alexametrics
27.8 C
Pontianak
Tuesday, July 5, 2022

Jalan Rusak, Perusahaan Sawit Tanggung Jawab

PUTUSSIBAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu telah memanggil sejumlah pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah kabupaten ini. Mereka membahas permasalahan akses jalan status kabupaten maupun desa yang selama ini juga digunakan oleh pihak perusahaan untuk aktivitas angkutan hasil perkebunan mereka.

Setelah dilakukan pembahasan bersama antara Pemkab, DPRD dan OPD terkait, nantinya akan ada MoU atau perjanjian kerja sama terkait penanganan jalan wilayah perkebunan yang rusak. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Kapuas Hulu Ana Mariana, memastikan siap menindaklanjuti hasil rapat yang sudah mereka laksanakan tersebut, terkait kolaborasi penanganan jalan kabupaten di wilayah perkebunan.

“Untuk kolaborasi penanganan oleh pihak perusahan itu jalan kabupaten dan jalan desa. Untuk tahap berikutnya kita akan melaksanakan survei lapangan bersama, setelah itu baru tahap penandatanganan MoU perjanjian kerjasama,” ungkap Ana.

Untuk itu Kadis PUBMSDA ini menekankan, setelah ditandatanganinya MoU, agar pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit berkomitmen dalam penanganan ruas jalan kabupaten yang juga dilalui pihak perusahaan.

“Kami menginginkan kolaborasi penanganan jalan-jalan yang dilalui perusahaan itu nanti sesuai dengan spesifikasi Bina Marga, artinya sesuai standar yang dibangun pemerintah,” tegas Ana.

Baca Juga :  Pengembangan Wisata untuk Kesejahteraan

Dikatakan Ana, saat ini masyarakat terutama yang berada di wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit juga bisa merasakan sendiri bagaimana kondisi ruas jalan yang dilalui. “Kita bangun jalan kekuatan beban tonase hanya 8 ton, karena kemampuan keuangan kita tidak bisa full anggaran untuk itu. Maka perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kapuas Hulu, paling tidak harus ada kontribusi, karena mereka juga lewat disitu, untuk kebutuhan mereka itu juga,” ucap Ana.

Lebih lanjut Ana mengatakan, kolaborasi penanganan jalan tersebut dilakukan antarperusahaan pengguna jalan kabupaten, hal itu juga sudah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap jalan status Pemerintah Provinsi yang ada di kabupaten.

“Kita sudah mendata ruas jalan yang ada, tahap kedua kita akan melaksanakan survei bersama. Memang untuk ruas jalan tidak juga seluruhnya di lalui, misal ada yang 10 kilometer, ada 3 kilometer. Setelah itu baru dilakukan MoU dan perjanjian kerja sama, kita akan sinkronkan dengan perusahaan,” ulasnya.

Baca Juga :  Pemkab Kapuas Hulu Ingin Bangun Hotel, Namun Terkendala Aturan

Ditambahkan Kabid Bina Marga DPUBMSDA Muhammad Kharbi bahwa ada belasan ruas jalan Pemerintah Kabupaten yang berada di wilayah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu.

“Nanti kita lakukan kolaborasi penanganan jalan di wilayah perkebunan. Ada sekitar 16 ruas jalan Kabupaten yang merupakan kewenangan kita itu juga dilewati untuk kegiatan operasional pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit,” ungkap Kharbi.

Mestinya pihak perusahaan, menurut dia, juga ikut menangani ruas jalan yang rusak dengan kualitas penanganan yang sesuai standar, sehingga bertahan dalam jangka waktu lama. Namun selama ini, diakui dia, terkesan diabaikan, sepanjang masih bisa dilalui, sehingga kerap menyulitkan masyarakat melintas.

Oleh karenanya Kharbi berharap, dengan adanya kerja sama kolaborasi penanganan ruas jalan Kabupaten yang rusak, pihak perusahaan bisa melaksanakan penanganan sesuai dengan spesifikasi atau standar jalan yang ditangani oleh Bina Marga.

