alexametrics
24.4 C
Pontianak
Tuesday, August 9, 2022

Ramai-ramai Dukung Pembentukan Kapuas Raya

PUTUSSIBAU – Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan komitmennya dalam memperjuangkan terwujudnya Provinsi Kapuas Raya. Hal ini merupakan janji politik dalam kampanyenya pada Pilgub Kalbar tahun 2018. Bahkan dalam HUT ke-63 Pemprov Kalbar, dalam amanatnya, Selasa (38/1), Gubernur kembali menyinggung persoalan ini.

Menyikapi pernyataan tersebut, Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir menyatakan, Pemekaran Provinsi Kapuas Raya masih diperjuangkan, meski sampai saat ini masih terhambat oleh moratorium di pusat. “Kita sangat mendorong pemekaran PKR (Provinsi Kapuas Raya) ini dan tentunya menunggu Gubernur mengajak kepala daerah di wilayah timur Kalbar untuk bertemu Presiden membahas soal pemekaran PKR ini,” katanya.

Nasir sangat mengharapkan pemekaran provinsi baru ini menjadi prioritas Pemerintah Pusat, mengingat Kalbar belum pernah dimekarkan jika dibandingkan dengan daerah Jawa dan Papua. “Tapi saya yakin Gubernur kita  komitmen melakukan pemekaran PKR, karena tahun ini saja Gubernur sudah melakukan perencanaan pembentukan PKR dan tahun depan melakukan pembangunan gedung Gubernur,” ujarnya.

Baca Juga :  Dua PMI Asal Sulawesi Diserahkan ke KKP PLBN

Sementara itu Erlinawati, anggota Komite III DPD RI Kalbar mengatakan, urusan pemekaran wilayah dalam hal ini pembentukan Kapuas Raya, menjadi wewenangnya Komite I DPD RI. Namun meskipun dirinya berada di Komite yang berbeda, sebagai senator asal Kalbar, dirinya sangat mengharapkan Kapuas Raya ini terealisasi. Apalagi daerah-daerah yang termasuk dalam calon provinsi baru ini, ada yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Mudahan setelah Pilkada ini, pemekaran PKR bisa terwujud, sehingga daerah yang dimekarkan pun lebih maju dan berkembang,” ungkap istri Bupati Kapuas Hulu tersebut.

Ditambahkan Hairudin, wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu,  pihaknya akan memberikan dukungan penuh mengenai pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Menurutnya, pembentukan Provinsi Kapuas Raya merupakan salah satu bentuk aspirasi masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat. “Dengan adanya Provinsi Kapuas Raya maka akan memacu pembangunan di wilayah timur Kalimantan Barat, sehingga diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga :  Baznas Bagi Sembako pada Warga Jongkong

Mantan Gubernur Kalbar Cornelis saat menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-63 Pemerintah Provinsi Kalbar mengaku siap membantu mengoordinasikan berbagai hal kepada Pemerintah Pusat. Salah satunya, sebut dia, terkait rencana pemekaran Kabar menjadi dua provinsi. “Bukan hanya satu (pemekaran), bila perlu kita minta sekaligus (pemekaran) tiga (provinsi),” terang anggota Komisi II DPR-RI tersebut.

Hanya saja masalahnya saat ini diakui dia belum ada pencabutan Peraturan Presiden (PP) tentang Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Selain itu, menurut dia, provinsi induk juga harus siap membantu penganggaran provinsi baru, minimal selama 3 tahun.

“Komisi II siap saja, apabila pemerintah mengajukan kami backup pemerintah. Sekarang ini (yang menghambat) banyak itung soal (besarnya) pembiayaan. Jadi dipersiapakan 2 atau 3 tahun, tidak serta merta, tidak otomatis, jadi dipersiapakan dulu,” paparnya. (arf)

PUTUSSIBAU – Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan komitmennya dalam memperjuangkan terwujudnya Provinsi Kapuas Raya. Hal ini merupakan janji politik dalam kampanyenya pada Pilgub Kalbar tahun 2018. Bahkan dalam HUT ke-63 Pemprov Kalbar, dalam amanatnya, Selasa (38/1), Gubernur kembali menyinggung persoalan ini.

Menyikapi pernyataan tersebut, Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir menyatakan, Pemekaran Provinsi Kapuas Raya masih diperjuangkan, meski sampai saat ini masih terhambat oleh moratorium di pusat. “Kita sangat mendorong pemekaran PKR (Provinsi Kapuas Raya) ini dan tentunya menunggu Gubernur mengajak kepala daerah di wilayah timur Kalbar untuk bertemu Presiden membahas soal pemekaran PKR ini,” katanya.

Nasir sangat mengharapkan pemekaran provinsi baru ini menjadi prioritas Pemerintah Pusat, mengingat Kalbar belum pernah dimekarkan jika dibandingkan dengan daerah Jawa dan Papua. “Tapi saya yakin Gubernur kita  komitmen melakukan pemekaran PKR, karena tahun ini saja Gubernur sudah melakukan perencanaan pembentukan PKR dan tahun depan melakukan pembangunan gedung Gubernur,” ujarnya.

Baca Juga :  Bupati Kapuas Hulu Dukung Gerbangdutas

Sementara itu Erlinawati, anggota Komite III DPD RI Kalbar mengatakan, urusan pemekaran wilayah dalam hal ini pembentukan Kapuas Raya, menjadi wewenangnya Komite I DPD RI. Namun meskipun dirinya berada di Komite yang berbeda, sebagai senator asal Kalbar, dirinya sangat mengharapkan Kapuas Raya ini terealisasi. Apalagi daerah-daerah yang termasuk dalam calon provinsi baru ini, ada yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Mudahan setelah Pilkada ini, pemekaran PKR bisa terwujud, sehingga daerah yang dimekarkan pun lebih maju dan berkembang,” ungkap istri Bupati Kapuas Hulu tersebut.

Ditambahkan Hairudin, wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu,  pihaknya akan memberikan dukungan penuh mengenai pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Menurutnya, pembentukan Provinsi Kapuas Raya merupakan salah satu bentuk aspirasi masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat. “Dengan adanya Provinsi Kapuas Raya maka akan memacu pembangunan di wilayah timur Kalimantan Barat, sehingga diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga :  Jalan Negara Terendam Banjir

Mantan Gubernur Kalbar Cornelis saat menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-63 Pemerintah Provinsi Kalbar mengaku siap membantu mengoordinasikan berbagai hal kepada Pemerintah Pusat. Salah satunya, sebut dia, terkait rencana pemekaran Kabar menjadi dua provinsi. “Bukan hanya satu (pemekaran), bila perlu kita minta sekaligus (pemekaran) tiga (provinsi),” terang anggota Komisi II DPR-RI tersebut.

Hanya saja masalahnya saat ini diakui dia belum ada pencabutan Peraturan Presiden (PP) tentang Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Selain itu, menurut dia, provinsi induk juga harus siap membantu penganggaran provinsi baru, minimal selama 3 tahun.

“Komisi II siap saja, apabila pemerintah mengajukan kami backup pemerintah. Sekarang ini (yang menghambat) banyak itung soal (besarnya) pembiayaan. Jadi dipersiapakan 2 atau 3 tahun, tidak serta merta, tidak otomatis, jadi dipersiapakan dulu,” paparnya. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/