alexametrics
25 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Pemerintah Daerah Dorong Percepatan WPR Menjadi IPR

BUNUT HULU – Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan bersama Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kapolres Kapuas Hulu dan sejumlah pimpinan OPD terkait melaksanakan kunjungan ke Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu, Selasa (19/10).
Kunjungan tersebut untuk menyampaikan kepada masyarakat desa setempat, tentang upaya yang dilakukan pemerintah menyikapi aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang ada di wilayah tersebut.

“Kami akan berupaya mengusulkan secara berjenjang ke Kementerian terkait, ini upaya kita melegalkan pertambangan yang ad. Maka hari ini kita meninjau kondisi di lapangan, karena wilayah pertambangan di Kapuas Hulu ini totalnya ada sekitar 4.198 hektar,” ungkap Bupati.

Bupati Fransiskus Diaan menjelaskan, untuk di Kabupaten Kapuas Hulu ada beberapa Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sudah berproses termasuk di Desa Beringin 250 hektare yang sudah diusulkan, kalau tidak ada halangan akhir tahun sudah terbit,” kata Bang Sis, sapaan akrab Fransiskus Diaan.

Orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas ini menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan jajaran dinas terkait terus mengawal proses WPR, hingga nantinya menjadi IPR (Ijin Pertambangan Rakyat).

Baca Juga :  NasDem ke H.Baiduri

“Baik dalam mempersiapkan administrasi, kita membantu masyarakat yang sedikit bingung dalam mengurus ijin ini. Untuk daerah yang sudah ditetapkan WPR segera ditindaklanjuti secara berjenjang sehingga bisa terbit IPR sehingga masyarakat secara legal bekerja,” tegas Fransiskus Diaan.

Oleh karenanya, Bupati meminta masyarakat bersabar, karena pengurusan perizinan ini melalui beberapa proses tahapan, dan kewenangan perijinan pun ada di pusat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi menyampaikan, harapannya memang terkait proses perijinan ini bisa lebih cepat, hanya saja terkait kewenangan perijinan ini ada di pusat dan melalui beberapa proses, maka harus menunggu.

“Kita dari kabupaten sifatnya merekomendasikan agar WPR menjadi IPR sesuai yang dipersyaratkan pemerintah pusat, kami dari DPRD akan berusaha semaksimal mungkin,” tegas Kuswandi.

Kuswandi menekankan, tak ada sedikitpun niat pemerintah menghalangi masyarakat yang ingin berusaha pertambangan tersebut, namun harus sesuai dengan prosedur perizinan yang tengah diupayakan pemerintah daerah.

“Kita urus perizinan, bersama kita mendorong, agar masyarakat bekerja tetap tenang, karena disatu sisi kami juga memperhatikan ekonomi masyarakat,” tuntas Kuswandi.

Baca Juga :  Mitsubishi Fuso 2021, Memperkuat Posisi Pemimpin Pasar Dengan Keunggulan Operasional¬†

Ditambahkan Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wedy Mahadi menyampaikan bahwa, pengecekan lapangan yang dilakukan itu agar pertambangan emas yang ada dapat mewujudkan standar kegiatannya.

“Kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan ijin, dan tentu ada tahap dan proses yang harus dilalui, dalam menuju itu maka kita terus berusaha bersama,” pinta Kapolres.

Dikatakan Kapolres, sebelum penindakan tentu terlebih dahulu diadakan sosialisasi, bukan serta – merta melakukan penegakan hukum, maka itu perlu kesadaran masyarakat.

“Mari kita ciptakan Harkamtibmas, jaga persatuan dan kesatuan agar daerah kita tetap kondusif,” pesan Kapolres.

Mewakili masyarakat Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu, Herman Kepala Desa setempat meminta solusi kepada pemerintah bagaimana WPR menjadi IPR.

