alexametrics
30 C
Pontianak
Monday, May 23, 2022

Monitoring Evaluasi PPKM Desa di Kecamatan Jongkong

JONGKONG – Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat melakukan Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Desa Kecamatan Jongkong, Sabtu (24/7).

Dalam sambutanya Wakil Bupati Kapuas Hulu menyampaikan pelaksanaan PPKM skala mikro, sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat  nomor 711 Tahun 2021 serta Instruksi Bupati Kapuas Hulu nomor 367/ 1591/BPBD/PS-A, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Skala Mikro dan Pengoptimal Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa.

Wakil Bupati menyampaikan Posko Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan satuan tugas Covid-19, dalam rangka pelaksanaan PPKM di desa, selanjutnya desa wajib mengangarkan minimal 8 persen dari dana desa.

Baca Juga :  Betang Dipan Nipan Bolong Terbakar

“Saya mengharapkan agar semua desa dapat secara optimal melakukan penaggulanan dan penangganan Covid-19, melalui pengaktifan melalui pungsi posko PPKM di desa masing masing,” harap Wabup.

Selain itu Wabup mengharapkan kepada Camat, Forkopimcam bersama Kepala Desa, Toko Agama, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Jongkong agar selalu melaksanakan monitoring dan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah terkait penanganan covid19.

“Pastikan pelaksanaan PPKM skala mikro berjalan baik, dan selalu mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat sehingga pandemi ini cepat berlalu,” pesan Wabup. (dRe/rilis)

JONGKONG – Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat melakukan Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Desa Kecamatan Jongkong, Sabtu (24/7).

Dalam sambutanya Wakil Bupati Kapuas Hulu menyampaikan pelaksanaan PPKM skala mikro, sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat  nomor 711 Tahun 2021 serta Instruksi Bupati Kapuas Hulu nomor 367/ 1591/BPBD/PS-A, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Skala Mikro dan Pengoptimal Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa.

Wakil Bupati menyampaikan Posko Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan satuan tugas Covid-19, dalam rangka pelaksanaan PPKM di desa, selanjutnya desa wajib mengangarkan minimal 8 persen dari dana desa.

Baca Juga :  Bupati Kunjungi Posko Bencana NTT

“Saya mengharapkan agar semua desa dapat secara optimal melakukan penaggulanan dan penangganan Covid-19, melalui pengaktifan melalui pungsi posko PPKM di desa masing masing,” harap Wabup.

Selain itu Wabup mengharapkan kepada Camat, Forkopimcam bersama Kepala Desa, Toko Agama, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Jongkong agar selalu melaksanakan monitoring dan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah terkait penanganan covid19.

“Pastikan pelaksanaan PPKM skala mikro berjalan baik, dan selalu mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat sehingga pandemi ini cepat berlalu,” pesan Wabup. (dRe/rilis)

Most Read

Artikel Terbaru

/