alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, May 22, 2022

Pemkab Berpedoman pada SAKIP

PUTUSSIBAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu berusaha maksimal untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kaidah dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).  Hal ini diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat saat mengikuti Evaluasi Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB Tahun 2021 di Aula Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (1/9).

Lebih lanjut Wabup menambahkan, dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemkab sangat memerlukan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi ini. “Yang mana bisa menjadi wadah bagi kami untuk lebih memahami pengelolaan sakip yang benar,” tambah Wabup.

Wabup memastikan jika Pemkab berusaha maksimal untuk meningkatkan implementasi SAKIP, dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil. Dikatakan Wabup, dalam pelaksanaan dan evaluasi SAKIP tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Yaitu, sebut dia, pertama dokumen perencanaan mulai dari RPJMD dan Renstra telah di-review, sehingga ada revisi pada 2017. Kemudian yang kedua, dijelaskan dia, telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan secara rutin.

Baca Juga :  Bupati Resmikan Penggunaan Masjid Agung

“Perencanaan pembangunan tidak lagi dilakukan secara sporadis. Contohnya pada tahun 2021 perencanaan pembangunan fokus pada penanganan pandemi Covid-19 serta vaksinasi,” ucap Wabup. Ketiga, lanjut Wabup, para pejabat di lingkungan Pemkab sudah menyadari bahwa setiap jabatan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi perjanjian kinerja yang mereka tanda tangani setiap awal tahun. “Kami mewajibkan perjanjian kinerja ditandatangani oleh pejabat eselon II sampai dengan eselon IV di perangkat daerah masing masing,” terang Wabup lagi.

Yang keempat, Pemkab dipastikan dia, telah menerapkan monitoring pengukuran kinerja. Di mana, dia menambahkan, setiap triwulan perangkat daerah diwajibkan untuk melakukan pengukuran kinerja.

“Perangkat daerah akan membandingkan perjanjian kinerja dan realisasinya setiap triwulan. Setelah pengukuran/monitoring dilakukan tentunya perangkat daerah akan melakukan evaluasi atas pencapaian tersebut, sehingga perangkat daerah dapat menetukan apa yang dapat mereka lakukan lebih baik lagi dan apa yang sebaiknya mereka tidak lakukan untuk mencapai target sasaran,” papar Wabup.

Baca Juga :  Rinto Nekad Foto Bareng Pasien Covid-19

Kelima, lanjut Wabup, adalah implementasi SAKIP ini tentunya dikawal oleh Inspektorat. Dalam hal ini Inspektorat dipastikan dia, telah melakukan evaluasi atas implementasi Sakip di masing-masing perangkat daerah.  Kemudian yang terakhir, sebut dia, adalah penerapan teknologi.

“Saat ini kami sedang membangun kembali aplikasi berbasis web yang mana digunakan untuk pengukuran dan monitoring kinerja. Penerapan teknologi tentunya untuk mendorong transparasi kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah,” pungkas Wabup. Dalam evaluasi yang digelar secara virtual tersebut juga dihadiri para pimpinan OPD dan jajaran dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu. (dRe)

PUTUSSIBAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu berusaha maksimal untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kaidah dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).  Hal ini diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat saat mengikuti Evaluasi Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB Tahun 2021 di Aula Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (1/9).

Lebih lanjut Wabup menambahkan, dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemkab sangat memerlukan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi ini. “Yang mana bisa menjadi wadah bagi kami untuk lebih memahami pengelolaan sakip yang benar,” tambah Wabup.

Wabup memastikan jika Pemkab berusaha maksimal untuk meningkatkan implementasi SAKIP, dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil. Dikatakan Wabup, dalam pelaksanaan dan evaluasi SAKIP tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Yaitu, sebut dia, pertama dokumen perencanaan mulai dari RPJMD dan Renstra telah di-review, sehingga ada revisi pada 2017. Kemudian yang kedua, dijelaskan dia, telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan secara rutin.

Baca Juga :  Muspika Perbatasan Jaga Ketat Akses Negara

“Perencanaan pembangunan tidak lagi dilakukan secara sporadis. Contohnya pada tahun 2021 perencanaan pembangunan fokus pada penanganan pandemi Covid-19 serta vaksinasi,” ucap Wabup. Ketiga, lanjut Wabup, para pejabat di lingkungan Pemkab sudah menyadari bahwa setiap jabatan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi perjanjian kinerja yang mereka tanda tangani setiap awal tahun. “Kami mewajibkan perjanjian kinerja ditandatangani oleh pejabat eselon II sampai dengan eselon IV di perangkat daerah masing masing,” terang Wabup lagi.

Yang keempat, Pemkab dipastikan dia, telah menerapkan monitoring pengukuran kinerja. Di mana, dia menambahkan, setiap triwulan perangkat daerah diwajibkan untuk melakukan pengukuran kinerja.

“Perangkat daerah akan membandingkan perjanjian kinerja dan realisasinya setiap triwulan. Setelah pengukuran/monitoring dilakukan tentunya perangkat daerah akan melakukan evaluasi atas pencapaian tersebut, sehingga perangkat daerah dapat menetukan apa yang dapat mereka lakukan lebih baik lagi dan apa yang sebaiknya mereka tidak lakukan untuk mencapai target sasaran,” papar Wabup.

Baca Juga :  Pererat Silaturahmi Lintas Sektoral Beserta Keluarga

Kelima, lanjut Wabup, adalah implementasi SAKIP ini tentunya dikawal oleh Inspektorat. Dalam hal ini Inspektorat dipastikan dia, telah melakukan evaluasi atas implementasi Sakip di masing-masing perangkat daerah.  Kemudian yang terakhir, sebut dia, adalah penerapan teknologi.

“Saat ini kami sedang membangun kembali aplikasi berbasis web yang mana digunakan untuk pengukuran dan monitoring kinerja. Penerapan teknologi tentunya untuk mendorong transparasi kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah,” pungkas Wabup. Dalam evaluasi yang digelar secara virtual tersebut juga dihadiri para pimpinan OPD dan jajaran dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu. (dRe)

Most Read

Artikel Terbaru

/