alexametrics
33 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

AMAN Peringati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat

PUTUSSIBAU – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kapuas Hulu menggelar peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan 22 Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 17 Maret 1999 – 17 Maret 2021 secara virtual, Rabu (17/3). Ketua BPH AMAN Kapuas Hulu Herkulanus Sutomo Mana mengungkapkan, dalam kurun waktu 22 tahun, AMAN terus berkembang dalam kiprahnya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat hingga saat ini.

“Namun demikian kita ketahui banyak terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Kita bersyukur bahwa di Kapuas Hulu hal seperti itu minim terjadi,” ungkap Tomo, sapaan akrab Herkulanus Sutomo.

Dikatakan Tomo, tahun 2020 negara Indonesia mengalami ujian berat karena dampak pandemi Covid-19, namun masyarakat adat tidak begitu sulit karena hasil hutan dan ladang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Baca Juga :  Biasakan Diri Amalkan Nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan

Untuk itu Tomo mengharapkan pemerintah agar bisa menjamin kepastian hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. “Kami berterima kasih kepada Pemerintah Daerah Kapuas Hulu, dimana sudah ada tujuh komunitas masyarakat adat yang sudah diakui dan ditetapkan melalui SK pengakuan,” kata Tomo.

Oleh karenanya Tomo berharap kepada seluruh pihak terkait, terutama pemerintah pusat melalui DPR RI, agar mengesahkan Rancangan Undang – Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan AMAN Daerah Kapuas Hulu Hermas Rintik Maring menegaskan, dalam momentum Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan HUT AMAN ini, pihaknya ingin memaknainya dengan sebuah tagline Tetap Tangguh Ditengah Krisis.

“Untuk itu kita minta semua pihak agar saling mendukung supaya, upaya membangun kebersamaan melindung hak-hak masyarakat adat dan budaya kita bisa maksimal,” ajaknya.

Baca Juga :  PPP—Golkar Sepakat Dorong H. Baiduri-Agus Mulyana

Dikatakan Hermas, jika Pemerintah Daerah bisa membuat pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat, maka Pemerintah Pusat hendaknya juga bisa mengikuti langkah-langkah yang dilakukan mereka. (dRe)

PUTUSSIBAU – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kapuas Hulu menggelar peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan 22 Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 17 Maret 1999 – 17 Maret 2021 secara virtual, Rabu (17/3). Ketua BPH AMAN Kapuas Hulu Herkulanus Sutomo Mana mengungkapkan, dalam kurun waktu 22 tahun, AMAN terus berkembang dalam kiprahnya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat hingga saat ini.

“Namun demikian kita ketahui banyak terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Kita bersyukur bahwa di Kapuas Hulu hal seperti itu minim terjadi,” ungkap Tomo, sapaan akrab Herkulanus Sutomo.

Dikatakan Tomo, tahun 2020 negara Indonesia mengalami ujian berat karena dampak pandemi Covid-19, namun masyarakat adat tidak begitu sulit karena hasil hutan dan ladang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Baca Juga :  Optimis Proyek Jembatan dan Jalan Tuntas

Untuk itu Tomo mengharapkan pemerintah agar bisa menjamin kepastian hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. “Kami berterima kasih kepada Pemerintah Daerah Kapuas Hulu, dimana sudah ada tujuh komunitas masyarakat adat yang sudah diakui dan ditetapkan melalui SK pengakuan,” kata Tomo.

Oleh karenanya Tomo berharap kepada seluruh pihak terkait, terutama pemerintah pusat melalui DPR RI, agar mengesahkan Rancangan Undang – Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan AMAN Daerah Kapuas Hulu Hermas Rintik Maring menegaskan, dalam momentum Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan HUT AMAN ini, pihaknya ingin memaknainya dengan sebuah tagline Tetap Tangguh Ditengah Krisis.

“Untuk itu kita minta semua pihak agar saling mendukung supaya, upaya membangun kebersamaan melindung hak-hak masyarakat adat dan budaya kita bisa maksimal,” ajaknya.

Baca Juga :  Wabup Ajak 125 Mahasiswa jadi Pelopor Penerapan Prokes

Dikatakan Hermas, jika Pemerintah Daerah bisa membuat pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat, maka Pemerintah Pusat hendaknya juga bisa mengikuti langkah-langkah yang dilakukan mereka. (dRe)

Most Read

Artikel Terbaru

/