alexametrics
28.9 C
Pontianak
Wednesday, May 25, 2022

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 Disetujui

PUTUSSIBAU – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kapuas Hulu tahun anggaran 2020 disetujui. Persetujuan tersebut dituangkan melalui Sidang Paripurna DPRD agenda mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Selasa (6/7) kemarin.

Banyak masukan disampaikan fraksi-Fraksi DPRD Kapuas Hulu untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu di masa yang akan datang. Beberapa masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD tersebut terkait serapan APBD yang perlu dimaksimalkan. Pasalnya APBD 2020 masih terdapat Silpa hingga Rp53,2 miliar. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan opini WTP dari BPK RI perwakilan Kalbar, memaksimalkan sektor Kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur dasar. Kemudian mendorong penyertaan modal ke Bank Kalbar untuk menunjang PAD.

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan, dengan ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2020, berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah mempertanggungjawabkan keuangan daerah tahun anggaran 2020.

Baca Juga :  DPRD Landak Gelar Dengar Pendapat Raperda Kelembagaan Adat, Heri Saman: Upaya Pemberdayaan Adat Dayak

“Dalam rangka terwujudnya tertib administrasi penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan daerah sebagai salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ucap Bupati.

Seiring dengan persetujuan Raperda tersebut, Bupati mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi masukan dari fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu. Bupati juga menginstruksikan agar OPD lebih memperhatikan program yang memaksimalkan serapan anggaran. Dia berpesan agar menyikapi segera temuan BPK terkait pajak deposito dan selisih deposito. “Ada temuan lemahnya sistem pengendalian internal, pengelolaan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), lalu denda keterlambatan pekerjaan serta sisa Bantuan Oprasional Sekolah daerah,” papar Bupati.

Bupati menegaskan agar BOS dilakukan pengawasan, sehingga programnya tepat sasaran. Ia juga menambahkan terkait dengan anggaran belanja daerah untuk Covid-19 juga harus efektif, efisien, dan transparan.

Baca Juga :  Solusi di Masa Pandemi Covid-19, Seluruh Fraksi Setujui Perubahan RPJMD 2018-2023.

“Kepada OPD teknis terkait beras dan kebutuhan pokok, pastikan terpenuhi dengan baik di Kapuas Hulu,” ujarnya.

Bupati menambahkan, penyertaan modal Bank Kalbar harus direalisasi guna mengoptimalkan PAD daerah dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Di samping itu, Pemkab, menurut dia, akan mengkaji posisi ruang terbuka hijau yang diusul sebelumnya.

“Kita bersama-sama menyukseskan program Kapuas Hulu HEBAT. Pemda Kapuas Hulu diharapkan bisa pertahankan WTP dari BPK Kalbar,” tuntas Bupati.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Wahyudi Hidayat, jajaran Forkompimda Kabupaten Kapuas Hulu, dan para pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Kapuas serta tamu undangan lainnya. (dRe)

PUTUSSIBAU – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kapuas Hulu tahun anggaran 2020 disetujui. Persetujuan tersebut dituangkan melalui Sidang Paripurna DPRD agenda mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Selasa (6/7) kemarin.

Banyak masukan disampaikan fraksi-Fraksi DPRD Kapuas Hulu untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu di masa yang akan datang. Beberapa masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD tersebut terkait serapan APBD yang perlu dimaksimalkan. Pasalnya APBD 2020 masih terdapat Silpa hingga Rp53,2 miliar. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan opini WTP dari BPK RI perwakilan Kalbar, memaksimalkan sektor Kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur dasar. Kemudian mendorong penyertaan modal ke Bank Kalbar untuk menunjang PAD.

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan, dengan ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2020, berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah mempertanggungjawabkan keuangan daerah tahun anggaran 2020.

Baca Juga :  Masih Dibahas Pansus Bersama Instansi Terkait

“Dalam rangka terwujudnya tertib administrasi penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan daerah sebagai salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ucap Bupati.

Seiring dengan persetujuan Raperda tersebut, Bupati mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi masukan dari fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu. Bupati juga menginstruksikan agar OPD lebih memperhatikan program yang memaksimalkan serapan anggaran. Dia berpesan agar menyikapi segera temuan BPK terkait pajak deposito dan selisih deposito. “Ada temuan lemahnya sistem pengendalian internal, pengelolaan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), lalu denda keterlambatan pekerjaan serta sisa Bantuan Oprasional Sekolah daerah,” papar Bupati.

Bupati menegaskan agar BOS dilakukan pengawasan, sehingga programnya tepat sasaran. Ia juga menambahkan terkait dengan anggaran belanja daerah untuk Covid-19 juga harus efektif, efisien, dan transparan.

Baca Juga :  Bahas 3 Raperda Inisiatif Eksekutif

“Kepada OPD teknis terkait beras dan kebutuhan pokok, pastikan terpenuhi dengan baik di Kapuas Hulu,” ujarnya.

Bupati menambahkan, penyertaan modal Bank Kalbar harus direalisasi guna mengoptimalkan PAD daerah dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Di samping itu, Pemkab, menurut dia, akan mengkaji posisi ruang terbuka hijau yang diusul sebelumnya.

“Kita bersama-sama menyukseskan program Kapuas Hulu HEBAT. Pemda Kapuas Hulu diharapkan bisa pertahankan WTP dari BPK Kalbar,” tuntas Bupati.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Wahyudi Hidayat, jajaran Forkompimda Kabupaten Kapuas Hulu, dan para pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Kapuas serta tamu undangan lainnya. (dRe)

Most Read

Artikel Terbaru

/