alexametrics
27 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Penghasil Arwana, tapi tak Dapat DBH

PUTUSSIBAU – Sebagai daerah asal habitat ikan Arwana, ternyata Kabupaten Kapuas Hulu tidak pernah mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Hal tersebut diungkapkan Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir dalam rapat pembentukan Cagar Biosfer Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (20/1).

Bupati menegaskan, untuk DBH ikan Arwana, baik dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kapuas Hulu bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup, harus ada titik temu dalam persoalan ini. “Padahal berapa besar pajak ekspor ikan Arwana ini jika sudah ke luar negeri, tapi kita tak dapat apa-apa,” keluh Bupati di hadapan para peserta.

Sementara itu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Roni Januardi mengaku kecewa dengan Pemprov, terkait penetapan pajak dana bagi hasil ikan Arwana tersebut. “Kami juga ikut andil dalam melakukan pembinaan kepada para penangkar. Harusnya ada bagi hasil lah, karena kita juga menggunakan anggaran dalam pembinaanya,” ucapnya.

Baca Juga :  Banten Akhirnya Ditemukan

Tak dipungkiri Roni, untuk kewenangan dalam penentuan pajak dana bagi hasil bukanlah dari Pemkab, melainkan kewenangan Pemprov. “Untuk pajak ekspor setahu saya jumlahnya sangat besar, mencapai belasan miliar pertahun,” tuturnya.

Roni mengulik kembali bahwa Undang Undang tentang Perlindungan Satwa Langka telah menetapkan Arwana sebagai spesies yang dilindungi. Karena dilindungi, maka, menurutnya, jual beli ikan ini diizinkan dalam penangkaran saja. Bukan hanya penangkaran, namun ikan ini, diakui dia, berkembang dengan sistem budidaya. “Ya, kita harap ke depannya masalah DBH Ikan Arwana ini lebih diperjelas lagi,” ucapnya.

Sementara itu Bharata Sibarani, kepala Seksi wilayah II KSDA Kalbar menjelaskan terkait spesies unik ini yang telah diatur dalam aturan Kementrian Kehutanan. Diperjelas dia kembali bahwa konsep ikan arwana adalah satwa lindung yang bisa ditangkarkan. Maka hasil penangkaran ini, yang menurut dia, bisa diperdagangkan.

Baca Juga :  Jemaah Haji Kapuas Hulu Tiba

“Kalau ikan Arwana yang ada saat ini bukanlah budidaya, tapi penangkaran. Penangakaran itu ada kewajiban untuk melakukan rilis, maka ini izinnya penangkaran, bukan budidaya,” jelasnya.

Lanjut Bharata, jika Pemkab ingin menjadikan DBH Arwana sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka harus ada retribusi tentang Arwana dari pemerintah setempat. Dengan demikian, dia menambahkan, ada payung hukum untuk mendapatkan DBH ikan ini.

“Sampai hari ini, setahu saya Pemda Kapuas Hulu belum ada Perda tentang Retribusi Ikan Arwana ini,” ujarnya. Untuk itu Bharata menyarankan, agar Pemda bersama perangkatnya segera menerbitkan Perda Retribusi Ikan Arwana. “Bayangkan untuk ekspor ikan Arwana yang berizin saja ada 3 ribu – 5  ribu ekor perbulannya. Jika diuangkan itu bisa belasan miliar,” pungkasnya. (arf)

PUTUSSIBAU – Sebagai daerah asal habitat ikan Arwana, ternyata Kabupaten Kapuas Hulu tidak pernah mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Hal tersebut diungkapkan Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir dalam rapat pembentukan Cagar Biosfer Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (20/1).

Bupati menegaskan, untuk DBH ikan Arwana, baik dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kapuas Hulu bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup, harus ada titik temu dalam persoalan ini. “Padahal berapa besar pajak ekspor ikan Arwana ini jika sudah ke luar negeri, tapi kita tak dapat apa-apa,” keluh Bupati di hadapan para peserta.

Sementara itu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Roni Januardi mengaku kecewa dengan Pemprov, terkait penetapan pajak dana bagi hasil ikan Arwana tersebut. “Kami juga ikut andil dalam melakukan pembinaan kepada para penangkar. Harusnya ada bagi hasil lah, karena kita juga menggunakan anggaran dalam pembinaanya,” ucapnya.

Baca Juga :  Ibu-Ibu Dusun Suka Ramai Semangat Bantu Satgas TMMD

Tak dipungkiri Roni, untuk kewenangan dalam penentuan pajak dana bagi hasil bukanlah dari Pemkab, melainkan kewenangan Pemprov. “Untuk pajak ekspor setahu saya jumlahnya sangat besar, mencapai belasan miliar pertahun,” tuturnya.

Roni mengulik kembali bahwa Undang Undang tentang Perlindungan Satwa Langka telah menetapkan Arwana sebagai spesies yang dilindungi. Karena dilindungi, maka, menurutnya, jual beli ikan ini diizinkan dalam penangkaran saja. Bukan hanya penangkaran, namun ikan ini, diakui dia, berkembang dengan sistem budidaya. “Ya, kita harap ke depannya masalah DBH Ikan Arwana ini lebih diperjelas lagi,” ucapnya.

Sementara itu Bharata Sibarani, kepala Seksi wilayah II KSDA Kalbar menjelaskan terkait spesies unik ini yang telah diatur dalam aturan Kementrian Kehutanan. Diperjelas dia kembali bahwa konsep ikan arwana adalah satwa lindung yang bisa ditangkarkan. Maka hasil penangkaran ini, yang menurut dia, bisa diperdagangkan.

Baca Juga :  KPU Kapuas Hulu Gelar Rakor Persiapan Pendaftaran Paslon

“Kalau ikan Arwana yang ada saat ini bukanlah budidaya, tapi penangkaran. Penangakaran itu ada kewajiban untuk melakukan rilis, maka ini izinnya penangkaran, bukan budidaya,” jelasnya.

Lanjut Bharata, jika Pemkab ingin menjadikan DBH Arwana sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka harus ada retribusi tentang Arwana dari pemerintah setempat. Dengan demikian, dia menambahkan, ada payung hukum untuk mendapatkan DBH ikan ini.

“Sampai hari ini, setahu saya Pemda Kapuas Hulu belum ada Perda tentang Retribusi Ikan Arwana ini,” ujarnya. Untuk itu Bharata menyarankan, agar Pemda bersama perangkatnya segera menerbitkan Perda Retribusi Ikan Arwana. “Bayangkan untuk ekspor ikan Arwana yang berizin saja ada 3 ribu – 5  ribu ekor perbulannya. Jika diuangkan itu bisa belasan miliar,” pungkasnya. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/