alexametrics
33 C
Pontianak
Wednesday, August 10, 2022

Semoga Ekonomi Masyarakat Tumbuh

PUTUSSIBAU – “Kita berharap melalui kegiatan ini, dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Hulu H. Mohd Zaini mewakili Bupati Kapuas Hulu. Harapan tersebut diungkapkan Sekda usai mengikuti video conference (vidcon) Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Rabu (27/10).

“Bank Kalbar sudah meluncurkan kredit usaha mikro, guna memudahkan akses pinjaman atau kredit untuk menunjang usaha, masyarakat,” ungkap Sekda.

Sekda menyampaikan serangkaian dengan kegiatan tersebut, dilaksanakan peluncuran kredit/pembiayaan melawan rentenir melalui program Kredit Usaha Mikro (KUM) Peduli Bank Kalbar Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kesempatan itu juga, dilaksanakan penyerahan pembiayaan KUM Peduli Bank Kalbar cabang Putussibau secara simbolis kepada penerima.

Pada vidcon tersebut Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyampaikan bahwa pemahaman secara umum akan manfaat lembaga jasa keuangan formal, dalam memajukan perekonomian masyarakat. Hal yang menurut Gubernur, menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekosistem perekonomian di Indonesia.

“Jumlah kepemilikan rekening selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan rekening oleh masyarakat setempat masih tergolong minim, khususnya masyarakat di tingkat daerah,” ungkap Gubernur.

Selain itu, maraknya jasa keuangan informal yang kerap menawarkan layanan keuangan yang seolah-olah mudah dan cepat, menurut Gubernur, telah menjebak masyarakat pada produk/layanan yang tidak berbadan hukum. “Hal ini tentunya sangat membebani dan meresahkan para masyarakat serta para pelaku UMKM,” kata Gubernur.

Baca Juga :  Sekda Tinjau Perayaan Malam Paskah

Disampaikan Gubernur bahwa pada 2016, OJK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menginisiasi adanya pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). “Tujuan pembentukan TPAKD adalah sebagai salah satu instrumen dalam mengakselerasi perluasan akses keuangan di daerah, sehingga masyarakat Indonesia dapat memahami manfaat dari produk/layanan jasa keuangan serta menggunakannya secara lebih efektif dan efisien,” kata Gubernur.

TPAKD terdiri dari Pemerintah Daerah, OJK, Bank Indonesia, instansi vertikal di daerah, dan industri jasa keuangan serta pemangku kepentingan terkait lainnya. “Oleh karena itu, TPAKD diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan pelaku UMKM khususnya dalam mengakses layanan jasa keuangan,” harap Sutarmidji.

Karenanya, kata Gubernur, seluruh TPAKD di berbagai daerah hendaknya mampu mengembangkan situs TPAKD yang informatif dan solutif. “Sehingga ke depannya dapat meningkatkan awareness masyarakat akan peran TPAKD serta manfaat dari produk/layanan jasa keuangan dalam memajukan perekonomian daerah,” kata Gubernur.

Selain itu, informasi yang disampaikan dalam situs TPAKD, diharapkan dia, tentunya juga dapat dijadikan sebagai motivasi sesama TPAKD, dalam memajukan daerahnya melalui replikasi program kerja sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Menilik dari fakta, terdapat beberapa TPAKD daerah yang telah sukses memajukan perekonomian daerah secara bertahap,” kata Gubernur.

Gubernur menambahkan bahwa melalui sumber pendanaan daerah, TPAKD dapat meningkatkan peran layanan jasa keuangan secara lebih luas kepada masyarakat. Tentunya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TPAKD, diharapkan dia, dapat menjadi solusi pemerintah daerah dalam meningkatkan akses layanan jasa keuangan dengan tetap menegaskan pentingnya edukasi dan perlindungan konsumen.

Baca Juga :  Kodim 1206/Psb Laksanakan Donor Darah

Di sisi lain dalam rangka perluasan akses keuangan dari sisi penghimpunan dana, beberapa TPAKD, menurut Gubernur, juga mengimplementasikan program kerja yang berfokus pada peningkatan budaya menabung sejak dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). “Hal ini sejalan dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 28 Januari 2020, yaitu memastikan seluruh pelajar memiliki rekening tabungan,” sampai Sutarmidji.

Implementasi Program KEJAR ini, menurut dia, tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya pada ketersediaan kantor/agen bank di tiap-tiap daerah. Menyikapi hal tersebut, OJK bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, dikatakan dia, mengupayakan berbagai cara untuk memudahkan akses pembukaan rekening di berbagai daerah.

“Salah satu contoh penerapannya dapat melalui agen-agen bank yang datang langsung ke sekolah, sehingga anak-anak dapat berinisiatif untuk membuka rekeningnya sendiri,” kata Sutarmidji.

Bank tanpa kantor seperti agen Laku Pandai diharapkan diai juga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam menjangkau pelajar hingga masuk ke pelosok-pelosok wilayah di Indonesia. “Seluruh program yang dicanangkan oleh kementerian/lembaga tidak serta merta berhasil begitu saja tanpa adanya peran maksimal dari seluruh pihak terkait lainnya,” pungkas Sutarmidji. (dRe)

PUTUSSIBAU – “Kita berharap melalui kegiatan ini, dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Hulu H. Mohd Zaini mewakili Bupati Kapuas Hulu. Harapan tersebut diungkapkan Sekda usai mengikuti video conference (vidcon) Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Rabu (27/10).

