alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, May 16, 2022

Menunggu Penlok Kementerian Perhubungan

SUKADANA  –  Kepala Dinas Perhubungan Kayong Utara, Erwan Wahyu Hidayat mengatakan, pembangunan bandara di Kabupaten Kayong Utara masih menunggu Penlok (penetapan lokasi) dari Kementerian Perhubungan. Adapun, lokasi bandara, direncanakan akan dibangun di Desa Riam Berasap.

Pemerintah Daerah Kayong Utara saat ini sudah melakukan pembebasan lahan dan proses ganti rugi lahan milik masyarakat yang akan dibangun Bandara. “Penlok masih on progress. Hari ini kami melaksanakan musyawarah tahap 2 untuk penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah, ” katanya.

Sementara, berdasarkan informasi yang dihimpun, bandara di Kayong Utara ini akan berskala penerbangan internasional. Namun saat dikonfirmasi secara detail, Erwan belum memberikan keterangan lebih lanjut. “Harapan kita untuk pengembangan kedepannye bisa seperti itu,” timpalnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, untuk proses pembangunan Bandara di Kayong Utara terus berlanjut hingga Penetapan Lokasi (Penlok).

Baca Juga :  Penlok dan Pembebasan Lahan Terus Berproses

“Jadi gini, kondisi Bandara Kayong Utara ini, kemarin sudah rapat RDP dengan menteri perhubungan saya sudah sampaikan, untuk menetapkan lokasi pembangunan Bandara, karena ada dua yang mengajukan yakni Ketapang dan Kayong,” terangnya kemarin.

Sedangkan untuk Kayong Utara, lokasi yang ada sedang dalam proses pembebasan lahan yang mana bagian dari untuk menetapkan lokasi pembangunan. Karena sebelumnya dari Kementerian sudah melihat lokasi yang rencananya akan dibangun Bandara.

“Kayong ini sudah ada disurvei kementerian, dan pak menteri juga sudah ke sini dan pada waktu itu beliau menanyakan kesiapan dari bupati untuk membebaskan lahan itu. Saya sudah tanyakan ke bupati, beliau siap untuk membebaskan tanah Bandara dengan syarat harus ada Penlok. Pada saat itu dijawab, oke kita tetapkan di Kayong Utara, masalah Penlok kita tetapkan di Kayong Utara,” tambahnya.

Terkait biaya pembangunan Bandara, karena saat ini berbenturan dengan bencana Covid 19, dijelaskannya akan dilakukan secara bertahap.

Baca Juga :  Cek Pos Pam Operasi Ketupat Kapuas 2021

“Karena berkaitan dengan maslah biaya pembangunan cukup besar kondisinya saat ini dalam musibah Covid itu mungkin secara bertahap, tetapi masalah Penlok Insya Allah tidak ada masalah, sesuai dengan apa yang disampaikan pak menteri. Jadi untuk penetapan Penlok sudah proses,” kata dia.

Penlok ini merupakan dasar dalam membebaskan lahan. Dan pihak kejaksaan juga menilai, proses pembebasan lahan tidak melanggar hukum, sehingga proses pembebasan lahan tersebut dapat dilanjutkan.

“Jadi Penlok ini sebagai dasar bupati dalam membebaskan tanah, walau saat ini kita ada sertifikat sudah disampaikan. Tetapi jika kementerian sudah menetapkan Penlok maka akan lebih kuat dalam rangka untuk membebaskan tanah. Walau saat ini sudah koordinasi termasuk dengan kejaksaan tidak ada masalah. Silahkan saja pembebasan itu, berarti pertimbangan hukumnya sudah layak. Saya kira tetap jalan saja pembebasannya,” tutupnya. (dan)

SUKADANA  –  Kepala Dinas Perhubungan Kayong Utara, Erwan Wahyu Hidayat mengatakan, pembangunan bandara di Kabupaten Kayong Utara masih menunggu Penlok (penetapan lokasi) dari Kementerian Perhubungan. Adapun, lokasi bandara, direncanakan akan dibangun di Desa Riam Berasap.

Pemerintah Daerah Kayong Utara saat ini sudah melakukan pembebasan lahan dan proses ganti rugi lahan milik masyarakat yang akan dibangun Bandara. “Penlok masih on progress. Hari ini kami melaksanakan musyawarah tahap 2 untuk penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah, ” katanya.

Sementara, berdasarkan informasi yang dihimpun, bandara di Kayong Utara ini akan berskala penerbangan internasional. Namun saat dikonfirmasi secara detail, Erwan belum memberikan keterangan lebih lanjut. “Harapan kita untuk pengembangan kedepannye bisa seperti itu,” timpalnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, untuk proses pembangunan Bandara di Kayong Utara terus berlanjut hingga Penetapan Lokasi (Penlok).

Baca Juga :  Penlok dan Pembebasan Lahan Terus Berproses

“Jadi gini, kondisi Bandara Kayong Utara ini, kemarin sudah rapat RDP dengan menteri perhubungan saya sudah sampaikan, untuk menetapkan lokasi pembangunan Bandara, karena ada dua yang mengajukan yakni Ketapang dan Kayong,” terangnya kemarin.

Sedangkan untuk Kayong Utara, lokasi yang ada sedang dalam proses pembebasan lahan yang mana bagian dari untuk menetapkan lokasi pembangunan. Karena sebelumnya dari Kementerian sudah melihat lokasi yang rencananya akan dibangun Bandara.

“Kayong ini sudah ada disurvei kementerian, dan pak menteri juga sudah ke sini dan pada waktu itu beliau menanyakan kesiapan dari bupati untuk membebaskan lahan itu. Saya sudah tanyakan ke bupati, beliau siap untuk membebaskan tanah Bandara dengan syarat harus ada Penlok. Pada saat itu dijawab, oke kita tetapkan di Kayong Utara, masalah Penlok kita tetapkan di Kayong Utara,” tambahnya.

Terkait biaya pembangunan Bandara, karena saat ini berbenturan dengan bencana Covid 19, dijelaskannya akan dilakukan secara bertahap.

Baca Juga :  Tertibkan Pengendara dan Protokol Kesehatan

“Karena berkaitan dengan maslah biaya pembangunan cukup besar kondisinya saat ini dalam musibah Covid itu mungkin secara bertahap, tetapi masalah Penlok Insya Allah tidak ada masalah, sesuai dengan apa yang disampaikan pak menteri. Jadi untuk penetapan Penlok sudah proses,” kata dia.

Penlok ini merupakan dasar dalam membebaskan lahan. Dan pihak kejaksaan juga menilai, proses pembebasan lahan tidak melanggar hukum, sehingga proses pembebasan lahan tersebut dapat dilanjutkan.

“Jadi Penlok ini sebagai dasar bupati dalam membebaskan tanah, walau saat ini kita ada sertifikat sudah disampaikan. Tetapi jika kementerian sudah menetapkan Penlok maka akan lebih kuat dalam rangka untuk membebaskan tanah. Walau saat ini sudah koordinasi termasuk dengan kejaksaan tidak ada masalah. Silahkan saja pembebasan itu, berarti pertimbangan hukumnya sudah layak. Saya kira tetap jalan saja pembebasannya,” tutupnya. (dan)

Most Read

Artikel Terbaru

/