“Namun selama ini jauh dari maksimal. Apalagi perusahaan dengan beban angkutannya melebihi kekuatan jalan kita, jadi ini membuat cepat rusak. Maka kalau mereka mau gunakan jalan, mari sama-sama kita tangani,” pungkas Kharbi. (dRe)

PUTUSSIBAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu telah memanggil sejumlah pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah kabupaten ini. Mereka membahas permasalahan akses jalan status kabupaten maupun desa yang selama ini juga digunakan oleh pihak perusahaan untuk aktivitas angkutan hasil perkebunan mereka.

Setelah dilakukan pembahasan bersama antara Pemkab, DPRD dan OPD terkait, nantinya akan ada MoU atau perjanjian kerja sama terkait penanganan jalan wilayah perkebunan yang rusak. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Kapuas Hulu Ana Mariana, memastikan siap menindaklanjuti hasil rapat yang sudah mereka laksanakan tersebut, terkait kolaborasi penanganan jalan kabupaten di wilayah perkebunan.

“Untuk kolaborasi penanganan oleh pihak perusahan itu jalan kabupaten dan jalan desa. Untuk tahap berikutnya kita akan melaksanakan survei lapangan bersama, setelah itu baru tahap penandatanganan MoU perjanjian kerjasama,” ungkap Ana.

Untuk itu Kadis PUBMSDA ini menekankan, setelah ditandatanganinya MoU, agar pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit berkomitmen dalam penanganan ruas jalan kabupaten yang juga dilalui pihak perusahaan.

“Kami menginginkan kolaborasi penanganan jalan-jalan yang dilalui perusahaan itu nanti sesuai dengan spesifikasi Bina Marga, artinya sesuai standar yang dibangun pemerintah,” tegas Ana.

Baca Juga :  Jalan Parit Haji Mukhsin 2 Rusak Parah

Dikatakan Ana, saat ini masyarakat terutama yang berada di wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit juga bisa merasakan sendiri bagaimana kondisi ruas jalan yang dilalui. “Kita bangun jalan kekuatan beban tonase hanya 8 ton, karena kemampuan keuangan kita tidak bisa full anggaran untuk itu. Maka perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kapuas Hulu, paling tidak harus ada kontribusi, karena mereka juga lewat disitu, untuk kebutuhan mereka itu juga,” ucap Ana.

Lebih lanjut Ana mengatakan, kolaborasi penanganan jalan tersebut dilakukan antarperusahaan pengguna jalan kabupaten, hal itu juga sudah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap jalan status Pemerintah Provinsi yang ada di kabupaten.

“Kita sudah mendata ruas jalan yang ada, tahap kedua kita akan melaksanakan survei bersama. Memang untuk ruas jalan tidak juga seluruhnya di lalui, misal ada yang 10 kilometer, ada 3 kilometer. Setelah itu baru dilakukan MoU dan perjanjian kerja sama, kita akan sinkronkan dengan perusahaan,” ulasnya.

Baca Juga :  Ekspor CPO Kalbar Naik Drastis 

Ditambahkan Kabid Bina Marga DPUBMSDA Muhammad Kharbi bahwa ada belasan ruas jalan Pemerintah Kabupaten yang berada di wilayah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu.

“Nanti kita lakukan kolaborasi penanganan jalan di wilayah perkebunan. Ada sekitar 16 ruas jalan Kabupaten yang merupakan kewenangan kita itu juga dilewati untuk kegiatan operasional pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit,” ungkap Kharbi.

Mestinya pihak perusahaan, menurut dia, juga ikut menangani ruas jalan yang rusak dengan kualitas penanganan yang sesuai standar, sehingga bertahan dalam jangka waktu lama. Namun selama ini, diakui dia, terkesan diabaikan, sepanjang masih bisa dilalui, sehingga kerap menyulitkan masyarakat melintas.

Oleh karenanya Kharbi berharap, dengan adanya kerja sama kolaborasi penanganan ruas jalan Kabupaten yang rusak, pihak perusahaan bisa melaksanakan penanganan sesuai dengan spesifikasi atau standar jalan yang ditangani oleh Bina Marga.

“Namun selama ini jauh dari maksimal. Apalagi perusahaan dengan beban angkutannya melebihi kekuatan jalan kita, jadi ini membuat cepat rusak. Maka kalau mereka mau gunakan jalan, mari sama-sama kita tangani,” pungkas Kharbi. (dRe)

Most Read

Artikel Terbaru

/