“Bank Kalbar sudah meluncurkan kredit usaha mikro, guna memudahkan akses pinjaman atau kredit untuk menunjang usaha, masyarakat,” ungkap Sekda.

Sekda menyampaikan serangkaian dengan kegiatan tersebut, dilaksanakan peluncuran kredit/pembiayaan melawan rentenir melalui program Kredit Usaha Mikro (KUM) Peduli Bank Kalbar Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kesempatan itu juga, dilaksanakan penyerahan pembiayaan KUM Peduli Bank Kalbar cabang Putussibau secara simbolis kepada penerima.

Pada vidcon tersebut Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyampaikan bahwa pemahaman secara umum akan manfaat lembaga jasa keuangan formal, dalam memajukan perekonomian masyarakat. Hal yang menurut Gubernur, menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekosistem perekonomian di Indonesia.

“Jumlah kepemilikan rekening selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan rekening oleh masyarakat setempat masih tergolong minim, khususnya masyarakat di tingkat daerah,” ungkap Gubernur.

Selain itu, maraknya jasa keuangan informal yang kerap menawarkan layanan keuangan yang seolah-olah mudah dan cepat, menurut Gubernur, telah menjebak masyarakat pada produk/layanan yang tidak berbadan hukum. “Hal ini tentunya sangat membebani dan meresahkan para masyarakat serta para pelaku UMKM,” kata Gubernur.

Baca Juga :  Perkuat Koordinasi Pengawasan Orang Asing

Disampaikan Gubernur bahwa pada 2016, OJK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menginisiasi adanya pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). “Tujuan pembentukan TPAKD adalah sebagai salah satu instrumen dalam mengakselerasi perluasan akses keuangan di daerah, sehingga masyarakat Indonesia dapat memahami manfaat dari produk/layanan jasa keuangan serta menggunakannya secara lebih efektif dan efisien,” kata Gubernur.

TPAKD terdiri dari Pemerintah Daerah, OJK, Bank Indonesia, instansi vertikal di daerah, dan industri jasa keuangan serta pemangku kepentingan terkait lainnya. “Oleh karena itu, TPAKD diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan pelaku UMKM khususnya dalam mengakses layanan jasa keuangan,” harap Sutarmidji.

Karenanya, kata Gubernur, seluruh TPAKD di berbagai daerah hendaknya mampu mengembangkan situs TPAKD yang informatif dan solutif. “Sehingga ke depannya dapat meningkatkan awareness masyarakat akan peran TPAKD serta manfaat dari produk/layanan jasa keuangan dalam memajukan perekonomian daerah,” kata Gubernur.

Selain itu, informasi yang disampaikan dalam situs TPAKD, diharapkan dia, tentunya juga dapat dijadikan sebagai motivasi sesama TPAKD, dalam memajukan daerahnya melalui replikasi program kerja sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Menilik dari fakta, terdapat beberapa TPAKD daerah yang telah sukses memajukan perekonomian daerah secara bertahap,” kata Gubernur.

Gubernur menambahkan bahwa melalui sumber pendanaan daerah, TPAKD dapat meningkatkan peran layanan jasa keuangan secara lebih luas kepada masyarakat. Tentunya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TPAKD, diharapkan dia, dapat menjadi solusi pemerintah daerah dalam meningkatkan akses layanan jasa keuangan dengan tetap menegaskan pentingnya edukasi dan perlindungan konsumen.

Baca Juga :  BRI Salurkan CSR Pembuatan Kanopi dan Tempat Bermain Anak

Di sisi lain dalam rangka perluasan akses keuangan dari sisi penghimpunan dana, beberapa TPAKD, menurut Gubernur, juga mengimplementasikan program kerja yang berfokus pada peningkatan budaya menabung sejak dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). “Hal ini sejalan dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 28 Januari 2020, yaitu memastikan seluruh pelajar memiliki rekening tabungan,” sampai Sutarmidji.

Implementasi Program KEJAR ini, menurut dia, tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya pada ketersediaan kantor/agen bank di tiap-tiap daerah. Menyikapi hal tersebut, OJK bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, dikatakan dia, mengupayakan berbagai cara untuk memudahkan akses pembukaan rekening di berbagai daerah.

“Salah satu contoh penerapannya dapat melalui agen-agen bank yang datang langsung ke sekolah, sehingga anak-anak dapat berinisiatif untuk membuka rekeningnya sendiri,” kata Sutarmidji.

Bank tanpa kantor seperti agen Laku Pandai diharapkan diai juga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam menjangkau pelajar hingga masuk ke pelosok-pelosok wilayah di Indonesia. “Seluruh program yang dicanangkan oleh kementerian/lembaga tidak serta merta berhasil begitu saja tanpa adanya peran maksimal dari seluruh pihak terkait lainnya,” pungkas Sutarmidji. (dRe)

Most Read

Artikel Terbaru

/