alexametrics
25 C
Pontianak
Friday, August 19, 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Turun

Raperda Perubahan APBD TA 2020 Disetujui

PUTUSSIBAU – Perubahan APBD Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020 terjadi pengurangan anggaran dari pagu yang telah ditetapkan sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut terungkap dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (29/9) di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Disebutkan bahwa sebelumnya sebesar Rp1,7 triliun berkurang menjadi Rp130 miliar, sehingga tersisa Rp1,6 triliun. Sedangkan pada anggaran belanja yang mencapai Rp1,8 triliun, berkurang Rp113 miliar, sehingga menjadi Rp1,7 triliun.

Fraksi PPP melalui juru bicaranya M. Zaini menuturkan bahwa dengan anggaran perubahan tersebut program kegiatan yang sudah dirancang, harus optimal dan terselesaikan sesuai jadwal dan tepat sasaran. “Kebijakan keuangan harus direalisasikan untuk kebutuhan masyarakat, pulihkan ekonomi dengan perhatikan sektor usaha kecil dan mikro. Pemda juga harus bangun kebersamaan dalam memutus mata rantai Covid-19,” tuntasnya.

Juru bicara Fraksi PAN, Sinardi menuturkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menambah anggaran di perubahan APBD hendaknya mengutamakan pada kebutuhan mendesak. Anggaran yang berjalan, menurut dia, juga harus diserap secepatnya.

“Isu yang perlu diperhatikan diantaranya layanan pendidikan, layanan kesehatan, ancaman keselamatan lingkungan, rendahnya produksi pertanian, rusaknya infrastruktur, keluarga berencana serta indeks pembangunan manusia. Lalu untuk dana Covid-19 yang sudah dianggarkan, hendaknya dapat membuat pelayanan semaksimal mungkin, dalam pencegahan, penanganan dan pemantauan, agar Covid-19 bisa diminimalisir,” tuntasnya.

Juru bicara Fraksi Golkar, Piramli secara tegas menyatakan dana Covid-19 harus digunakan secara transparan. “Gugus tugas harus transparan dalam pengelolaan dana covid-19,” singkatnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Antonius Thambun, menuturkan anggaran daerah berpotensi mengalami penurunan di penganggaran berikutnya karena dampak Covid-19. Oleh karena itu anggaran yang ada ditegaskan dia agar dilaksanakan dengan efektif dan efisien. “Kami juga mengajak Pemda untuk melakukan perencanaan yang matang bersama legislatif, agar objek pendapatan daerah dapat dimaksimalkan untuk memberi hasil yang efektif dan efisien bagi daerah,” tuntasnya.

Baca Juga :  Sejumlah Wartawan di Kapuas Hulu Gelar Syukuran HPN 2022

Juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Sukardi menuturkan, agar Pemda harus mengoptimalkan sektor usaha kecil dan makro untuk mendorong geliat ekonomi di Kapuas Hulu. Dalam penyusunan program ke depannya diharapkan dia agar berpedoman pada asas manfaat orang banyak, program itu harus capai hasil yang maksimal. “Terkait serapan anggaran di OPD harusnya berimbang, tidak lambat di awal tahun tapi cepat di akhir tahun,” katanya.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Aweng menyatakan anggaran Covid-19 yang sudah dialokasikan dari anggaran tidak terduga Rp9 miliar lebih. Anggaran itu, menurut dia, harus digunakan untuk penanganan kesehatan yang tepat, efektif dan efisien. Penanganan Covid-19, diakui mereka sudah membuat banyak pemotongan program, sehingga banyak juga yang tertunda atau tidak maksimal. Sebab itu, dia menambahkan, bagi program fisik yang mendapat anggaran harus cepat dikerjakan agar tepat waktu selesainya. “Bagi program yang setengah fisik, seperti jalan yang menuju kecamatan, hendaknya bisa dilanjutkan pada 2021. Akses menuju 23 kecamatan harus diupayakan agar dapat teraspal dengan baik, baik itu di kecamatan Empanang, Silat Hilir, dan Silat Hulu dan termasuk kecamatan lainnya,” paparnya.

Aweng juga mengingatkan kepada OPD untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Pasalnya, dia menambahkan, dari total anggaran 2020 baru 50 persen yang terserap. “Serapan baru 50 persen, kami minta serapan APBD itu lebih banyak agar silpa minim di tahun depan,” tuturnya.

