alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, August 15, 2022

Sidang Gugatan Ismawan, Tergugat Hadirkan Dua Saksi

PUTUSSIBAU-Pengadilan Negeri Putussibau kembali menggelar sidang gugatan perdata antara dr. Ismawan Adrianto melawan Bupati Kapuas Hulu (2016-2021), Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Puskesmas Bika, Selasa (13/4).

Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat.

Dari pihak tergugat menghadirkan dua orang saksi, yakni Dewi Melissa Kepala Seksi SDK Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, sejak 10 Januari 2017. Dalam keterangannya, saksi menerangkan tentang proses penjatuhan hukuman disiplin berat pada dr Ismawan.

Menurut keterangan saksi, dr Ismawan tidak masuk kerja karena surat kerjanya keliru yaitu kesalahan pada penulisan nama yang seharusnya Ismawan Adrianto tapi ditulis Ismawan Ardianto.

Saksi juga menyampaikan bahwa pada bulan April 2017, di puskesmas Bika sedang tidak banyak banyak pasien, sehingga  dr Ismawan lebih ke praktek di rumah, di Putussibau.

Dalam kesempatan itu, saksi menjelaskan bahwa dr Ismawan diberikan cuti tiga bulan yaitu terhitung sejak tanggal 5 Mei-5 Agustus 2017. Namun karena tidak masuk hingga tanggal 14 Agustus 2017, maka yang bersangkutan dipanggil lagi oleh SDK Dinas Kesehatan Kapuas Hulu  dan tanggal 15 Agustus diberi hukuman berupa teguran Lisan.

Baca Juga :  Sekda Kapuas Hulu Sebar Sembako Gratis Tiga Kecamatan

Pada 7 September 2017,  diberi teguran tertulis dan tanggal 2 Oktober 2017 kasus dilimpahkan ke BKPSDM.

Saat ditanya bagaimana sistem absensi di Bika, Dewi Melissa mengaku tidak mengetahui.

Saksi berikutnya yang dihadirkan adalah Tarung, bagian TU pada Puskesma Bika. Ia menyatakan dr Ismawan dinyatakan tidak masuk kerja selama 253 hari belum dipotong cuti sakit selama 181 hari.

Saat ditanya siapa yang memgawasi absensi? Pak Tarung menyampaikan tidak ada yang mengawasi. Atau masing masing pribadi ngawasin sendiri.

Menangapi hal tersebut dr Ismawan mengatakan, dirinya dimutasi ke Puskesmas Bika pada tahun 2016 setelah bekerja selama 5 tahun di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau.

Bagaimana sistem kontrol dari BKPSDM, Baperjakat dan SDK Dinkes? Karena jelas dinyatakan harus sarjana bukan lulusan D3 untuk pengangkatan Kepala Puskesmas.

Baca Juga :  Warga Sambas Dukung Atbah

Sementara penasehat hukum Ismawan, Irwan Pangaribuan mengatakan, masalah penerapan Permenkes No. 75, seharusnya yang dipakai adalah pasal 33 ayat 2 bukan pasal pasal 33 ayat 5 dikarenakn masih banyak  yang berkompeten dibidangnya kalau menggunakan pasal 33 ayat 5 itu memang di ijinkan untuk D3 untuk daerah terpencil dan tidak ada S1 maka kepala Puskesmas bisa dari lulusan  D3.

Selain itu, Ismawan juga telah bersurat ke Bupati Kapuas Hulu yang dilayangkan pada Rabu (14/4).

Sidang sebelumnya pada tanggal, 6 April 2021 saksi pertama yang dihadirkan tergugat, yakni dari BKPSDM bernama Syahbudinsyah menerangkan penjatuhan hukuman sanksi berat pada dr Ismawan. Namun, saksi mengatakan bahwa dirinya lupa.

