alexametrics
30 C
Pontianak
Monday, May 23, 2022

Pemda Siapkan Tiga Raperda Baru

PUTUSSIBAU – Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan pidato pengantar tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (2/8). Ketiga Raperda tersebut disampaikan di hadapan anggota legislatif dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

Ketiga Raperda tersebut yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026, kemudian Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021- 2025.

Dalam pidatonya, Bupati Fransiskus Diaan menjelaskan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Yang artinya penetapan RPJMD harus sudah di tetapkan sebelum tanggal 26 agustus 2021.

Selain itu Bupati menjelaskan, dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi rancangan peraturan daerah yang diajukan juga telah disesuaikan dengan beberapa dokumen lainnya.

“Diantaranya adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah, serta telah dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis,” papar Bupati.

Sedangkan Raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana pembentukan dan penataan perangkat daerah harus dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran.

Baca Juga :  Deklarasi Cinta Damai Pilkada Kapuas Hulu

“Beban kerja yang sesuai serta kondisi nyata di masing-masing daerah, hal ini tentunya sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah  yaitu rasional, proporsional, efektif, dan efisien,” kata Bupati yang akrab disapa Bang Sis ini.

Oleh karenanya kata Bupati, Pemkab Kapuas Hulu perlu melakukan penyesuaian dan penyelarasan kembali terhadap beberapa nomenklatur perangkat daerah serta sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen, perencanaan, dan penganggaran.

“Guna meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026,” kata Bupati.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan, urgensi peraturan daerah tentang perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan merupakan bagian yang akan dimasukan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, khususnya terkait dengan perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan dibutuhkan untuk penyusunan rencana kerja perangkat daerah sebagai unsur yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program dan kegiatan.

“Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, unsur pimpinan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah Kabupaten bersama pemangku kepentingan lainnya harus mampu bersinergi, berkoordinasi, dan memiliki integritas serta komitmen yang tinggi, untuk mencapai seluruh sasaran dari arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ini,” ucap Bupati.

Baca Juga :  Tak Lolos Skrining 17 Nakes Gagal Divaksin

Kemudian terkait dengan Raperda tentang penyertaan modal pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2025, Pemkab Kapuas Hulu telah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Kalbar yang  jumlah akumulasinya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp.104.106 milyar

Dikatakan Bupati, penyertaan modal yang dilakukan Pemkab Kapuas Hulu dimaksudkan untuk meningkatkan pelayananan kepada masyarakat, serta untuk menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

“Tujuan dari penyertaan modal diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan asset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan PAD yang dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip – prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat atau good corporate governance, sehingga dapat memberikan manfaat, keuntungan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Bupati.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Kuswandi didampingi Wakil Ketua DPRD dan disaksikan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Hadir dalam Sidang Paripurna tersebut, Wakil Bupati Wahyudi Hidayat, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan BUMD, instansi vertikal, dan undangan lainnya. (dRe)

PUTUSSIBAU – Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan pidato pengantar tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (2/8). Ketiga Raperda tersebut disampaikan di hadapan anggota legislatif dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

Ketiga Raperda tersebut yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026, kemudian Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021- 2025.

Dalam pidatonya, Bupati Fransiskus Diaan menjelaskan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Yang artinya penetapan RPJMD harus sudah di tetapkan sebelum tanggal 26 agustus 2021.

Selain itu Bupati menjelaskan, dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi rancangan peraturan daerah yang diajukan juga telah disesuaikan dengan beberapa dokumen lainnya.

“Diantaranya adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah, serta telah dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis,” papar Bupati.

Sedangkan Raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana pembentukan dan penataan perangkat daerah harus dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran.

Baca Juga :  Pengembangan Ekonomi Hijau

“Beban kerja yang sesuai serta kondisi nyata di masing-masing daerah, hal ini tentunya sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah  yaitu rasional, proporsional, efektif, dan efisien,” kata Bupati yang akrab disapa Bang Sis ini.

Oleh karenanya kata Bupati, Pemkab Kapuas Hulu perlu melakukan penyesuaian dan penyelarasan kembali terhadap beberapa nomenklatur perangkat daerah serta sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen, perencanaan, dan penganggaran.

“Guna meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026,” kata Bupati.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan, urgensi peraturan daerah tentang perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan merupakan bagian yang akan dimasukan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, khususnya terkait dengan perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan dibutuhkan untuk penyusunan rencana kerja perangkat daerah sebagai unsur yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program dan kegiatan.

“Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, unsur pimpinan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah Kabupaten bersama pemangku kepentingan lainnya harus mampu bersinergi, berkoordinasi, dan memiliki integritas serta komitmen yang tinggi, untuk mencapai seluruh sasaran dari arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ini,” ucap Bupati.

Baca Juga :  99 Sanggar Terdaftar di Disdikbud

Kemudian terkait dengan Raperda tentang penyertaan modal pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2025, Pemkab Kapuas Hulu telah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Kalbar yang  jumlah akumulasinya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp.104.106 milyar

Dikatakan Bupati, penyertaan modal yang dilakukan Pemkab Kapuas Hulu dimaksudkan untuk meningkatkan pelayananan kepada masyarakat, serta untuk menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

“Tujuan dari penyertaan modal diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan asset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan PAD yang dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip – prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat atau good corporate governance, sehingga dapat memberikan manfaat, keuntungan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Bupati.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Kuswandi didampingi Wakil Ketua DPRD dan disaksikan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Hadir dalam Sidang Paripurna tersebut, Wakil Bupati Wahyudi Hidayat, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan BUMD, instansi vertikal, dan undangan lainnya. (dRe)

Most Read

Artikel Terbaru

/