alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Arwana dan Belida Paling Krusial

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) memasukan ikan Arwana, Belida, dan Bala Shark ke dalam jenis ikan dilindungi yang dimuat dalam Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 2021. Lantas bagaimana implementasi dan respon masyarakat?

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pontianak, Miharjo mengatakan, Kepmen Nomor 1 tahun 2021 ini merupakan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam peralihan pengendalian otoritas yang sebelumnya berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam Kepmen tersebut setidaknya ada 20 jenis ikan yang masuk dalam kategori dilindungi. Tiga di antaranya merupakan endemik Kalimantan Barat, yakin Arwana Kalimantan (super red), Belida dan Bala Shark. Dari tiga jenis ikan asal Kalimantan itu, kata Miharjo, yang paling krusial adalah Arwana dan Belida.

Dikatakan Miharjo, ikan Arwana Kalimantan, khususnya Super Red telah dilindungi. Bahkan masuk dalam kategori Apendix II dalam daftar CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

“Selain spesies Apendix II, Arwana Super Red, juga merupakan satwa endemik Kalimantan Barat. Sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengaturan dalam siklus hidupnya,” kata Miharjo. “Yakni mulai dari habitat, penangkaran hingga pemanfaatannya. Artinya, semua itu harus memiliki izin,” sambungnya.

Sehingga, kata Miharjo, ke depannya, masyarakat yang ingin melakukan pemanfaatkan terhadap satwa ini harus mendaftarkan ke pemerintah, dalam hal ini KKP, untuk mendapatkan SIPJI (Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan).

Baca Juga :  Angelina Resmi Jabat Ketua TP-PKK

“Misalnya mulai penangkaran, hingga ke penjualan harus berizin. Termasuk untuk pemeliharaan. Setidaknya ikan itu harus memiliki sertifikat. Jelas asal usulnya,” kata dia.

Kendati demikian, pihaknya masih menunggu regulasi turunan dari Kepmen Nomor 1 tahun 2021 tersebut. Baik itu PP (peraturan pemerintah) maupun PNBP (pendapatan negara bukan pajak).

Sedangkan, untuk jenis ikan Belida, kata Miharjo, rencananya akan dimasukan dalam kategori Apendik I karena memang jumlahnya sudah sangat jarang ditemui di habitat aslinya. “Kami masih menunggu juknisnya. Memang ada rencana untuk memasukan Belida dalam kategori Apendix I,” terang Miharjo.

Jika nanti, lanjut Miharjo, Belida masuk dalam kategori Apendix I maka perlindungannya dilakukan secara penuh. Sementara itu, terkait dengan pengiriman Belida ke luar Kalbar, diakui Miharjo sudah jarang dilakukan.

“Kalau Belida sudah tidak ada lagi. Mungkin terakhir 2017. Sebelum Kepmen itu keluar. Tapi kalau Arwana hampir setiap hari ada pengiriman,” jelasnya.

Berdasarkan data lalu lintas pengiriman ikan hias domestik November 2020 mencapai Rp9,2 miliar. Terdiri dari Arwana Super Red, Cupang, Peyang, Udang ketak, Ringau, Arwana Silver, Bawal Putih segar, dan Rasbora.

Sedangkan untuk lalu lintas pengiriman luar negeri (ekspor) mencapai Rp 4,9 miliar dengan negara tujuan dominan seperti Hongkong, singapura, China, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan Jepang.

Respon Masyarakat

Keputusan Menteri Nomor 1 tahun 2021 tersebut mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Salah satunya Rudi, pemilik toko ikan predator dan ikan hias.

Baca Juga :  Banjir Putusibau,  Penangkaran Arwana Jebol

Ditemui di tokonya, di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Kota Pontianak, ia mengaku sependapat dengan keputusan pemerintah tersebut. Hanya saja, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat lebih luas, sekaligus memberikan solusi.

“Saya kira pemerintah perlu melakukan sosilisasi dan memberi solusi.Teruma untuk masyarakat bawah, pedagang dan nelayan.” katanya, Minggu (7/3).

Menurut Rudi, hingga saat ini dirinya belum mendapat sosialisasi terkait dengan aturan tersebut. Selama ini toko ikan milik Rudi terkenal menjual jenis ikan hias lokal, seperti Arwana Super Red, Arwana Silver, Ketang, Pari, Kaviat, Ringau (Tiger Fish), Channa hingga Belida, serta jenis ikan hias lainnya seperti Bala Shark, Koki, dan cupang.

“Untuk Belida biasanya saya mendapat suplai dari daerah lain, seperti Kapuas Hulu, Ambawang, dan Singkawang. Sekali turun, hingga ratusan ekor,” bebernya. Ikan Belida tersebut ia jual kembali ke daerah lain di Kalimantan Barat dengan harga Rp15.000 perekor dengan ukuran 20-25 cm.

“Kalau ke luar Kalbar sudah tidak bisa lagi. Tidak diperbolehkan pemerintah,” katanya.  Untuk itu ia berharap, pemerintah memberikan solusi terbaik bagi masyarakat, jika ingin menegakkan aturan.

“Sekali lagi, pemerintah harus melakukan sosialisasi. Jangan main rampas atau sita, jika menemui ikan tersebut di toko. Apalagi ikan itu nantinya dilepaskan di sungai. Khawatirnya akan ditangkap oleh nelayan dan dijual kembali, ujung-ujungnya muter-muter di situ saja,” bebernya.  (arf)

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) memasukan ikan Arwana, Belida, dan Bala Shark ke dalam jenis ikan dilindungi yang dimuat dalam Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 2021. Lantas bagaimana implementasi dan respon masyarakat?