Juru bicara Fraksi Persatuan Bangsa, Stepanus menyatakan anggaran penanganan Covid-19 harus dimanfaatkan Pemda dengan baik dan tepat sasaran. Seperti dimisalkan dia pada anggaran bantuan sembako yang mestinya dilakukan pemerintah. Harapan dia, masyarakat yang membutuhkan dan berhak bisa merasakan semuanya. Kemudian terkait kegiatan fisik, menurut dia, agar sesegera mungkin dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Baca Juga :  Jalan Rusak, Perusahaan Sawit Tanggung Jawab

Lalu tentang program prioritas Pemda seperti mocaf, jagung, ikan, dan lain-lain, disarankan dia, hendaknya melakukan fokus pada produktivitas dan pertahankan pemasaran. “Selanjutnya terkait kratom, ini perlu dipertahankan oleh Pemda karena hanya ini yang bertahan untuk ekonomi sebagian besar masyarakat petani di Kapuas Hulu saat ini, sebab harga komoditi pertanian yang lain masih lesu,” tuntasnya.

Sementara itu Fraksi Nasdem lewat juru bicaranya Silvia berharap dana yang sudah disusun dan dibahas dapat dilaksanakan dengan baik. “Semoga ini jadi pembangunan yang konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat Kapuas Hulu, dimasa kini dan masa yang akan datang,” singkatnya.

Merespons masukan dari seluruh fraksi-fraksi di DPRD Kapuas Hulu, Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero mengatakan bahwa perubahan anggaran dilakukan saat pandemi Covid-19, karena tekanan keuangan besar dari Pemerintah Pusat, sehingga berimbas ke daerah. Akibat pemotongan dana transfer, tak dipungkiri dia, membuat kegiatan di semua OPD di Kapuas Hulu mengalami kekurangan. “Saya mengharapkan OPD dapat mengawasi pihak penyedia barang dan jasa, agar dana terserap baik dan pekerjaan terealisasi. Karena kita tahu bahwa dana program non fisik akan bikin pemotongan anggaran di penganggaran berikutnya bila tidak terselesaikan dengan baik,” ucapnya.

Dia juga berharap agar jajaran OPD segera mencairkan anggaran kegiatan yang sudah dilaksanakan, agar nilai manfaat program bisa dirasakan secepatnya oleh masyarakat. Akan tetapi, dia menambahkan, OPD juga harus tetap kelola keuangan sebaik mungkin. “Hal yang jadi potensi temuan, cek dan lakukan perbaikan,” tegas Wabup.

Di sisi lain selama munculnya pandemi Covid-19, diakui Wabup, menyebabkan banyak perubahan kehidupan sosial. Untuk itu, kata Wabup, semua pihak harus bekerja sama dalam menyosialisasikan serta mengajak warga untuk mematuhi protokol kesehatan. “Agar pandemi Covid-19 ini bisa kita cegah dan cepat berlalu,” pungkas Wabup. (dRe)

Raperda Perubahan APBD TA 2020 Disetujui

PUTUSSIBAU – Perubahan APBD Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020 terjadi pengurangan anggaran dari pagu yang telah ditetapkan sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut terungkap dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (29/9) di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Disebutkan bahwa sebelumnya sebesar Rp1,7 triliun berkurang menjadi Rp130 miliar, sehingga tersisa Rp1,6 triliun. Sedangkan pada anggaran belanja yang mencapai Rp1,8 triliun, berkurang Rp113 miliar, sehingga menjadi Rp1,7 triliun.

Fraksi PPP melalui juru bicaranya M. Zaini menuturkan bahwa dengan anggaran perubahan tersebut program kegiatan yang sudah dirancang, harus optimal dan terselesaikan sesuai jadwal dan tepat sasaran. “Kebijakan keuangan harus direalisasikan untuk kebutuhan masyarakat, pulihkan ekonomi dengan perhatikan sektor usaha kecil dan mikro. Pemda juga harus bangun kebersamaan dalam memutus mata rantai Covid-19,” tuntasnya.

Juru bicara Fraksi PAN, Sinardi menuturkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menambah anggaran di perubahan APBD hendaknya mengutamakan pada kebutuhan mendesak. Anggaran yang berjalan, menurut dia, juga harus diserap secepatnya.

“Isu yang perlu diperhatikan diantaranya layanan pendidikan, layanan kesehatan, ancaman keselamatan lingkungan, rendahnya produksi pertanian, rusaknya infrastruktur, keluarga berencana serta indeks pembangunan manusia. Lalu untuk dana Covid-19 yang sudah dianggarkan, hendaknya dapat membuat pelayanan semaksimal mungkin, dalam pencegahan, penanganan dan pemantauan, agar Covid-19 bisa diminimalisir,” tuntasnya.

Juru bicara Fraksi Golkar, Piramli secara tegas menyatakan dana Covid-19 harus digunakan secara transparan. “Gugus tugas harus transparan dalam pengelolaan dana covid-19,” singkatnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Antonius Thambun, menuturkan anggaran daerah berpotensi mengalami penurunan di penganggaran berikutnya karena dampak Covid-19. Oleh karena itu anggaran yang ada ditegaskan dia agar dilaksanakan dengan efektif dan efisien. “Kami juga mengajak Pemda untuk melakukan perencanaan yang matang bersama legislatif, agar objek pendapatan daerah dapat dimaksimalkan untuk memberi hasil yang efektif dan efisien bagi daerah,” tuntasnya.