Menurutnya, sebelum menjatuhkan sanksi, pihaknya telah melakukan pemeriksaan di kantor Inspektorat di Putussibau. Lalu saat ditanya bagaimana mekanisme absensi di Puskesmas Bika, saksi menjelaskan bahwa dirinya hanya menerima laporan dari Dinas Kesehatan. (arf)

 

PUTUSSIBAU-Pengadilan Negeri Putussibau kembali menggelar sidang gugatan perdata antara dr. Ismawan Adrianto melawan Bupati Kapuas Hulu (2016-2021), Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Puskesmas Bika, Selasa (13/4).

Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat.

Dari pihak tergugat menghadirkan dua orang saksi, yakni Dewi Melissa Kepala Seksi SDK Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, sejak 10 Januari 2017. Dalam keterangannya, saksi menerangkan tentang proses penjatuhan hukuman disiplin berat pada dr Ismawan.

Menurut keterangan saksi, dr Ismawan tidak masuk kerja karena surat kerjanya keliru yaitu kesalahan pada penulisan nama yang seharusnya Ismawan Adrianto tapi ditulis Ismawan Ardianto.

Saksi juga menyampaikan bahwa pada bulan April 2017, di puskesmas Bika sedang tidak banyak banyak pasien, sehingga  dr Ismawan lebih ke praktek di rumah, di Putussibau.

Dalam kesempatan itu, saksi menjelaskan bahwa dr Ismawan diberikan cuti tiga bulan yaitu terhitung sejak tanggal 5 Mei-5 Agustus 2017. Namun karena tidak masuk hingga tanggal 14 Agustus 2017, maka yang bersangkutan dipanggil lagi oleh SDK Dinas Kesehatan Kapuas Hulu  dan tanggal 15 Agustus diberi hukuman berupa teguran Lisan.

Baca Juga :  Sajikan Potensi Daerah Terpencil Lewat Fotografi

Pada 7 September 2017,  diberi teguran tertulis dan tanggal 2 Oktober 2017 kasus dilimpahkan ke BKPSDM.

Saat ditanya bagaimana sistem absensi di Bika, Dewi Melissa mengaku tidak mengetahui.

Saksi berikutnya yang dihadirkan adalah Tarung, bagian TU pada Puskesma Bika. Ia menyatakan dr Ismawan dinyatakan tidak masuk kerja selama 253 hari belum dipotong cuti sakit selama 181 hari.

Saat ditanya siapa yang memgawasi absensi? Pak Tarung menyampaikan tidak ada yang mengawasi. Atau masing masing pribadi ngawasin sendiri.

Menangapi hal tersebut dr Ismawan mengatakan, dirinya dimutasi ke Puskesmas Bika pada tahun 2016 setelah bekerja selama 5 tahun di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau.

Bagaimana sistem kontrol dari BKPSDM, Baperjakat dan SDK Dinkes? Karena jelas dinyatakan harus sarjana bukan lulusan D3 untuk pengangkatan Kepala Puskesmas.

Baca Juga :  Sambut Gembira SMK Unggulan di Kapuas Hulu

Sementara penasehat hukum Ismawan, Irwan Pangaribuan mengatakan, masalah penerapan Permenkes No. 75, seharusnya yang dipakai adalah pasal 33 ayat 2 bukan pasal pasal 33 ayat 5 dikarenakn masih banyak  yang berkompeten dibidangnya kalau menggunakan pasal 33 ayat 5 itu memang di ijinkan untuk D3 untuk daerah terpencil dan tidak ada S1 maka kepala Puskesmas bisa dari lulusan  D3.

Selain itu, Ismawan juga telah bersurat ke Bupati Kapuas Hulu yang dilayangkan pada Rabu (14/4).

Sidang sebelumnya pada tanggal, 6 April 2021 saksi pertama yang dihadirkan tergugat, yakni dari BKPSDM bernama Syahbudinsyah menerangkan penjatuhan hukuman sanksi berat pada dr Ismawan. Namun, saksi mengatakan bahwa dirinya lupa.

Menurutnya, sebelum menjatuhkan sanksi, pihaknya telah melakukan pemeriksaan di kantor Inspektorat di Putussibau. Lalu saat ditanya bagaimana mekanisme absensi di Puskesmas Bika, saksi menjelaskan bahwa dirinya hanya menerima laporan dari Dinas Kesehatan. (arf)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/