alexametrics
27.8 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Peringatan Satu Tahun Hari Peladang Nasional

BENGKAYANG – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkayang, Jonedhi berharap agar tak ada lagi kasus-kasus kriminalisasi terhadap para peladang yang ada di Kalbar. Hal tersebut dikatakannya seiring dengan peringatan hari peladang nasional yang jatuh pada tanggal 9 Maret.

“Dengan begini, hari ini tepat satu tahun peringatan hari peladang nasional. Semoga kedepan tak ada lagi tindakan kriminalisasi terhadap peladang di Kalbar,” kata Jonedhi saat diwawancarai, Selasa (9/3).

Dia juga menceritakan awal mula peringatan hari peladang berawal dari kejadian pembelaan terhadap kaum peladang yang terbebas dari jeratan hukum di sejumlah daerah di Kalbar. Termasuk kasus yang menjerat tiga peladang di Kabupaten Bengkayang, beberapa waktu lalu.

Disamping itu, Pria yang juga merupakan pengurus Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman (Daman) wilayah Kalbar tersebut menilai bahwa kegiatan berladang bukan merupakan suatu hal yang melanggar hukum. Mengingat, sambungnya, berladang merupakan tradisi yang telah dilakukan dilakukan masyarakat dari berbagai suku di Kalbar selama bertahun-tahun lamanya.

Baca Juga :  Aksi Babinsa 1202-03/Sungai Raya Bagikan Masker Gratis

“Karena berladang ini tak hanya dilakukan komunitas masyarakat Dayak saja. Namun juga dilakukan oleh masyarakat dari suku-suku lainnya. Tentu hal tersebut menyimpulkan bahwa berladang memiliki makna tersendiri, khususnya dalam menjaga tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun,” jelasnya.

“Jadi kalau bisa disimpulkan, bahwa berladang ini bukanlah suatu hal yang melanggar hukum yang harus dihukum,” timpalnya.

Kendati demikian, Jonedhi turut mengajak semua pihak untuk saling mengingatkan terkait regulasi dan ketentuan terkait lahan ladang, terutama untuk pembukaan lahan. Hal tersebut penting menjadi atensi agar semua pihak dapat proaktif melakukan antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Termasuk pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan membakar melewati batas yang ditentukan. Begitu pula untuk masyarakat uang hendak membuka lahan untuk berladang juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Seperti tak membakar lebih dari luas maksimal dua hektare, serta melapor kepada pemerintah desa maupun pengurus RT setempat apabila hendak melakukan pembukaan lahan untuk berladang,” terangnya.

Baca Juga :  Kadin Singkawang Salurkan Sembako untuk Masyarakat Terdampak Banjir

“Ini penting untuk diperhatikan sehingga kasus karhutla yang sebelumnya pernah terjadi tidak kembali terulang. Terlebih sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalbar juga sudah mengeluarka Perda yang mengatur terkait regulasi membuka lahan untuk berladang, dan tentunya disitu ada beberapa poin yang wajib dipatuhi,” pungkasnya. (Sig)

BENGKAYANG – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkayang, Jonedhi berharap agar tak ada lagi kasus-kasus kriminalisasi terhadap para peladang yang ada di Kalbar. Hal tersebut dikatakannya seiring dengan peringatan hari peladang nasional yang jatuh pada tanggal 9 Maret.

“Dengan begini, hari ini tepat satu tahun peringatan hari peladang nasional. Semoga kedepan tak ada lagi tindakan kriminalisasi terhadap peladang di Kalbar,” kata Jonedhi saat diwawancarai, Selasa (9/3).

Dia juga menceritakan awal mula peringatan hari peladang berawal dari kejadian pembelaan terhadap kaum peladang yang terbebas dari jeratan hukum di sejumlah daerah di Kalbar. Termasuk kasus yang menjerat tiga peladang di Kabupaten Bengkayang, beberapa waktu lalu.

Disamping itu, Pria yang juga merupakan pengurus Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman (Daman) wilayah Kalbar tersebut menilai bahwa kegiatan berladang bukan merupakan suatu hal yang melanggar hukum. Mengingat, sambungnya, berladang merupakan tradisi yang telah dilakukan dilakukan masyarakat dari berbagai suku di Kalbar selama bertahun-tahun lamanya.

Baca Juga :  Komunitas Pemuda Adat Ikuti Pelatihan Jurnalistik

“Karena berladang ini tak hanya dilakukan komunitas masyarakat Dayak saja. Namun juga dilakukan oleh masyarakat dari suku-suku lainnya. Tentu hal tersebut menyimpulkan bahwa berladang memiliki makna tersendiri, khususnya dalam menjaga tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun,” jelasnya.

“Jadi kalau bisa disimpulkan, bahwa berladang ini bukanlah suatu hal yang melanggar hukum yang harus dihukum,” timpalnya.

Kendati demikian, Jonedhi turut mengajak semua pihak untuk saling mengingatkan terkait regulasi dan ketentuan terkait lahan ladang, terutama untuk pembukaan lahan. Hal tersebut penting menjadi atensi agar semua pihak dapat proaktif melakukan antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Termasuk pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan membakar melewati batas yang ditentukan. Begitu pula untuk masyarakat uang hendak membuka lahan untuk berladang juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Seperti tak membakar lebih dari luas maksimal dua hektare, serta melapor kepada pemerintah desa maupun pengurus RT setempat apabila hendak melakukan pembukaan lahan untuk berladang,” terangnya.

Baca Juga :  Hasil Operasi Pekat 2021, Kasus Miras dan Premanisme Mendominasi

“Ini penting untuk diperhatikan sehingga kasus karhutla yang sebelumnya pernah terjadi tidak kembali terulang. Terlebih sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalbar juga sudah mengeluarka Perda yang mengatur terkait regulasi membuka lahan untuk berladang, dan tentunya disitu ada beberapa poin yang wajib dipatuhi,” pungkasnya. (Sig)

Most Read

Minta Aparat Hormati MoU

Kecelakaan Beruntun di Km 6 Ngabang

Program PKM Poltesa di Desa Perigi Limus

Masjid Al Wasilah Gelar Salat Kusuf

Artikel Terbaru

/