alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, May 29, 2022

Optimalkan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Taman Nasional

PUTUSSIBAU – Pelestarian ekosistem dan alam bersama pemberdayaan masyarakat di wilayah konservasi Kabupaten Kapuas selama ini telah dilaksanakan secara optimal oleh Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Hal ini diungkapkan Arief Mahmud, kepala Balai Besar TNBKDS di kantornya, Selasa (25/5).

“Pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan hutan tetap menjadi perhatian kita, namun kadang kita ada keterbatasan, terutama anggaran, sehingga untuk meningkatkan fungsi pemberdayaan mesti dilakukan dengan beberapa pihak mitra,” kata Arief.

Arief menegaskan, keberadaan Taman Nasional memang harus memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Saat ini, sebut dia, terdapat 18 desa penyangga dalam kawasan taman nasional, dan 13 desa dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.

“Dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan, kita mengacu pada kebutuhan masyarakat, sehingga itu yang direalisasikan,” kata Arief.

Arief mencontohkan, pembangunan sarana telekomunikasi di wilayah Taman Nasional, namun untuk mewujudkannya tentu harus melalui beberapa persyaratan, salah satunya mekanisme perjanjian kerja sama.

Baca Juga :  Pemerintah Daerah Dorong Percepatan WPR Menjadi IPR

Tak hanya itu, kata Arief, dalam pengelolaan Taman Nasional, telah ditetapkan sejumlah ketentuan. Dia memisalkan, ada ruang zona khusus pemukiman, zona tradisional untuk memenuhi kebutuhan primer, serta hutan produksi untuk memanfaatkan kawasan.

“Tentu semuanya ada aturan tersendiri, hutan lindung juga demikian boleh dimanfaatkan namun harus ada mekanisme, yang diatur dalam perhutanan sosial, kemitraan,” bebernya.

Misal, kata Arief, hutan adat yang ada di Sungai Utik sebanyak 10 ribu hektare, di mana ada tiga fungsi yang diubah menjadi hutan adat. Namun, dia juga menegaskan, harus dengan kearifan tradisional, harus ada proses verifikasi dan sebagainya baru bisa diberikan.

“Untuk mendapatkan hutan adat itu tentu harus sudah melalui beberapa tahap, seperti yang tengah diusulkan teman-teman masyarakat adat, dengan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat melalui SK Bupati, itu baru pengakuan wilayah hukum adatnya, jadi bukan hutan adat,” jelas Arief.

Baca Juga :  Pembangunan Flyover Kalis-Putussibau, Proses Pembebasan Lahan

Arief memastikan bahwa pihaknya berusaha dalam melaksanakan kegiatan dengan mengutamakan proses dialog. “Karena perlindungan dan pengawasan kawasan hutan menjadi tugas kami, selama ini ada kesan Taman Nasional sebuah wilayah yang eksklusif, padahal tidak demikian, boleh melakukan aktivitas, tapi berdasarkan regulasi,” ulas Arief

Seperti pembangunan startegis, yang tak dapat dielakan, salah satunya, dimisalkan dia, pada infrastruktur jalan perbatasan Kalbar – Kaltim, Kaltara di Nanga Era. “Itu dasarnya harus ada perjanjian kerja sama.

Ada dasarnya, di mana, dijelaskan dia, masyarakat yang tinggal di zona khusus itu legal. Maka ditegaskan dia bahwa tidak ada larangan orang mencari nafkah. “Misal di Danau Sentarum, dengan pemanfaatan produksi madu tikung, itu sangat bagus. Kemudian rencana program pemasangan rambu-rambu dan mercusuar mini di wilayah Danau Sentarum,” tuntas Areif. (dRe)

PUTUSSIBAU – Pelestarian ekosistem dan alam bersama pemberdayaan masyarakat di wilayah konservasi Kabupaten Kapuas selama ini telah dilaksanakan secara optimal oleh Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Hal ini diungkapkan Arief Mahmud, kepala Balai Besar TNBKDS di kantornya, Selasa (25/5).

“Pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan hutan tetap menjadi perhatian kita, namun kadang kita ada keterbatasan, terutama anggaran, sehingga untuk meningkatkan fungsi pemberdayaan mesti dilakukan dengan beberapa pihak mitra,” kata Arief.

Arief menegaskan, keberadaan Taman Nasional memang harus memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Saat ini, sebut dia, terdapat 18 desa penyangga dalam kawasan taman nasional, dan 13 desa dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.

“Dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan, kita mengacu pada kebutuhan masyarakat, sehingga itu yang direalisasikan,” kata Arief.

Arief mencontohkan, pembangunan sarana telekomunikasi di wilayah Taman Nasional, namun untuk mewujudkannya tentu harus melalui beberapa persyaratan, salah satunya mekanisme perjanjian kerja sama.

Baca Juga :  Tiga Raperda Disetujui

Tak hanya itu, kata Arief, dalam pengelolaan Taman Nasional, telah ditetapkan sejumlah ketentuan. Dia memisalkan, ada ruang zona khusus pemukiman, zona tradisional untuk memenuhi kebutuhan primer, serta hutan produksi untuk memanfaatkan kawasan.

“Tentu semuanya ada aturan tersendiri, hutan lindung juga demikian boleh dimanfaatkan namun harus ada mekanisme, yang diatur dalam perhutanan sosial, kemitraan,” bebernya.

Misal, kata Arief, hutan adat yang ada di Sungai Utik sebanyak 10 ribu hektare, di mana ada tiga fungsi yang diubah menjadi hutan adat. Namun, dia juga menegaskan, harus dengan kearifan tradisional, harus ada proses verifikasi dan sebagainya baru bisa diberikan.

“Untuk mendapatkan hutan adat itu tentu harus sudah melalui beberapa tahap, seperti yang tengah diusulkan teman-teman masyarakat adat, dengan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat melalui SK Bupati, itu baru pengakuan wilayah hukum adatnya, jadi bukan hutan adat,” jelas Arief.

Baca Juga :  Muspika Perbatasan Jaga Ketat Akses Negara

Arief memastikan bahwa pihaknya berusaha dalam melaksanakan kegiatan dengan mengutamakan proses dialog. “Karena perlindungan dan pengawasan kawasan hutan menjadi tugas kami, selama ini ada kesan Taman Nasional sebuah wilayah yang eksklusif, padahal tidak demikian, boleh melakukan aktivitas, tapi berdasarkan regulasi,” ulas Arief

Seperti pembangunan startegis, yang tak dapat dielakan, salah satunya, dimisalkan dia, pada infrastruktur jalan perbatasan Kalbar – Kaltim, Kaltara di Nanga Era. “Itu dasarnya harus ada perjanjian kerja sama.

Ada dasarnya, di mana, dijelaskan dia, masyarakat yang tinggal di zona khusus itu legal. Maka ditegaskan dia bahwa tidak ada larangan orang mencari nafkah. “Misal di Danau Sentarum, dengan pemanfaatan produksi madu tikung, itu sangat bagus. Kemudian rencana program pemasangan rambu-rambu dan mercusuar mini di wilayah Danau Sentarum,” tuntas Areif. (dRe)

Most Read

Artikel Terbaru

/