alexametrics
25 C
Pontianak
Friday, May 20, 2022

Pemerintah Pusat Prioritas Bangun Wilayah Perbatasan

PUTUSSIBAU-Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Kabupaten Kapuas Hulu menjadi prioritas pembangunan dari pemerintah pusat.

Untuk melihat progres dan rencana pembangunan kedepan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Ketua Komisi V DPR-RI Lasarus melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas Hulu pada 26 – 27 November 2021.

Kedatangan rombongan Menteri PUPR dan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus disambut langsung oleh Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan bersama Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat di bandara Pangsuma Putussibau.

Setiba di bandara Pangsuma Putussibau Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan beserta rombongan kementerian PUPR melanjutkan perjalanan ke rumah Betang Uraang Unsa, Kecamatan Putussibau Selatan untuk berdialog dengan tokoh adat setempat.

Dalam penyampaiannya, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa kawasan perbatasan yang ada di Kalimantan akan dibangun untuk pusat ekonomi baru, terutama di pintu lintas negara.

Baca Juga :  KPU Musnahkan Surat Suara Lebih dan Rusak

“Ada 10 kawasan perbatasan di Kalimantan yang kita bangun. 5 diantaranya ada di Kalimantan Barat yang pengerjaannya sudah selesai seperti di Aruk, Entikong dan Badau, sisanya masih dalam pembangunan,” papar Menteri PUPR.

Basoeki juga menambahkan, dari sepanjang 1.415 km jalan pararel perbatasan yang sudah tembus dikerjakan sepanjang 1.356 km, dan sisanya sedang dalam proses, dengan memperhatikan kondisi alam.

“Dari 1.356 km yang sudah tembus itu baru 450 -an sudah di aspal sisanya sudah ada yang pengerasan dan tanah, jadi pasti akan kita selesaikan sampai 2024 nanti, semua bisa beraspal dari Aruk sampai Kaltim,” ungkap Menteri.

Lebih lanjut Basuki menuturkan selain kawasan perbatasan, kementerian PUPR ditugasi untuk membangun sarana air minum, rumah tidak layak huni dan lain sebagainya, ketua komisi V memiliki otoritas untuk mengarahkan program dari kementerian. “Seperti bantuan rumah tidak layak huni itu bagian dari otoritas Ketua Komisi V Bapak Lasarus untuk mengarahkan program dari kementerian PUPR ke Kabupaten Kapuas Hulu,” tuturnya.

Baca Juga :  Kedepankan Keselamatan Berkendara

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian penuh pemerintah melalui Kementerian PUPR yang telah mengalokasikan sejumlah pembangunan di Kapuas Hulu.

Selain program pembangunan air bersih, kawasan kumuh, bantuan rumah tidak layak huni Bupati menyampaikan telah mengusulkan waterfront di depan rumah dinas Bupati, agar dibangun dengan anggaran tahun anggaran 2022. “Dengan hasil tinjauan tadi, Pak Bas (sapaan akrab Menteri PUPR) telah menyampaikan akan dikerjakan pada tahun 2022, semoga apa yang telah kita usulkan bisa terealisasi,” pungkas Fransiskus Diaan. (dRe)

PUTUSSIBAU-Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Kabupaten Kapuas Hulu menjadi prioritas pembangunan dari pemerintah pusat.

Untuk melihat progres dan rencana pembangunan kedepan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Ketua Komisi V DPR-RI Lasarus melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas Hulu pada 26 – 27 November 2021.

Kedatangan rombongan Menteri PUPR dan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus disambut langsung oleh Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan bersama Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat di bandara Pangsuma Putussibau.

Setiba di bandara Pangsuma Putussibau Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan beserta rombongan kementerian PUPR melanjutkan perjalanan ke rumah Betang Uraang Unsa, Kecamatan Putussibau Selatan untuk berdialog dengan tokoh adat setempat.

Dalam penyampaiannya, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa kawasan perbatasan yang ada di Kalimantan akan dibangun untuk pusat ekonomi baru, terutama di pintu lintas negara.

Baca Juga :  Kedepankan Keselamatan Berkendara

“Ada 10 kawasan perbatasan di Kalimantan yang kita bangun. 5 diantaranya ada di Kalimantan Barat yang pengerjaannya sudah selesai seperti di Aruk, Entikong dan Badau, sisanya masih dalam pembangunan,” papar Menteri PUPR.

Basoeki juga menambahkan, dari sepanjang 1.415 km jalan pararel perbatasan yang sudah tembus dikerjakan sepanjang 1.356 km, dan sisanya sedang dalam proses, dengan memperhatikan kondisi alam.

“Dari 1.356 km yang sudah tembus itu baru 450 -an sudah di aspal sisanya sudah ada yang pengerasan dan tanah, jadi pasti akan kita selesaikan sampai 2024 nanti, semua bisa beraspal dari Aruk sampai Kaltim,” ungkap Menteri.

Lebih lanjut Basuki menuturkan selain kawasan perbatasan, kementerian PUPR ditugasi untuk membangun sarana air minum, rumah tidak layak huni dan lain sebagainya, ketua komisi V memiliki otoritas untuk mengarahkan program dari kementerian. “Seperti bantuan rumah tidak layak huni itu bagian dari otoritas Ketua Komisi V Bapak Lasarus untuk mengarahkan program dari kementerian PUPR ke Kabupaten Kapuas Hulu,” tuturnya.

Baca Juga :  Bertekad Membawa Perubahan untuk Kapuas Hulu, Sis Mantap Gandeng Wahyudi Hidayat

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian penuh pemerintah melalui Kementerian PUPR yang telah mengalokasikan sejumlah pembangunan di Kapuas Hulu.

Selain program pembangunan air bersih, kawasan kumuh, bantuan rumah tidak layak huni Bupati menyampaikan telah mengusulkan waterfront di depan rumah dinas Bupati, agar dibangun dengan anggaran tahun anggaran 2022. “Dengan hasil tinjauan tadi, Pak Bas (sapaan akrab Menteri PUPR) telah menyampaikan akan dikerjakan pada tahun 2022, semoga apa yang telah kita usulkan bisa terealisasi,” pungkas Fransiskus Diaan. (dRe)

Most Read

Artikel Terbaru

/