Baca Juga :  Jalan Rusak, Perusahaan Sawit Tanggung Jawab

Juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Sukardi menuturkan, agar Pemda harus mengoptimalkan sektor usaha kecil dan makro untuk mendorong geliat ekonomi di Kapuas Hulu. Dalam penyusunan program ke depannya diharapkan dia agar berpedoman pada asas manfaat orang banyak, program itu harus capai hasil yang maksimal. “Terkait serapan anggaran di OPD harusnya berimbang, tidak lambat di awal tahun tapi cepat di akhir tahun,” katanya.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Aweng menyatakan anggaran Covid-19 yang sudah dialokasikan dari anggaran tidak terduga Rp9 miliar lebih. Anggaran itu, menurut dia, harus digunakan untuk penanganan kesehatan yang tepat, efektif dan efisien. Penanganan Covid-19, diakui mereka sudah membuat banyak pemotongan program, sehingga banyak juga yang tertunda atau tidak maksimal. Sebab itu, dia menambahkan, bagi program fisik yang mendapat anggaran harus cepat dikerjakan agar tepat waktu selesainya. “Bagi program yang setengah fisik, seperti jalan yang menuju kecamatan, hendaknya bisa dilanjutkan pada 2021. Akses menuju 23 kecamatan harus diupayakan agar dapat teraspal dengan baik, baik itu di kecamatan Empanang, Silat Hilir, dan Silat Hulu dan termasuk kecamatan lainnya,” paparnya.

Aweng juga mengingatkan kepada OPD untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Pasalnya, dia menambahkan, dari total anggaran 2020 baru 50 persen yang terserap. “Serapan baru 50 persen, kami minta serapan APBD itu lebih banyak agar silpa minim di tahun depan,” tuturnya.

Juru bicara Fraksi Persatuan Bangsa, Stepanus menyatakan anggaran penanganan Covid-19 harus dimanfaatkan Pemda dengan baik dan tepat sasaran. Seperti dimisalkan dia pada anggaran bantuan sembako yang mestinya dilakukan pemerintah. Harapan dia, masyarakat yang membutuhkan dan berhak bisa merasakan semuanya. Kemudian terkait kegiatan fisik, menurut dia, agar sesegera mungkin dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Baca Juga :  Bupati Buka Musdat Ke III

Lalu tentang program prioritas Pemda seperti mocaf, jagung, ikan, dan lain-lain, disarankan dia, hendaknya melakukan fokus pada produktivitas dan pertahankan pemasaran. “Selanjutnya terkait kratom, ini perlu dipertahankan oleh Pemda karena hanya ini yang bertahan untuk ekonomi sebagian besar masyarakat petani di Kapuas Hulu saat ini, sebab harga komoditi pertanian yang lain masih lesu,” tuntasnya.

Sementara itu Fraksi Nasdem lewat juru bicaranya Silvia berharap dana yang sudah disusun dan dibahas dapat dilaksanakan dengan baik. “Semoga ini jadi pembangunan yang konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat Kapuas Hulu, dimasa kini dan masa yang akan datang,” singkatnya.

Merespons masukan dari seluruh fraksi-fraksi di DPRD Kapuas Hulu, Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero mengatakan bahwa perubahan anggaran dilakukan saat pandemi Covid-19, karena tekanan keuangan besar dari Pemerintah Pusat, sehingga berimbas ke daerah. Akibat pemotongan dana transfer, tak dipungkiri dia, membuat kegiatan di semua OPD di Kapuas Hulu mengalami kekurangan. “Saya mengharapkan OPD dapat mengawasi pihak penyedia barang dan jasa, agar dana terserap baik dan pekerjaan terealisasi. Karena kita tahu bahwa dana program non fisik akan bikin pemotongan anggaran di penganggaran berikutnya bila tidak terselesaikan dengan baik,” ucapnya.

Dia juga berharap agar jajaran OPD segera mencairkan anggaran kegiatan yang sudah dilaksanakan, agar nilai manfaat program bisa dirasakan secepatnya oleh masyarakat. Akan tetapi, dia menambahkan, OPD juga harus tetap kelola keuangan sebaik mungkin. “Hal yang jadi potensi temuan, cek dan lakukan perbaikan,” tegas Wabup.

Di sisi lain selama munculnya pandemi Covid-19, diakui Wabup, menyebabkan banyak perubahan kehidupan sosial. Untuk itu, kata Wabup, semua pihak harus bekerja sama dalam menyosialisasikan serta mengajak warga untuk mematuhi protokol kesehatan. “Agar pandemi Covid-19 ini bisa kita cegah dan cepat berlalu,” pungkas Wabup. (dRe)

Most Read

Cegah Penyebaran Covid-19 Jelang Nataru

Barang Bukti Narkotika Dimusnahkan

Agen Penyalur Diburu

Artikel Terbaru

/