“Ini yang kami harapkan, kami masyarakat ingin tenang berusaha. Memang aktivitas seperti ini kami paham. Kami berharap tolong kami ajak mengurus WPR dan IPR itu yang menjadi harapan bersama masyarakat Beringin,” harap Kades. (dRe)

BUNUT HULU – Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan bersama Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kapolres Kapuas Hulu dan sejumlah pimpinan OPD terkait melaksanakan kunjungan ke Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu, Selasa (19/10).
Kunjungan tersebut untuk menyampaikan kepada masyarakat desa setempat, tentang upaya yang dilakukan pemerintah menyikapi aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang ada di wilayah tersebut.

“Kami akan berupaya mengusulkan secara berjenjang ke Kementerian terkait, ini upaya kita melegalkan pertambangan yang ad. Maka hari ini kita meninjau kondisi di lapangan, karena wilayah pertambangan di Kapuas Hulu ini totalnya ada sekitar 4.198 hektar,” ungkap Bupati.

Bupati Fransiskus Diaan menjelaskan, untuk di Kabupaten Kapuas Hulu ada beberapa Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sudah berproses termasuk di Desa Beringin 250 hektare yang sudah diusulkan, kalau tidak ada halangan akhir tahun sudah terbit,” kata Bang Sis, sapaan akrab Fransiskus Diaan.

Orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas ini menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan jajaran dinas terkait terus mengawal proses WPR, hingga nantinya menjadi IPR (Ijin Pertambangan Rakyat).

Baca Juga :  Harus Terima Bekas Pecandu yang Kembali ke Masyarakat

“Baik dalam mempersiapkan administrasi, kita membantu masyarakat yang sedikit bingung dalam mengurus ijin ini. Untuk daerah yang sudah ditetapkan WPR segera ditindaklanjuti secara berjenjang sehingga bisa terbit IPR sehingga masyarakat secara legal bekerja,” tegas Fransiskus Diaan.

Oleh karenanya, Bupati meminta masyarakat bersabar, karena pengurusan perizinan ini melalui beberapa proses tahapan, dan kewenangan perijinan pun ada di pusat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi menyampaikan, harapannya memang terkait proses perijinan ini bisa lebih cepat, hanya saja terkait kewenangan perijinan ini ada di pusat dan melalui beberapa proses, maka harus menunggu.

“Kita dari kabupaten sifatnya merekomendasikan agar WPR menjadi IPR sesuai yang dipersyaratkan pemerintah pusat, kami dari DPRD akan berusaha semaksimal mungkin,” tegas Kuswandi.

Kuswandi menekankan, tak ada sedikitpun niat pemerintah menghalangi masyarakat yang ingin berusaha pertambangan tersebut, namun harus sesuai dengan prosedur perizinan yang tengah diupayakan pemerintah daerah.

“Kita urus perizinan, bersama kita mendorong, agar masyarakat bekerja tetap tenang, karena disatu sisi kami juga memperhatikan ekonomi masyarakat,” tuntas Kuswandi.

Baca Juga :  NasDem ke H.Baiduri

Ditambahkan Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wedy Mahadi menyampaikan bahwa, pengecekan lapangan yang dilakukan itu agar pertambangan emas yang ada dapat mewujudkan standar kegiatannya.

“Kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan ijin, dan tentu ada tahap dan proses yang harus dilalui, dalam menuju itu maka kita terus berusaha bersama,” pinta Kapolres.

Dikatakan Kapolres, sebelum penindakan tentu terlebih dahulu diadakan sosialisasi, bukan serta – merta melakukan penegakan hukum, maka itu perlu kesadaran masyarakat.

“Mari kita ciptakan Harkamtibmas, jaga persatuan dan kesatuan agar daerah kita tetap kondusif,” pesan Kapolres.

Mewakili masyarakat Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu, Herman Kepala Desa setempat meminta solusi kepada pemerintah bagaimana WPR menjadi IPR.

“Ini yang kami harapkan, kami masyarakat ingin tenang berusaha. Memang aktivitas seperti ini kami paham. Kami berharap tolong kami ajak mengurus WPR dan IPR itu yang menjadi harapan bersama masyarakat Beringin,” harap Kades. (dRe)

Most Read

Artikel Terbaru

/