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pontianak, Miharjo mengatakan, Kepmen Nomor 1 tahun 2021 ini merupakan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam peralihan pengendalian otoritas yang sebelumnya berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam Kepmen tersebut setidaknya ada 20 jenis ikan yang masuk dalam kategori dilindungi. Tiga di antaranya merupakan endemik Kalimantan Barat, yakin Arwana Kalimantan (super red), Belida dan Bala Shark. Dari tiga jenis ikan asal Kalimantan itu, kata Miharjo, yang paling krusial adalah Arwana dan Belida.

Dikatakan Miharjo, ikan Arwana Kalimantan, khususnya Super Red telah dilindungi. Bahkan masuk dalam kategori Apendix II dalam daftar CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

“Selain spesies Apendix II, Arwana Super Red, juga merupakan satwa endemik Kalimantan Barat. Sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengaturan dalam siklus hidupnya,” kata Miharjo. “Yakni mulai dari habitat, penangkaran hingga pemanfaatannya. Artinya, semua itu harus memiliki izin,” sambungnya.

Sehingga, kata Miharjo, ke depannya, masyarakat yang ingin melakukan pemanfaatkan terhadap satwa ini harus mendaftarkan ke pemerintah, dalam hal ini KKP, untuk mendapatkan SIPJI (Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan).

Baca Juga :  Dinkes Segera Bangun Dua Puskesmas

“Misalnya mulai penangkaran, hingga ke penjualan harus berizin. Termasuk untuk pemeliharaan. Setidaknya ikan itu harus memiliki sertifikat. Jelas asal usulnya,” kata dia.

Kendati demikian, pihaknya masih menunggu regulasi turunan dari Kepmen Nomor 1 tahun 2021 tersebut. Baik itu PP (peraturan pemerintah) maupun PNBP (pendapatan negara bukan pajak).

Sedangkan, untuk jenis ikan Belida, kata Miharjo, rencananya akan dimasukan dalam kategori Apendik I karena memang jumlahnya sudah sangat jarang ditemui di habitat aslinya. “Kami masih menunggu juknisnya. Memang ada rencana untuk memasukan Belida dalam kategori Apendix I,” terang Miharjo.

Jika nanti, lanjut Miharjo, Belida masuk dalam kategori Apendix I maka perlindungannya dilakukan secara penuh. Sementara itu, terkait dengan pengiriman Belida ke luar Kalbar, diakui Miharjo sudah jarang dilakukan.

“Kalau Belida sudah tidak ada lagi. Mungkin terakhir 2017. Sebelum Kepmen itu keluar. Tapi kalau Arwana hampir setiap hari ada pengiriman,” jelasnya.

Berdasarkan data lalu lintas pengiriman ikan hias domestik November 2020 mencapai Rp9,2 miliar. Terdiri dari Arwana Super Red, Cupang, Peyang, Udang ketak, Ringau, Arwana Silver, Bawal Putih segar, dan Rasbora.

Sedangkan untuk lalu lintas pengiriman luar negeri (ekspor) mencapai Rp 4,9 miliar dengan negara tujuan dominan seperti Hongkong, singapura, China, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan Jepang.

Respon Masyarakat

Keputusan Menteri Nomor 1 tahun 2021 tersebut mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Salah satunya Rudi, pemilik toko ikan predator dan ikan hias.

Baca Juga :  Sering Blankspot, Namun Dapur Emak Tetap Menggepul

Ditemui di tokonya, di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Kota Pontianak, ia mengaku sependapat dengan keputusan pemerintah tersebut. Hanya saja, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat lebih luas, sekaligus memberikan solusi.

“Saya kira pemerintah perlu melakukan sosilisasi dan memberi solusi.Teruma untuk masyarakat bawah, pedagang dan nelayan.” katanya, Minggu (7/3).

Menurut Rudi, hingga saat ini dirinya belum mendapat sosialisasi terkait dengan aturan tersebut. Selama ini toko ikan milik Rudi terkenal menjual jenis ikan hias lokal, seperti Arwana Super Red, Arwana Silver, Ketang, Pari, Kaviat, Ringau (Tiger Fish), Channa hingga Belida, serta jenis ikan hias lainnya seperti Bala Shark, Koki, dan cupang.

“Untuk Belida biasanya saya mendapat suplai dari daerah lain, seperti Kapuas Hulu, Ambawang, dan Singkawang. Sekali turun, hingga ratusan ekor,” bebernya. Ikan Belida tersebut ia jual kembali ke daerah lain di Kalimantan Barat dengan harga Rp15.000 perekor dengan ukuran 20-25 cm.

“Kalau ke luar Kalbar sudah tidak bisa lagi. Tidak diperbolehkan pemerintah,” katanya.  Untuk itu ia berharap, pemerintah memberikan solusi terbaik bagi masyarakat, jika ingin menegakkan aturan.

“Sekali lagi, pemerintah harus melakukan sosialisasi. Jangan main rampas atau sita, jika menemui ikan tersebut di toko. Apalagi ikan itu nantinya dilepaskan di sungai. Khawatirnya akan ditangkap oleh nelayan dan dijual kembali, ujung-ujungnya muter-muter di situ saja,” bebernya.  (arf)

Most Read

Komit Dukung Program Gubernur

Selamat Milad ke-95 Nahdlatul Ulama

Aparat Usir Kapal Vietnam

Artikel Terbaru

/