon ia tolak.

“Perusahaan janganlah sampai melakukan hal ini. Sifatnya tidak etis. Karyawan masih mau bekerja. Selanjutnya kasus ini semoga ada titik temu, jangan sampai ada pemecatan,” ujarnya.

Ditanya soal mediasi, ia mengatakan hal itu akan dikonfirmasi oleh pihak DAD Ngabang. Surat resmi perihal itu sudah dikirim ke perusahaan.

“Kami juga sudah menyampaikan secara lisan ke secara personal ke aktivis buruh di Landak. Karena kami dan kawan-kawan belum bergabung di serikat buruh. Semoga ada bantuan atau sekedar rekomendasi mereka,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pontianak Post masih belum mendapatkan jawaban resmi dari pihak PT PI. Sejumlah petinggi perusahaan yang kami hubungi masih menolak memberikan keterangan. (mif)

Most Read

Artikel Terbaru

/