alexametrics
26 C
Pontianak
Saturday, May 28, 2022

Raperda APBD 2020 Disetujui

PUTUSSIBAU – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kapuas Hulu tahun anggaran 2020 disetujui.

Persetujuan tersebut setelah melalui rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi di gedung DPRD Kapuas Hulu, Selasa (6/7) kemarin.

Banyak masukan disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD Kapuas Hulu untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah Kapuas Hulu di masa yang akan datang. Beberapa masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu misal terkait serapan APBD yang perlu dimaksimalkan. Pasalnya APBD 2020 masih terdapat Silpa hingga 53,2 Miliar. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan opini WTP dari BPK RI perwakilan Kalbar, memaksimalkan sektor Kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur dasar. Kemudian mendorong penyertaan modal ke Bank Kalbar untuk menunjang PAD.

Bupati Fransiskus Diaan menyampaikan, dengan ditetapkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2020, berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah mempertanggungjawabkan keuangan daerah tahun anggaran 2020.

Baca Juga :  Menyesuaikan Perubahan Struktur OPD Landak

“Dalam rangka terwujudnya tertib administrasi penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan daerah sebagai salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ucap Bupati.

Seiring dengan persetujuan Raperda tersebut, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan mengatakan pihaknya mengapresiasi masukan dari fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu.

Bupati juga menginstruksikan agar OPD lebih memperhatikan program yang memaksimalkan serapan anggaran. Sikapi segera temuan BPK terkait pajak deposito dan selisih deposito. “Ada temuan lemahnya sistem pengendalian internal, pengelolaan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), lalu denda keterlambatan pekerjaan serta sisa Bantuan Oprasional Sekolah daerah,” papar Bupati.

Bupati menegaskan agar BOS dilakukan pengawasan, agar programnya tepat sasaran. Ia juga menambahkan terkait dengan anggaran belanja daerah untuk Covid-19 juga harus efektif, efisien dan transparant.

Baca Juga :  LKPj 2020 Disetujui Dewan, Bupati Beri Apresiasi

“Kepada OPD teknis terkait beras dan kebutuhan pokok, pastikan terpenuhi dengan baik di Kapuas Hulu,” ujarnya.

Bupati menambahkan penyertaan modal Bank Kalbar harus direalisasi guna mengoptimalkan PAD daerah dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Disamping itu, Pemda Kapuas Hulu akan kaji posisi ruang terbuka hijau yang diusul sebelumnya.

“Kita bersama-sama menyukseskan program Kapuas Hulu HEBAT. Pemda Kapuas Hulu diharapkan bisa pertahankan WTP dari BPK Kalbar,” tuntas Bupati.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Wahyudi Hidayat, Forkompimda Kabupaten Kapuas Hulu dan para pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Kapuas serta tamu undangan lainnya. (dRe)

PUTUSSIBAU – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kapuas Hulu tahun anggaran 2020 disetujui.

Persetujuan tersebut setelah melalui rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi di gedung DPRD Kapuas Hulu, Selasa (6/7) kemarin.

Banyak masukan disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD Kapuas Hulu untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah Kapuas Hulu di masa yang akan datang. Beberapa masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu misal terkait serapan APBD yang perlu dimaksimalkan. Pasalnya APBD 2020 masih terdapat Silpa hingga 53,2 Miliar. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan opini WTP dari BPK RI perwakilan Kalbar, memaksimalkan sektor Kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur dasar. Kemudian mendorong penyertaan modal ke Bank Kalbar untuk menunjang PAD.

Bupati Fransiskus Diaan menyampaikan, dengan ditetapkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2020, berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah mempertanggungjawabkan keuangan daerah tahun anggaran 2020.

Baca Juga :  Empat Atlet Raih Nomor 3

“Dalam rangka terwujudnya tertib administrasi penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan daerah sebagai salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ucap Bupati.

Seiring dengan persetujuan Raperda tersebut, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan mengatakan pihaknya mengapresiasi masukan dari fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu.

Bupati juga menginstruksikan agar OPD lebih memperhatikan program yang memaksimalkan serapan anggaran. Sikapi segera temuan BPK terkait pajak deposito dan selisih deposito. “Ada temuan lemahnya sistem pengendalian internal, pengelolaan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), lalu denda keterlambatan pekerjaan serta sisa Bantuan Oprasional Sekolah daerah,” papar Bupati.

Bupati menegaskan agar BOS dilakukan pengawasan, agar programnya tepat sasaran. Ia juga menambahkan terkait dengan anggaran belanja daerah untuk Covid-19 juga harus efektif, efisien dan transparant.

Baca Juga :  Bahas Sepuluh Raperda, DPRD Dorong Raperda BLUD Segera Disahkan

“Kepada OPD teknis terkait beras dan kebutuhan pokok, pastikan terpenuhi dengan baik di Kapuas Hulu,” ujarnya.

Bupati menambahkan penyertaan modal Bank Kalbar harus direalisasi guna mengoptimalkan PAD daerah dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Disamping itu, Pemda Kapuas Hulu akan kaji posisi ruang terbuka hijau yang diusul sebelumnya.

“Kita bersama-sama menyukseskan program Kapuas Hulu HEBAT. Pemda Kapuas Hulu diharapkan bisa pertahankan WTP dari BPK Kalbar,” tuntas Bupati.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Wahyudi Hidayat, Forkompimda Kabupaten Kapuas Hulu dan para pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Kapuas serta tamu undangan lainnya. (dRe)

Most Read

Artikel Terbaru

/